Oleh: Hj. Dea Mardiyanti, SH., M.H., CR., BC
Pendahuluan
Pada zaman kejayaannya, kerajaan-kerajaan kuno tidak hanya dikenal karena kekuatan militer atau kekayaan ekonomi, tetapi juga karena sistem pemerintahan yang berbasis nilai-nilai luhur. Konsep “negara beradab” ini dibangun di atas prinsip keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang, dengan raja sebagai penjaga moral dan struktur pemerintahan yang terorganisir. Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Abbasiyah, dan Ashoka menerapkan filosofi ini, serta relevansinya bagi tata kelola modern.
1. Pemerintahan Berbasis Nilai-Nilai Luhur
a. Definisi Nilai Luhur: Keadilan, Kesetaraan, dan Kasih Sayang
Nilai-nilai luhur menjadi fondasi utama pemerintahan kerajaan. Keadilan diwujudkan melalui hukum yang tidak pandang bulu, sementara kesetaraan tercermin dalam hak rakyat untuk hidup layak. Kasih sayang diekspresikan melalui kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.
Contoh Kerajaan:
- Majapahit (Nusantara): Kitab Kutaramanawa mengatur hukum pidana dan perdata dengan prinsip “keadilan bagi semua”, bahkan untuk keluarga raja.
- Kekhalifahan Abbasiyah (Islam): Khalifah Umar bin Abdul Aziz meniadakan pajak bagi kaum lemah dan mendistribusikan kekayaan negara secara merata.
- Kekaisaran Ashoka (India): Pilar-pilar Ashoka menekankan toleransi beragama dan perlindungan terhadap hewan.
b. Pemimpin sebagai Teladan Moral
Raja tidak hanya penguasa, tetapi juga simbol kebajikan. Di Jawa, konsep Ratu Adil menggambarkan pemimpin yang hidup sederhana dan mendengarkan keluhan rakyat. Kisah Hayam Wuruk dari Majapahit, yang melakukan royal tour untuk memastikan kebijakannya tepat sasaran, menjadi contoh nyata.
c. Kebijakan yang Mengutamakan Rakyat
- Bhinneka Tunggal Ika (Majapahit): Prinsip persatuan dalam keberagaman diukir dalam lambang negara.
- Baitul Mal (Kekhalifahan Islam): Lembaga ini menjamin distribusi zakat dan bantuan untuk fakir miskin.
2. Sistem Pemerintahan Terstruktur
a. Hierarki yang Jelas
Kerajaan kuno memiliki struktur birokrasi yang kompleks namun efisien. Contoh:
- Majapahit: Dibagi menjadi Rakryan Mantri (dewan menteri), Patih (perdana menteri), dan Bhujangga (penasihat spiritual).
- Kekaisaran Romawi: Sistem provincia dengan gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada kaisar.
b. Pembagian Tugas Spesifik
- Sektor Hukum: Di Majapahit, Dharmadyaksa bertugas menafsirkan hukum adat dan agama.
- Militer: Senapati (panglima perang) mengatur strategi pertahanan.
- Ekonomi: Nayaka mengawasi perdagangan dan pajak.
c. Sistem Hukum dan Pertahanan
- Hukum Adat: Di Bali, Awig-Awig menjadi pedoman hukum desa yang disepakati bersama.
- Militer Terlatih: Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut kuat yang menjaga jalur perdagangan.
3. Peran Raja/Pemimpin
a. Pemimpin yang Adil dan Bijak
Raja dianggap sebagai wakil dewa (konsep Devaraja) atau khalifah (dalam Islam), yang bertanggung jawab secara moral kepada rakyat dan Tuhan. Contoh:
- Sultan Agung Mataram: Menghapus pajak berlebihan dan membangun sistem irigasi untuk petani.
- Khalifah Harun al-Rasyid: Mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan inklusif.
b. Hubungan Raja-Rakyat
Raja kerap melakukan dialog langsung dengan rakyat melalui sidang terbuka. Di Kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda dikenal sering berkunjung ke pasar untuk memantau harga kebutuhan pokok.
c. Kekuasaan yang Diimbangi Moral
Meskipun berkuasa mutlak, raja dibatasi oleh nilai-nilai etis. Di Eropa, Magna Carta (1215) membatasi kekuasaan Raja John dari Inggris, sementara di Jepang, Bushido (kode samurai) mengikat shogun pada prinsip kehormatan.
4. Refleksi dan Relevansi Modern
a. Pelajaran untuk Tata Kelola Kontemporer
- Transparansi: Sistem Baitul Mal menginspirasi lembaga amil zakat modern.
- Partisipasi Publik: Sidang terbuka ala kerajaan bisa diadopsi dalam musyawarah desa.
b. Tantangan Masa Kini
Korupsi dan kesenjangan sosial sering terjadi ketika nilai luhur diabaikan. Kisah runtuhnya Majapahit karena perebutan kekuasaan mengingatkan pentingnya integritas pemimpin.
Kesimpulan
Kerajaan-kerajaan masa lalu membuktikan bahwa pemerintahan yang beradab lahir dari kombinasi nilai luhur, struktur jelas, dan pemimpin berintegritas. Meski tidak sempurna, warisan mereka menjadi cermin bagi era modern: negara kuat bukan hanya yang kaya, tetapi yang menjunjung keadilan dan empati. Seperti kata Bijak dari Kitab Nitisastra: “Negara akan jaya jika pemimpinnya menjadi pelita dalam kegelapan.”
Artikel ini menggabungkan bukti sejarah, filsafat, dan analisis struktural untuk menunjukkan bahwa konsep “negara beradab” bukanlah utopia, melainkan realitas yang pernah diwujudkan oleh nenek moyang kita. Nilai-nilai ini tetap relevan sebagai kompas bagi kepemimpinan abad ke-21.