Pemkab Bandung Genjot Implementasi Tata Kelola Satu Data pada Rakor

Soreang, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung terus menggenjot implementasi tata kelola satu data. Hal ini dibuktikan dengan pembahasan yang dilakukan pada Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakorpemda) bulan Januari 2024.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Baperida) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, menyampaikan bahwa pelaksanaan tata kelola satu data Kabupaten Bandung telah berjalan dengan baik.

Hal ini ditandai dengan kejelasan dasar hukum, upaya pengembangan kompetensi SDM, pengembangan manajemen dan aplikasi, penyusunan regulasi terkait tata kelola satu data, mekanisme pendataan dan updating data, serta permasalahan dan rencana tindak lanjut.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung, Yosep Nugraha, menjelaskan bahwa dalam rangka percepatan transformasi digital, Diskominfo telah menyiapkan super apps “Bedas Smart Services (BSS)”, yang akan menjadi satu-satunya aplikasi terintegrasi dari seluruh aplikasi pemerintah Kabupaten Bandung.

BSS terdiri dari tiga komponen utama, yaitu informasi publik, layanan publik, dan administrasi pemerintahan. Data yang tersedia bersumber dari data yang menjadi kebijakan dan program strategis/prioritas Bupati dan data yang berasal dari SIMASDA yang diinput oleh para perangkat daerah.

Selain BSS, Diskominfo juga telah menyiapkan dashboard pimpinan yang dilengkapi dengan peta digital. Data yang tersaji bukan hanya byname by address (BNBA), tetapi dilengkapi dengan foto, titik koordinat, dan jalur menuju lokasi sasaran.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, memberikan apresiasi kepada forum satu data Kabupaten Bandung dan Diskominfo yang telah bergerak cepat dalam mengimpelementasikan transformasi digital di Kabupaten Bandung.

“Saya memberikan apresiasi kepada Dinas Kominfo yang telah bergerak cepat mempersiapkan transformasi digital di Kabupaten Bandung, selanjutnya melalui forum satu data Kabupaten Bandung agar segera menindaklanjuti dan melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam menyusun Big Data”, imbuhnya.

Terkait dengan kebutuhan pengelola data di setiap perangkat daerah dan kecamatan, Kang DS memberikan arahan agar mengoptimalkan ASN yang memiliki kompetensi, dan dapat pula direkrut tenaga ahli yang kompeten yang khusus menangani pengelolaan data.

“ Saya baru saja makan siang dengan Menteri PAN RB sekaligus mengkonsultasikan tentang kebutuhan sumber daya manusia aparatur di daerah. Beliau menyampaikan, bahwa untuk sumber daya yang dibutuhkan khusus dapat direkrut tenaga ahli, agar fokus dan dapat bekerja secara simultan.

Selanjutnya saya berhadap seluruh OPD memiliki komitmen yang kuat dalam membangun Big Data ini, karena data itu sangat penting agar kita dapat melaksanakan Pembangunan dengan cepat menuju Indonesia Emas 2045.”