Soreang, Info Burinyay – Kabupaten Bandung dinyatakan sebagai salah satu dari tiga besar nominasi Kabupaten/Kota Percontohan Anti Korupsi di Jawa Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Hal ini disampaikan oleh Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto, saat kegiatan observasi di Rumah Dinas Bupati Bandung pada Selasa, 30 Juli 2024.
Andhika mengungkapkan, “Di Jawa Barat, ada tiga daerah yang masuk nominasi: Kabupaten Bandung, Kota Bogor, dan Kabupaten Sumedang.” Pemilihan ini didasarkan pada catatan baik dan komitmen ketiga daerah dalam pencegahan korupsi.
Kabupaten Bandung dan dua daerah lainnya terpilih karena memenuhi delapan kriteria utama dan 19 indikator penilaian yang ditetapkan oleh KPK. Kriteria tersebut mencakup skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, skor Indeks Integritas (SPI) KPK, dan SAKIP Kemenpan RB.
Selain itu, mereka juga memenuhi Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPKP, indeks SPBE Kemenpan RB, dan Opini Laporan Keuangan dari BPK. Kriteria paling sulit adalah tidak adanya kepala daerah atau pejabat yang sedang dalam proses penyelidikan atau penyidikan kasus korupsi atau tindak pidana lainnya.
Kabupaten Bandung dipilih juga karena komitmen kuat dari Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi juga menjadi faktor penentu. Awalnya, Pemprov Jabar tidak mengusulkan Kabupaten Bandung.
“Daerah yang diusulkan ternyata masih di bawah Kabupaten Bandung. Kami sendiri yang melakukan observasi dan memilih Kabupaten Bandung. Semoga pilihan kami tidak salah,” kata Andhika sambil tersenyum.
Setelah penilaian dan observasi lapangan terhadap tiga daerah nominator, KPK akan menetapkan satu kabupaten/kota sebagai percontohan di Jawa Barat. Menurut Andhika, kabupaten/kota yang terpilih akan didampingi dan dibina langsung oleh KPK. Tujuannya agar benar-benar menjadi proyek percontohan bagi daerah lain dalam pencegahan korupsi.
“Seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat nantinya akan belajar dari daerah tersebut. Semoga Kabupaten Bandung yang terpilih,” tambahnya.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengaku sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian ini.
“Pemilihan Kabupaten Bandung sebagai nominasi ini adalah apresiasi dan pengakuan luar biasa dari KPK. Ini membuktikan bahwa kepemimpinan kami dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih diakui oleh KPK,” ujarnya.
Bupati, yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung, berharap penetapan ini menjadi motivasi bagi Kabupaten Bandung untuk terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi.
“Semoga ini menjadi semangat dan motivasi bagi kita semua untuk terus melakukan dan memperbaiki langkah-langkah dalam melayani masyarakat. Ini juga menjadi titik tolak untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang bebas korupsi,” pungkasnya.
Pengakuan ini tidak hanya menyoroti prestasi Kabupaten Bandung, tetapi juga menetapkan standar bagi daerah lain untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan.
Sumber : Humas Pemkab-Diskominfo Kab. Bandung