Soreang, Info Burinyay – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, berharap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bandung dapat memberikan laporan progres penanganan stunting setiap minggunya. Permintaan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (Rakor TPPS) Kabupaten Bandung. Acara tersebut digelar oleh DP2KBP3A Kabupaten Bandung di Grand Sunshine Soreang, Kamis (11/7/2024).
“Saya titip kepada TPPS Kabupaten Bandung untuk fokus dalam percepatan penanganan stunting. Kalau bisa, laporkan ke saya per minggunya, bagaimana pergerakan angka prevalensi stunting kita. Sebab, Bapak Kapolda Jabar juga selalu menanyakan progres setiap minggunya,” kata Bupati Bandung.
Bupati Dadang Supriatna menyatakan dukungan penuh untuk kinerja TPPS, termasuk dalam hal intervensi anggaran. Untuk tahun 2024, Pemkab Bandung mengalokasikan anggaran hingga Rp 200 miliar untuk program penurunan stunting. Anggaran tersebut tersebar di beberapa dinas terkait, bahkan Alokasi Dana Desa (ADD) menganggarkan Rp 200 juta per desa.
“Kalau terkendala dalam kekurangan anggaran, silakan diajukan. Mumpung sekarang lagi pembahasan APBD Perubahan 2024. Asalkan jelaskan kepada saya apa saja outcome output-nya dan ke mana saja alokasinya. Misalkan untuk pemberian makanan tambahan (PMT), dan di dinas mana disimpan uangnya,” jelas Bupati Dadang Supriatna.
Bupati yang akrab disapa Kang DS ini juga menegaskan pentingnya Big Data dalam percepatan penurunan stunting. Menurutnya, ada perbedaan progres angka prevalensi stunting dari masing-masing lembaga survei.
“Maka dari itu, saya tidak akan keluar dari konteks Big Data, termasuk data prevalensi stunting ini,” tandasnya.
Berdasarkan hasil Survei Nasional (SSGI, SKI), angka prevalensi stunting di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 mencapai 29,2 persen. Hasil Survei Nasional (SSGI, SKI) Jawa Barat 2023 mencatat angka 21,7 persen. Sementara Survei Nasional (SSGI, SKI) Indonesia 2023 menunjukkan angka prevalensi 21,5 persen.
“Dalam Rakornas kemarin, Pak Presiden Jokowi menargetkan angka prevalensi stunting harus turun hingga 14 persen. Maka dari itu, ada delapan indikator yang harus dipenuhi agar target penurunan stunting tahun ini bisa tercapai,” tambahnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung, Muhammad Hairun, menambahkan bahwa Rakor TPPS kali ini merupakan forum pembahasan masalah stunting di Kabupaten Bandung. Peserta rakor yang hadir antara lain para Ketua TPPS dari 31 kecamatan bersama para OPD yang terkait dengan program penurunan stunting.
Menurut Hairun, semua perangkat terkait penanganan stunting harus bersinergi, termasuk para camat dan kepala desa.
“Angka prevalensi stunting Kabupaten Bandung tahun 2023 mencapai 29,72 persen hasil Survei Nasional (SSGI, SKI). Memang cukup tinggi. Karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah agar kasus stunting ini bisa menurun di tahun 2024,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bandung juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara semua pihak yang terlibat dalam upaya penurunan stunting. Dengan kerja sama yang baik dan intervensi yang tepat, diharapkan target penurunan prevalensi stunting dapat tercapai, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.
Rakor TPPS di Grand Sunshine Soreang ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung untuk merapatkan barisan dan memperkuat komitmen dalam upaya penurunan stunting. Dengan laporan mingguan yang diminta oleh Bupati Bandung, diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi progres secara berkala. Dengan demikian, penanganan stunting di Kabupaten Bandung dapat lebih efektif dan efisien.
Sumber : Humas Pemkab-Diskominfo Kab Bandung