Sosialisasi UU BPJS Ketenagakerjaan Bersama Anggota Komisi IX DPR RI F-PKB H. Asep Romy Romaya, SE

Kab. Bandung, Info Burinyay — Sosialisasi terkait Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan berlangsung dengan sukses di Gedung LPK Sekai Mustika, Kampung Rancakendal, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, H. Asep Romy Romaya, SE., Ketua ABPEDNAS Kabupaten Bandung Firman Lesmana, S.Ip., serta para Ketua dan Anggota BPD se-Kabupaten Bandung.

H. Asep Romy Romaya, SE., dalam kapasitasnya sebagai anggota legislatif, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

“Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, tugas saya adalah menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dengan demikian, saya dapat membawa isu-isu ini ke tingkat nasional untuk mencari solusi,” ujarnya.

Hadir pula Drs. H. Rukmana, M.Si., Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, yang menyampaikan apresiasinya terhadap acara ini. Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah penting untuk menampung masukan dari masyarakat, khususnya mengenai aturan ketenagakerjaan.

“Hal-hal yang diutarakan, mulai dari peraturan terkait BPJS Ketenagakerjaan hingga BPJS Kesehatan, merupakan masukan yang sangat berarti. Oleh karena itu, nantinya, semua aspirasi ini akan dibawa oleh Komisi IX untuk dibahas lebih lanjut di tingkat pusat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Drs. H. Rukmana juga menambahkan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh segala upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dengan kolaborasi yang erat antara DPR RI, kementerian terkait, dan pemerintah daerah, diharapkan berbagai aspirasi masyarakat dapat terealisasi secara nyata di lapangan.

Dalam sesi narasumber, H. Aji Saptaji, S.HI., M.E. Sy., seorang akademisi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, menggarisbawahi perlunya implementasi program pemerintah berbasis hukum.

“Program-program yang disosialisasikan ini harus diterapkan sesuai tatanan hukum yang berlaku. Sebagai tambahan, prioritas utamanya adalah bagaimana kebijakan ini dapat benar-benar mensejahterakan masyarakat, khususnya warga Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Menurut H. Aji, kegiatan seperti ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka terkait ketenagakerjaan. Selain itu, sosialisasi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat dari program-program yang ditawarkan oleh pemerintah.

H. Indra Mustika, CEO LPK Sekai Mustika, turut menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan H. Asep Romy Romaya, SE. Ia mengungkapkan harapannya untuk menjalin kerja sama yang lebih erat antara LPK Sekai Mustika dan DPR RI dalam mendukung pengentasan pengangguran di Kabupaten Bandung.

“Kami berterima kasih atas perhatian Pak Romy terhadap isu ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, semoga ke depan, LPK Sekai Mustika dan LPK Seolina dapat terus berkontribusi untuk menciptakan Kabupaten Bandung yang lebih Bedas,” ungkapnya.

Selain itu, H. Indra juga menyoroti peran lembaga pelatihan kerja dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Menurutnya, program pelatihan yang ditawarkan LPK Sekai Mustika telah membantu banyak warga Kabupaten Bandung untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Di sisi lain, lembaga ini juga terus berinovasi agar dapat menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja.

Drs. H. Wawan Setiawan, perwakilan BPD Desa Jelegong, turut memberikan apresiasi kepada LPK Seolina yang dinobatkan sebagai LPK terbaik di Jawa Barat.

“Alhamdulillah, kehadiran H. Romy membawa dampak positif bagi Rancaekek. LPK Seolina telah menjadi kebanggaan karena berhasil memberikan pendidikan gratis dan menyalurkan tenaga kerja ke berbagai sektor,” ujarnya.

Selain itu, menurut H. Wawan, keberhasilan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan masyarakat dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Dengan demikian, ia berharap keberadaan lembaga seperti LPK Seolina dan LPK Sekai Mustika dapat terus didukung oleh pemerintah pusat dan daerah.

Acara sosialisasi ini tidak hanya menjadi ajang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga untuk menjalin sinergi antara berbagai pihak. Selain itu, dengan kerja sama yang baik antara DPR RI, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan, diharapkan isu-isu ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif.

Dalam penutupannya, H. Asep Romy Romaya, SE., menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat di tingkat pusat.

“Mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan masyarakat hari ini dapat menjadi bahan pertimbangan di DPR RI. Oleh karena itu, kita semua berharap solusi terbaik untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Dengan pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan dapat diterapkan secara lebih efektif. Sebagai hasilnya, undang-undang ini diharapkan memberikan perlindungan maksimal bagi tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.