Bandung, Info Burinyay – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), AHY, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu, 9 Juni 2024. Dalam kunjungannya, AHY menyerahkan secara simbolis 25 sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara door-to-door kepada warga Kp. Kopo RW 04 dan 05, Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung.
AHY menyatakan kebahagiaannya melihat warga yang telah menanti lama untuk memiliki sertifikat hak milik. Beberapa warga bahkan telah menunggu sejak tahun 1965. Dengan sertifikat ini, masyarakat kini memiliki kepastian hukum atas tanah mereka. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan sertifikasi tanah, yang hingga kini telah mencapai 2,4 juta sertifikat dalam 100 hari kerja. Target pemerintah pada tahun 2024 adalah menyelesaikan 120 juta sertifikat.
Agenda kedua dalam kunjungan AHY adalah meninjau program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Kompleks Pemkab Bandung. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak dapat mengurus tanah pada hari kerja. Loket-loket pelayanan dibuka pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga masyarakat dapat datang langsung tanpa perantara.
AHY menegaskan bahwa dengan layanan akhir pekan ini, masyarakat dapat mengetahui bahwa proses pengurusan tanah kini jauh lebih sederhana dan cepat. Program PELATARAN ini juga memastikan pelayanan BPN semakin profesional, humanis, cepat, dan mudah, sehingga masyarakat merasa lebih terlayani dengan baik.
Selain meninjau program PELATARAN, AHY juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan dan kerapihan dokumen-dokumen pertanahan. Saat ini, sekitar 30 persen dari gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dipenuhi oleh dokumen-dokumen penting. AHY menginstruksikan agar dokumen-dokumen tersebut disimpan dengan baik, rapi, dan aman.
Sebagai bagian dari semangat transformasi digital, AHY mendorong alih media sertifikat tanah menjadi sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini akan lebih aman karena tersimpan dalam database dengan barcode, sehingga tidak mudah diduplikasi atau dipalsukan. Sistem ini diharapkan membuat proses pengurusan tanah menjadi lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan efisien.
AHY menekankan bahwa program PELATARAN di seluruh kantor pertanahan Indonesia adalah bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan dibukanya layanan pada hari Sabtu dan Minggu, masyarakat yang bekerja dari Senin hingga Jumat memiliki kesempatan untuk mengurus tanah mereka tanpa harus diwakilkan. Ini memastikan bahwa pelayanan publik, termasuk pertanahan, dapat berjalan dengan lebih baik.
Di Jawa Barat, yang memiliki lebih dari 1 juta bidang tanah, program PELATARAN sangat signifikan. Setiap Sabtu dan Minggu, sekitar 3.000 hingga 5.000 kunjungan dan permohonan diajukan oleh masyarakat. Penambahan dua hari layanan ini menjadi bentuk nyata dari usaha pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Dengan program-program inovatif seperti PELATARAN dan transformasi digital, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang pertanahan. Ini adalah langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih baik dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.