Tasikmalaya, Info Burinyay – Perselisihan nasab Habib Ba’alwi yang diklaim sebagai juriah Nabi Muhammad SAW masih terus berlanjut. Ketua Cagar Budaya Selacau Tunggul Rahayu Tasikmalaya, Rohidin, SH., MH.,M.Si., mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah dan tindakan dalam penyelesaian persoalan ini.
“Ini menyangkut SARA dan bisa menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Rohidin.
“Saya berharap Kementerian Agama segera mengambil tindakan untuk memfasilitasi diskusi terbuka antara pihak Kiyai Imaduddin Al-Bantani dan pihak Marga Ba’Alawi.”
Rohidin juga meminta agar pihak TNI-POLRI dan aparat penegak hukum lainnya bersiaga untuk menjaga keamanan dan ketertiban. “Apabila memang hasil penelitian Kiyai Imaduddin benar, maka pihak pemerintah harus segera mengambil tindakan hukum,” tegasnya.
Kisruh Nasab Marga Ba’alawi Tes DNA Diminta untuk Buktikan Nasab
Rohidin, yang juga sebagai Sultan Patra Kusumah VIII menyarankan agar dilakukan tes DNA untuk membuktikan nasab Habib Ba’alawi. “Tes DNA harus dilakukan secara independen dan terbuka,” ujarnya.
“Sampelnya harus diambil dari minimal satu ketua Robitoh Alawiah, sekretaris bendahara, dan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan Habaib Marga Ba’Alawi.”
Kisruh Nasab Marga Ba’alawi Kementrian Hukum dan HAM Diminta Mencabut Izin Robitoh Alawiah
Rohidin juga meminta agar Kementerian Hukum dan HAM mencabut izin Robitoh Alawiah jika memang mereka tidak bisa membuktikan nasabnya.
“Apabila Robitoh Alawiah sudah memiliki patent terkait nasab dari Marga Ba Alawi, maka Kementerian Hukum dan HAM wajib untuk mencabut dan membubarkannya,” tegasnya.
Perselisihan ini Bisa Menjadi Bumerang bagi Bangsa Indonesia
Rohidin mengingatkan bahwa perselisihan ini bisa menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia. “Ini bisa memecah belah bangsa dan menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.
“Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan ini.”
Pemerintah Diminta Segera Membentuk Tim Khusus
Rohidin meminta agar pemerintah segera membentuk tim khusus untuk menangani persoalan ini.
“Tim ini harus terdiri dari berbagai pihak, termasuk Ikatan Dokter Indonesia, TNI-POLRI, dan Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.
“Tim ini harus bekerja secara independen dan transparan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan adil dan seadil-adilnya.”
Perselisihan nasab Habib Ba’alawi adalah persoalan yang serius dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya perpecahan dan keresahan di masyarakat.