Dinas PMD Kabupaten Bandung Laksanakan Monitoring dan Evaluasi di Kecamatan Ciwidey

Ciwidey, Info Burinyay– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap tujuh desa di wilayah Kecamatan Ciwidey. Acara ini berlangsung di Aula Kecamatan Ciwidey, yang terletak di Jl. Lebakmuncang No. 1, Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 18 Desember 2024, dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan program bantuan keuangan kepada desa.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, antara lain Ketua Tim Monev DPMD Kabupaten Bandung Ahmad Sodikin, S.Ip., Sekretaris Kecamatan Ciwidey H. Aam Rahmat, S.Sos., M.Si., yang mewakili Camat Ciwidey Nardi Sunardi, S.E., M.Si., para kepala seksi pemerintahan kecamatan, para kepala desa se-Kecamatan Ciwidey, sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), pendamping kecamatan, serta pendamping desa. Semua peserta hadir untuk menyelaraskan pemahaman terkait pengelolaan keuangan desa.

Ahmad Sodikin, S.Ip., selaku Ketua Tim Monev DPMD Kabupaten Bandung, menjelaskan bahwa kegiatan ini berfokus pada monitoring program bantuan keuangan tahap II Tahun Anggaran 2024. Bantuan tersebut mencakup Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD), Dana Desa (DD), bantuan keuangan khusus yang bersumber dari bonus produksi panas bumi, program Bunga Desa, serta program Rembug Bedas.

“Hari ini, kita melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program bantuan keuangan kepada desa tahap II. Ini mencakup administrasi ADPD, Dana Desa, bantuan keuangan khusus, bonus produksi panas bumi, Bunga Desa, dan Rembug Bedas. Kami lebih menekankan pada pembinaan administrasi dan evaluasi regulasi sebagai bahan perencanaan tahun 2025,” ujar Ahmad.

Dalam penjelasannya, Ahmad menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah audit, melainkan pengecekan administrasi yang menjadi tanggung jawab DPMD. Ia juga menambahkan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap desa telah menyusun administrasi yang baik terkait pelaksanaan program bantuan keuangan tersebut. Selain itu, dilakukan pula pengecekan sampel lapangan guna melihat implementasi fisik dari program-program yang dilaksanakan.

Ahmad juga menyoroti proyeksi anggaran tahun 2025, termasuk rencana kenaikan penghasilan tetap (Siltap) kepala desa. Ia menjelaskan bahwa kenaikan ini sejalan dengan janji Bupati Kabupaten Bandung. “Pada tahun 2025, ada rencana kenaikan Siltap untuk kepala desa. Saat ini, rata-rata kepala desa menerima Rp5 juta per bulan. Ke depan, nominal ini akan meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp5,25 juta,” tambahnya.

Sekretaris Kecamatan Ciwidey, H. Aam Rahmat, S.Sos., M.Si., yang mewakili Camat Ciwidey, turut memberikan penjelasan. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan monitoring ini melibatkan evaluasi mendalam terkait pengelolaan keuangan desa. “Alhamdulillah, hari ini pembinaan, monitoring, dan evaluasi terkait keuangan desa Tahun 2024 berlangsung lancar. Tim dari Kabupaten Bandung hadir untuk melihat proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa fokus evaluasi meliputi administrasi penggunaan Dana Desa, ADPD, bantuan gubernur, serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Setelah evaluasi administrasi selesai, tim akan memantau progres pembangunan fisik di masing-masing desa. “Realisasi pembangunan di sebagian desa sudah berjalan. Proses administrasi yang selesai akan diikuti pengecekan langsung ke lapangan untuk melihat hasil pembangunan fisik,” tambahnya.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciwidey, Irwan Darmansyah, menegaskan pentingnya pengelolaan administrasi yang baik oleh desa. Menurutnya, monitoring ini memberikan pembelajaran penting bagi setiap desa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. “Harapan kami adalah agar desa-desa di Kecamatan Ciwidey dapat memenuhi standar administrasi yang baik. Ini penting untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan,” ujarnya.

Kepala Desa Rawabogo, Cecep N.A. Prawira, menyampaikan apresiasinya atas kegiatan monitoring ini. Ia menilai pengawasan dari DPMD Kabupaten Bandung membantu desa dalam menyelesaikan program yang belum sepenuhnya rampung. “Kegiatan ini sangat membantu kami. Beberapa program belum selesai 100%, tetapi kami berkomitmen untuk menyelesaikannya sebelum akhir tahun. Untuk empat desa yang sudah selesai, administrasi mereka sedang diperiksa oleh tim kabupaten dan rencananya akan segera dicairkan,” ungkapnya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pembinaan yang intensif, setiap desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaporan dan pelaksanaan program ke depan. Kerja sama yang erat antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan hasil evaluasi ini, pemerintah Kabupaten Bandung berharap dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik pada tahun anggaran berikutnya. Desa-desa di Kecamatan Ciwidey pun berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antar pemerintah daerah dan desa mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.