Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Tekankan Evaluasi dan Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah 2025

Soreang, Info Burinyay – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, Drs. H. Akhmad Djohara, M.Si., menegaskan bahwa evaluasi kinerja tahun 2024 serta penyusunan strategi baru sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2025.

Ia menyampaikan hal ini setelah menerima kunjungan kerja Bupati Bandung, Dr. HM Dadang Supriatna, S.IP., M.Si., dalam acara Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 Bapenda Kabupaten Bandung. Acara ini berlangsung di Gedung Bapenda, Komplek Pemda, Jalan Raya Soreang No. Km. 17, Pamekaran, Bandung, Jawa Barat.

Dalam pernyataannya, Drs. H. Akhmad Djohara, M.Si., menjelaskan bahwa kunjungan kerja Bupati menjadi bagian dari evaluasi setelah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Perizinan dan Kepatuhan Pembayaran Pajak. Menurutnya, peran Satgas sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dan sektor usaha memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Selain melakukan koordinasi internal, pemerintah daerah juga menggelar pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami telah mengundang rapat para pengusaha, termasuk dari Perhutani dan PTPN, di ruang rapat Bupati Bandung. Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman terkait kepatuhan pajak dan penertiban perizinan,” ungkap Akhmad Djohara.

Kunjungan kerja ini juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dengan adanya rapat bersama para pemangku kepentingan, pemerintah berharap dapat merumuskan strategi yang lebih optimal.

“Kami menargetkan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bandung di tahun 2025 melalui kebijakan yang lebih efektif,” tambahnya.

Dalam pembahasannya, Akhmad Djohara juga menyoroti beberapa tantangan utama yang memengaruhi penerimaan pajak daerah. Salah satu kendala adalah kebijakan pembebasan pajak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Saat ini, rumah-rumah bersubsidi tidak dikenakan pajak sesuai keputusan Bupati. Hal ini tentu berdampak pada pendapatan daerah,” jelasnya.

Selain itu, beberapa proyek strategis nasional di wilayah Kabupaten Bandung tidak dapat dikenakan pajak daerah. Oleh karena itu, perlu strategi baru untuk menutup potensi pajak yang hilang.

“Kami sedang mengkaji berbagai alternatif agar tetap dapat mengoptimalkan sumber pendapatan daerah. Salah satunya dengan menggali potensi pajak pengganti yang dapat mendukung pembangunan daerah,” paparnya.

Sebagai bagian dari strategi ke depan, Bapenda akan terus memperluas jangkauan kepada seluruh wajib pajak. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk menemukan sumber pendapatan baru yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Dalam acara evaluasi ini, hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, para asisten daerah, Inspektur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta jajaran terkait di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda).

Pemerintah Kabupaten Bandung berharap bahwa dengan berbagai langkah strategis yang telah disusun, target peningkatan pendapatan daerah dapat tercapai di tahun mendatang. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor usaha, dan masyarakat akan menjadi faktor utama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan.