Soreang, Info Burinyay – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin, S.AP., M.IP., menegaskan dengan keras bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait pengadaan whiteboard seharga Rp 1.300.000 per unit untuk setiap sekolah. Pernyataan ini disampaikan guna meluruskan informasi yang beredar serta membantah tuduhan yang mengarah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
“Kami tegaskan, Disdik Kabupaten Bandung tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait pengadaan whiteboard dengan harga yang disebutkan. Ini murni ulah oknum tertentu yang berusaha mengkambinghitamkan kami,” tegas Enjang dalam keterangannya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh kepala sekolah di Kabupaten Bandung untuk selalu waspada terhadap modus operandi semacam ini. Segala bentuk pengadaan barang dan jasa, menurutnya, harus mengikuti prosedur yang benar dan mengacu pada peraturan yang berlaku.
“Kami menduga ada pihak yang memiliki kepentingan pribadi dan mencoba mencatut nama Disdik dalam praktik ini. Jika ada yang merasa dipaksa untuk membeli whiteboard dengan harga tidak wajar, segera laporkan,” imbuhnya.
Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Bandung, Wawan, S.Pd., turut membantah adanya keterlibatan K3S dalam pengadaan barang tersebut. Ia menegaskan bahwa K3S sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam urusan pengadaan barang dan jasa di sekolah-sekolah.
“Kami hanya dijadikan kambing hitam dalam kasus ini. Ada indikasi kuat bahwa para pedagang atau pengusaha tertentu, yang memiliki afiliasi politik, mencoba memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi mereka,” kata Wawan dengan nada serius.
Menurutnya, oknum-oknum ini menggunakan berbagai cara untuk menekan kepala sekolah agar membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga pasar. Pihaknya menolak keras praktik seperti ini dan meminta sekolah-sekolah untuk tidak terjebak dalam skema yang merugikan.
Beberapa kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mengaku mendapat tekanan untuk membeli whiteboard dengan harga yang tidak masuk akal. Mereka menyebut ada oknum tertentu yang memanfaatkan posisi dan wewenang untuk menjalankan praktik ini.
“Kami merasa seperti dipaksa. Padahal, jika dibandingkan dengan harga pasar, selisihnya sangat jauh. Ini jelas permainan yang menguntungkan pihak tertentu,” ujar salah seorang kepala sekolah dengan nada kecewa.
Menurut mereka, praktik seperti ini sudah sering terjadi dalam berbagai bentuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan pendidikan. Sayangnya, banyak kepala sekolah yang takut bersuara karena tekanan yang diterima.
Menyikapi situasi ini, Enjang Wahyudin mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat. Ia meminta agar aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelidiki kasus ini secara mendalam.
“Jika terbukti ada unsur penyalahgunaan wewenang dan pemaksaan, maka tindakan hukum harus segera diambil. Kami tidak akan tinggal diam melihat dunia pendidikan dijadikan lahan bisnis oleh segelintir orang,” tegasnya.
Menurutnya, sektor pendidikan harus bersih dari praktik kotor seperti ini. Jika terus dibiarkan, dampaknya akan merugikan dunia pendidikan dan menghambat kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah.
“Saya menyerukan kepada semua kepala sekolah untuk tidak takut melaporkan. Jangan biarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merusak sistem pendidikan kita,” pungkas Enjang.
Dengan pernyataan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung berharap agar semua pihak lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya pada oknum yang mengatasnamakan instansi pendidikan demi kepentingan pribadi mereka.