Oleh: Rohidin, SH., MH., M.Si. Sultan Patrakusumah VIII Trust of Guarantee Phoenix Ina 18
Tasikmalaya, Info Burinyay – Indonesia sebagai bangsa yang besar mempunyai tanggung jawab strategis dalam menjaga ekosistem dan mendorong perdamaian dunia. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, evaluasi terhadap kebijakan nasional menjadi langkah penting. Selain itu, kebijakan yang relevan dan strategi diperlukan untuk memastikan posisi Indonesia tetap kuat di tengah persaingan internasional. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah memanfaatkan peran Mahkamah Internasional (ICJ) secara optimal.
Pentingnya Peran ICJ dalam Konflik Internasional
Mahkamah Internasional (ICJ) merupakan lembaga utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas menyelesaikan perjuangan antarnegara. Selain itu, ICJ juga memiliki mandat untuk menegakkan hukum internasional. Dalam konteks konflik Palestina-Israel, ICJ dapat memberikan panduan hukum terkait pelanggaran hak-hak rakyat Palestina.
Panduan tersebut mencakup konsekuensi hukum atas tatanan masyarakat, pelanggaran hak menentukan nasib sendiri, serta perubahan demografi dan status Kota Suci Yerusalem. Di sisi lain, ICJ juga berperan penting dalam menyediakan kebijakan global yang mendukung pelanggaran hukum internasional. Oleh karena itu, peran ICJ menjadi krusial dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Namun demikian, upaya ini tidak boleh terbatas pada konflik Palestina-Israel saja. Untuk itu, Indonesia perlu mendorong PBB agar mengaudit berbagai pelanggaran lain, seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pencucian uang, dan keberadaan kelompok kriminal yang dilindungi oleh sistem hukum yang lemah. Dalam hal ini, ketegasan PBB sangat diperlukan. Misalnya, pemberian sanksi atau pencabutan keanggotaan bagi negara yang terbukti melanggar aturan internasional akan berdampak buruk.
Reformasi untuk “Satu Hukum, Satu Keadilan”
Komitmen Indonesia terhadap keadilan global harus diwujudkan dalam kebijakan nasional yang berorientasi pada reformasi menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menjamin sistem hukum yang adil, transparan, dan berwibawa. Reformasi ini bertujuan menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip “Satu Hukum, Satu Keadilan”.
Evaluasi Kebijakan Luar Negeri
Di bidang kebijakan luar negeri, Indonesia telah menerapkan prinsip bebas dan aktif. Meskipun demikian, pendekatan ini memerlukan penyesuaian agar selaras dengan perubahan geopolitik dunia. Misalnya, melalui momentum seperti G20, Indonesia memiliki peluang besar untuk menunjukkan kepemimpinan global.
Untuk itu, pemerintah dapat mengadopsi pendekatan diplomatik yang efektif, seperti yang dilakukan Gus Dur di masa lalu. Meski demikian, strategi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan geopolitik dan ekonomi saat ini. Selain itu, integrasi kebijakan luar negeri dengan strategi nasional di bidang pertahanan, ekonomi, dan geopolitik menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
Di sisi lain, kebijakan luar negeri juga harus mendukung upaya menjaga keamanan dan melindungi kepentingan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelaraskan doktrin pertahanan dengan perkembangan geopolitik yang ada. Langkah ini tidak hanya memastikan Indonesia bertahan di tengah dinamika global, tetapi juga menjadikannya pemimpin dalam peraturan internasional.
Struktur Pemerintahan yang Transparan
Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua hal utama yang harus diperhatikan dalam struktur pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah harus berfungsi sebagai pelayan rakyat, bukan sekedar alat kekuasaan. Komitmen terhadap demokrasi harus diwujudkan dalam setiap kebijakan yang diambil.
Selain itu, masyarakat yang bebas dari korupsi dan intimidasi hanya dapat tercipta melalui sistem pemerintahan yang efektif. Dengan demikian, penegakan hukum yang konsisten dan adil menjadi fondasi penting bagi terciptanya kesejahteraan sosial.
Geopolitik dan Tantangan Masa Depan
Untuk menghadapi tantangan global, Indonesia harus memperkuat posisi geopolitiknya melalui diplomasi aktif dan strategi yang matang. Misalnya, kerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki visi serupa dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di tingkat internasional.
Lebih lanjut, pemerintah juga harus memperkuat pertahanan nasional sebagai bagian dari strategi geopolitik. Hal ini tidak hanya memastikan kelangsungan negara tetap terjaga, tetapi juga memperkuat Indonesia sebagai pemain utama di posisi Asia-Pasifik.
Revitalisasi Ekonomi Nasional
Selain geopolitik, ekonomi juga menjadi pilar penting dalam menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan perdagangan luar negeri, perjanjian bilateral, dan pengelolaan valuta asing secara mendalam.
Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kapasitas keuangan nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi yang diterapkan memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan. Selain itu, pengelolaan uang yang bijaksana akan mencegah pelemahan nilai Rupiah terhadap Dolar AS.
Untuk bersaing di pasar global, pemerintah juga perlu memastikan bahwa peraturan yang diterapkan sesuai dengan standar internasional. Misalnya, langkah-langkah seperti audit terhadap regulasi keuangan dan pencetakan uang menjadi sangat penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi.
Pentingnya Audit Global
Dalam konteks global, audit terhadap regulasi keuangan dan sistem hukum internasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan stabilitas. Untuk itu, Indonesia dapat mendorong PBB agar melakukan audit secara menyeluruh terhadap negara-negara yang melanggar aturan internasional.
Selain itu, PBB harus menunjukkan ketegasan dalam menindak negara-negara yang tidak mematuhi aturan global. Misalnya, pemberian sanksi tegas atau penegakan hukum dapat menjadi langkah efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional.
Penutup
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam menegakkan keadilan global dan menjaga kedaulatan nasional. Dengan reformasi menyeluruh dan komitmen terhadap prinsip “Satu Hukum, Satu Keadilan”, Indonesia dapat mewujudkan visinya sebagai bangsa yang merdeka, adil, dan bermartabat.
Melalui kebijakan strategi dan langkah konkret, Indonesia dapat terus maju menghadapi tantangan global. Selain itu, komitmen untuk menjaga keadilan dan memperjuangkan keadilan akan menjadikan Indonesia teladan bagi negara lain. Oleh karena itu, mari bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih berdaulat.