Soreang, Info Burinyay – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyatakan keprihatinannya terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bandung. Saat ini, hanya 5 persen dari total 273 desa yang memiliki BUMDes dalam kondisi sehat. Menurutnya, BUMDes berpotensi besar mendongkrak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.
“Saya awalnya ingin menyimpan dana pinjaman modal bergulir tanpa bunga di BUMDes. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, hanya 5 persen BUMDes yang sehat dari seluruh desa di Kabupaten Bandung,” kata Bupati Dadang Supriatna, atau yang akrab disapa Kang DS, dalam acara Sosialisasi Pengembangan BUMDes di Sutan Raja Soreang, Kamis (6/9/2024).
BUMDes dibentuk dengan tujuan meningkatkan pendapatan desa dan mengelola potensi lokal. Jika dijalankan dengan baik, BUMDes akan membantu mempercepat ekonomi dan memajukan desa. Kang DS menegaskan bahwa evaluasi diperlukan untuk menilai sejauh mana BUMDes telah memenuhi tujuan ini.
“Keberadaan BUMDes tidak boleh sekadar formalitas. BUMDes harus aktif dalam membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan mengurangi tren kerugian yang dialami setiap tahun,” lanjutnya.
Bupati Dadang menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai bentuk dukungan bagi BUMDes. Pemerintah Kabupaten Bandung menyimpan dana sebesar Rp70 miliar di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja dan Bank BJB. Dana ini disediakan untuk program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan jaminan yang bisa dimanfaatkan BUMDes.
“Pemerintah siap menanggung kebutuhan dana BUMDes. Silakan bekerja sama dengan BUMD milik Pemkab Bandung seperti Perumda Air Minum Tirta Raharja di bidang air minum dan PT Bandung Daya Sentosa di sektor pertanian,” ungkap Kang DS.
Lebih jauh, Kang DS mengajak pengurus BUMDes agar mengembangkan pola pikir entrepreneur yang lebih inovatif. Ia menekankan pentingnya peran pengurus dalam mengelola usaha desa dan mendorong kemajuan ekonomi lokal. “Pengurus BUMDes harus berpikir sebagai pengusaha, bukan sekadar menjalankan tugas administratif,” jelasnya.
Selain itu, Bupati Dadang menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Menurutnya, pengurus BUMDes perlu memahami digitalisasi dan peran mereka dengan lebih baik. “Berikan pengelolaan BUMDes kepada orang yang profesional. Kami akan menerapkan sistem reward and punishment bagi BUMDes yang berprestasi maupun yang tidak,” tandas Kang DS.
Untuk memperkuat daya saing BUMDes, Kang DS juga menyarankan penerapan big data, riset yang mendalam, serta pengelolaan keuangan yang transparan. Hal ini diperlukan agar BUMDes dapat menjadi institusi yang kuat dan stabil di tingkat desa.
“Saya mengajak seluruh pengurus BUMDes di Kabupaten Bandung untuk bangkit dari stagnasi. Saatnya kita bangun kembali semangat dan inovasi,” ajaknya.
Potensi BUMDes untuk membangun desa sangat besar. Beragam potensi ekonomi di Kabupaten Bandung, seperti sektor pertanian, perikanan, dan wisata, dapat dikelola oleh BUMDes dengan baik. Namun, potensi ini harus diikuti oleh pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan.
Kang DS berharap BUMDes dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Selain bantuan dana, pengembangan kapasitas SDM juga menjadi fokus utama dalam program pemerintah daerah.
“Kolaborasi antara BUMDes, BUMD, dan instansi lainnya sangat penting. Kami akan mendukung program pelatihan dan pendampingan agar BUMDes lebih tangguh,” katanya.
Dengan berbagai langkah konkret, Kang DS optimis BUMDes dapat menjadi penggerak ekonomi desa yang tangguh di masa depan. Namun, ia menekankan bahwa komitmen dan inovasi dari seluruh pihak yang terlibat sangat dibutuhkan.
“Semoga dengan semangat kolaborasi dan inovasi, BUMDes di Kabupaten Bandung bisa menjadi contoh sukses pengelolaan ekonomi desa yang modern,” pungkas Kang DS.