Kantin Sekolah Terpinggirkan? Ini Solusi Sultan Patrakusumah VIII

Tasikmalaya, Info Burinyay – Program makan gratis yang diterapkan di sejumlah sekolah menuai perhatian dari berbagai kalangan. Sultan Patrakusumah VIII, yang juga dikenal sebagai Rohidin, SH., MH., M.Si., turut memberikan pandangan kritis terkait implementasi program ini. Menurutnya, kebijakan yang bertujuan mulia ini harus dilaksanakan dengan lebih bijaksana agar tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat.

Dalam pernyataannya, Sultan Patrakusumah VIII menyebut bahwa sejumlah pedagang kantin sekolah merasa dirugikan akibat program makan gratis. Mereka mengeluhkan dagangan yang menumpuk karena para siswa mendapatkan makanan dari pihak luar yang bekerja sama dengan pemerintah.

“Seharusnya, pemerintah melibatkan kantin-kantin UKM di lingkungan sekolah. Hal ini tidak hanya lebih hemat dan efisien, tetapi juga dapat mendukung keberlangsungan usaha kecil yang sudah ada,” tegas Sultan.

Sultan Patrakusumah VIII menjelaskan bahwa kantin sekolah memiliki peran yang penting dalam mendukung kegiatan sekolah. Dengan melibatkan mereka dalam program makan gratis, pemerintah dapat memastikan bahwa dana yang dikeluarkan lebih terarah dan tepat sasaran. Selain itu, kantin sekolah cenderung memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap kualitas makanan yang disajikan karena mereka berada langsung di bawah pengawasan pihak sekolah.

“Pemerintah cukup memberikan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait menu dan tata cara penyajian. Dengan begitu, kualitas makanan tetap terjaga, dan proses pengawasan akan menjadi lebih mudah,” tambahnya.

Sultan juga menyoroti potensi dampak negatif yang muncul jika kantin sekolah tidak dilibatkan. Menurutnya, situasi ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan kebencian di lingkungan sekolah.

“Kantin sekolah biasanya memiliki hubungan yang erat dengan guru, siswa, dan bahkan turut berkontribusi dalam kegiatan sekolah seperti menjaga kebersihan dan keamanan. Dengan tidak dilibatkan, rasa kecewa itu bisa berubah menjadi kebencian yang justru merugikan seluruh pihak,” ujarnya.

Sebagai contoh, Sultan menyoroti bagaimana hubungan baik antara pengelola kantin dengan guru atau kepala sekolah dapat terganggu. Hal ini bisa menjadi pemicu konflik kecil yang jika dibiarkan dapat membesar dan menciptakan suasana yang tidak kondusif di sekolah.

Sultan Patrakusumah VIII menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program makan gratis. Ia menyarankan agar pemerintah:

1. Melibatkan kantin sekolah sebagai mitra utama dalam penyediaan makanan gratis.
2. Menyusun regulasi yang jelas, termasuk juklak dan juknis, untuk memastikan standar kualitas dan tata kelola yang baik.
3. Mengutamakan transparansi dalam pengelolaan dana agar program ini tidak menimbulkan potensi korupsi atau kolusi.

“Dengan melibatkan kantin UKM yang ada di lingkungan sekolah, pemerintah tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Program ini harus dijalankan dengan adab dan etika yang baik agar tidak menimbulkan kebencian,” tegasnya.

Sultan Patrakusumah VIII berharap program makan gratis ini dapat menjadi contoh keberhasilan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa tujuan mulia harus diiringi dengan cara pelaksanaan yang baik.

“Kebijakan yang baik akan menjadi lebih efektif jika dilaksanakan dengan adab dan mempertimbangkan semua pihak yang terkait. Kita harus memastikan bahwa program ini tidak hanya menguntungkan siswa, tetapi juga seluruh ekosistem di sekitar sekolah,” tutupnya.

Dengan pernyataan ini, Sultan Patrakusumah VIII mengajak pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung program makan gratis yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.