Sejumlah ASN Pemkab Bandung Ikuti Sosialisasi Antikorupsi, Bersama Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Soreang, Info Burinyay – Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mengikuti sosialisasi penguatan integritas dan budaya kerja antikorupsi pada Rabu (25/9/2024). Kegiatan ini, yang dilaksanakan di Hotel Grand Sunshine, Soreang, dihadiri oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bandung, Dikky Achmad Sidik, yang menjalani hari pertama tugasnya.

Selain itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana dan beberapa pejabat lainnya juga hadir. Para asisten, kepala dinas, kepala badan, camat, direktur RSUD, serta jajaran organisasi perangkat daerah turut mengikuti acara ini.

Lebih jauh, sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang memberikan materi penting terkait budaya antikorupsi.

Dalam sambutannya, Dikky menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal bagi dirinya sebagai Pjs. Bupati Bandung.

“Hari ini, kami melaksanakan sosialisasi penguatan integritas dan budaya kerja antikorupsi bagi perangkat daerah di Kabupaten Bandung. Ini adalah kegiatan pertama saya setelah resmi menjabat sebagai Pjs. Bupati Bandung,” ujar Dikky.

Selanjutnya, Dikky menyampaikan bahwa sesuai amanat dari Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, tugasnya adalah melanjutkan program-program yang sudah ada selama masa cuti kampanye Bupati Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Sahrul Gunawan.

“Kami ditugaskan untuk menjaga kelangsungan pemerintahan tanpa memulai program baru,” jelas Dikky. Namun, ia juga menegaskan pentingnya terus meningkatkan kinerja.

“Demi memastikan bahwa kinerja yang sudah baik tetap dijaga dan ditingkatkan, mari kita lanjutkan pencapaian positif yang telah diraih. Di bawah kepemimpinan Pak Dadang, banyak pencapaian positif. Mari kita terus tingkatkan,” ajak Dikky kepada seluruh ASN yang hadir.

Dikky juga mengapresiasi kegiatan ini karena mendukung misi keempat Pemkab Bandung, yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Nilai-nilai integritas harus ada dalam setiap ASN. Dengan integritas yang kuat, kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Dikky.

Pada kesempatan tersebut, Dikky menyampaikan tiga hal penting. Pertama, ASN harus memiliki komitmen terhadap integritas. Kedua, penguatan sistem diperlukan untuk membangun budaya antikorupsi yang lebih kokoh. Ketiga, budaya antikorupsi harus ditanamkan di seluruh lapisan ASN dan masyarakat.

“Antikorupsi adalah tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja untuk menciptakan pemerintahan yang bersih,” tambah Dikky.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa setiap ASN harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Dikky meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bandung untuk terus memperkuat budaya antikorupsi. Ia mengajak semua pihak untuk membangun integritas dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi.

“Mari kita tumbuhkan nilai kejujuran dan etika dalam setiap pekerjaan. Dengan sosialisasi ini, semoga Pemkab Bandung menjadi lebih baik,” kata Dikky.

Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini, diharapkan para kepala perangkat daerah mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya budaya antikorupsi. ASN di Kabupaten Bandung diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Di akhir sambutannya, Dikky berharap seluruh ASN dapat konsisten menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam tugas sehari-hari.

“Kita harus bersama-sama menjalankan pemerintahan yang bebas korupsi. Dengan demikian, mudah-mudahan, Kabupaten Bandung semakin maju dengan pemerintahan yang berintegritas tinggi,” pungkas Dikky.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Bandung berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan demi memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan bersih dari praktik korupsi. Dengan demikian, semua pihak diharapkan berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat.