Gempa Mengguncang Bandung: Begini Respon Cepat BNPB dan Bupati Dadang Supriatna!

Kab. Bandung, Info Burinyay – Wilayah Kecamatan Kertasari dan Pangalengan diguncang gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,0 pada pukul 09.41 WIB pagi kemarin. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur dan menimbulkan kepanikan di kalangan warga.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto, S.Sos., M.M., bersama Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna, langsung turun ke daerah terdampak untuk berdialog dengan warga setempat.

Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menyatakan bahwa gempa yang terjadi di wilayah ini memiliki kekuatan 4,9 Skala Richter. Meski magnitudonya tidak terlalu besar, gempa ini bersifat dangkal dengan pusat di darat pada kedalaman 10 km. Berdasarkan analisis para ilmuwan, gempa ini diduga disebabkan oleh sesar yang belum terpetakan sebelumnya.

“Sebenarnya, ini sudah kali ketiga Jawa Barat diguncang gempa yang sumbernya berasal dari sesar baru. Sebelumnya, di Cianjur dan Sumedang juga ditemukan sesar baru,” ungkap Suharyanto.

Dampak dari gempa ini cukup signifikan, walaupun tidak ada korban jiwa langsung. Namun, satu anak dilaporkan meninggal akibat kaget dan sakit saat berusaha menyelamatkan diri. Selain itu, beberapa orang mengalami luka berat dan ringan karena tertimpa bangunan yang roboh.

Sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan, termasuk ratusan rumah warga yang saat ini tengah dalam pendataan.

“Kerusakan yang terjadi bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga berat. Selain itu, beberapa fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan puskesmas juga mengalami kerusakan,” jelas Suharyanto.

Dengan kondisi ini, Bupati Kabupaten Bandung telah menetapkan status tanggap darurat untuk memfasilitasi penanganan bencana dan pemulihan.

Selama masa tanggap darurat, BNPB memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi. Posko dan dapur umum telah beroperasi untuk mendukung kebutuhan warga. Selain itu, BNPB juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Suharyanto, disepakati bahwa proses pemulihan akan berjalan paralel dengan masa tanggap darurat.

“Kami tidak akan menunggu hingga tanggap darurat selesai. Pak Bupati menetapkan masa tanggap darurat selama dua minggu, tetapi kami akan segera memulai proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegas Suharyanto.

Tindakan awal yang akan dilakukan adalah pembersihan puing-puing rumah yang rusak, baik yang rusak berat, sedang, maupun ringan. TNI dan Polri, melalui Dandim setempat, akan membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan pembersihan ini.

“Penggunaan alat berat akan dioptimalkan agar proses pembersihan dapat berjalan lebih cepat,” tambahnya. Setelah proses pembersihan selesai, rumah-rumah yang rusak berat akan dibangun kembali oleh pemerintah.

Untuk mendukung pemulihan, pemerintah telah menyiapkan bantuan bagi warga yang rumahnya rusak. Rumah dengan kerusakan berat akan dibangun kembali dengan nilai bantuan sekitar Rp60 juta per rumah. Sementara itu, warga dengan rumah rusak sedang akan menerima bantuan sebesar Rp30 juta, dan yang mengalami kerusakan ringan akan mendapatkan Rp15 juta.

“Bagi warga yang rumahnya hancur dan tidak mungkin tinggal di sana, pemerintah akan memberikan dana untuk menyewa tempat tinggal sementara hingga rumah mereka selesai dibangun,” ujar Suharyanto.

Pemerintah berharap proses pendataan dan penyaluran bantuan dapat berjalan dengan cepat sehingga masyarakat dapat segera pulih dan kembali ke kehidupan normal.

Kepala BNPB menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi gempa di masa mendatang.

“Kita harapkan gempa seperti ini tidak terjadi lagi, namun gempa adalah kejadian berulang. Ini menjadi catatan bagi kita semua untuk lebih waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan,” katanya.

Meskipun Kabupaten Bandung belum pernah mengalami gempa bumi sebesar ini sebelumnya, kejadian ini menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi bencana.

Dengan adanya langkah cepat dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penanganan bencana ini dapat berjalan efektif dan masyarakat yang terdampak bisa segera mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Selain itu, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus dipercepat agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal secepat mungkin.