Bapenda Kabupaten Bandung Perkuat Digitalisasi Pajak Lewat Sosialisasi SPPT dan SIMBADA

Soreang, Info Burinyay — Pemerintah Kabupaten Bandung terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan pajak daerah. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemkab menggelar Sosialisasi Teknis Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Implementasi Aplikasi SIMBADA Tahun 2025, Kamis (15/5/2025), di Grand Sunshine Resort & Convention Hotel Soreang.

Sebanyak 550 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka terdiri atas kepala dusun dan kolektor desa dari 31 kecamatan dan 275 desa di Kabupaten Bandung.

Acara dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda, Dra. Hj. Nina Setiana, M.Si., yang mewakili Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pengelolaan pajak harus dilakukan secara transparan, efisien, dan berbasis teknologi.

Menurut Bupati, pembangunan daerah hanya bisa berjalan maksimal jika masyarakat berpartisipasi aktif melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh aparatur desa untuk memahami dan menerapkan sistem pelaporan pajak secara digital.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penyampaian SPPT selama ini sering terhambat oleh berbagai kendala. Di antaranya, keterlambatan informasi, minimnya pemahaman teknis aparat desa, serta belum terintegrasinya sistem pelaporan.

Sebagai solusi, Bapenda menghadirkan aplikasi SIMBADA. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam penyampaian SPPT serta pelaporan pajak daerah.

Sementara itu, dalam pernyataannya, Nina Setiana menyampaikan apresiasi dari Bupati atas pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan di tingkat desa.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting. Kami berharap peserta memahami teknis penyampaian SPPT dan cara kerja aplikasi SIMBADA secara utuh,” ungkapnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak langsung terhadap pembangunan daerah. Oleh sebab itu, ia menilai bahwa optimalisasi pemungutan PBB melalui digitalisasi akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Bapenda, Agus Dhani Khoerudin, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa aplikasi SIMBADA siap diterapkan di seluruh desa. Menurutnya, SIMBADA mampu mempercepat proses penyampaian SPPT dan pendataan objek pajak secara digital.

“Kami ingin kader desa langsung praktik menggunakan aplikasi ini. Sosialisasi ini adalah langkah awal sebelum implementasi penuh,” ujarnya.

Agus menambahkan bahwa penggunaan aplikasi ini akan mendukung integrasi data perpajakan. Dengan data yang akurat, Pemkab Bandung bisa menetapkan kebijakan yang lebih tepat dan berpihak kepada masyarakat.

Lebih dari itu, ia menilai bahwa peran petugas desa sangat penting dalam menyukseskan program ini. Oleh karena itu, ia meminta agar peserta aktif bertanya dan mendalami materi teknis selama kegiatan berlangsung.

Untuk memperkuat materi sosialisasi, Bapenda menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga. Di antaranya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Negeri, Polres Bandung, serta tim ahli pengembang aplikasi.

Keempat narasumber menyampaikan materi sesuai bidang masing-masing. BPKP membahas pengawasan pelaporan pajak, Kejaksaan menyoroti aspek hukum, Polres menjelaskan aspek keamanan data, dan tim ahli menjabarkan fitur teknis SIMBADA.

Selama kegiatan, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan aplikasi. Melalui simulasi ini, mereka mempraktikkan cara input data objek pajak, penyampaian SPPT secara digital, hingga pelaporan realisasi pembayaran.

Salah satu peserta, Muhamad Kah, kolektor dari Desa Margahayu Tengah, mengaku antusias menyambut sistem baru ini. Ia percaya bahwa penggunaan aplikasi akan memudahkan proses kerja mereka.

“Kalau sebelumnya kami gunakan metode manual, sekarang bisa input lewat aplikasi. Ini lebih cepat,” katanya.

Meskipun demikian, ia mengakui bahwa pelatihan lanjutan tetap dibutuhkan. Menurutnya, para kader desa perlu beradaptasi dengan teknologi agar hasilnya optimal.

Ia juga mengapresiasi komunikasi yang selama ini terjalin antara petugas desa dan Bapenda. Jika ada kendala, mereka bisa langsung menyampaikan melalui grup koordinasi yang aktif setiap hari.

“Koordinasi dengan Bapenda sangat lancar. Kalau ada masalah, kami langsung lapor, dan cepat ditanggapi,” tambahnya.

Di sisi lain, peserta berharap aplikasi SIMBADA bisa segera diterapkan secara menyeluruh. Mereka menilai bahwa sistem ini akan mempermudah pendataan objek pajak dan mempercepat penyampaian informasi kepada warga.

Melalui sosialisasi ini, Bapenda menargetkan terjadinya lompatan besar dalam tata kelola pajak daerah. Transformasi digital yang ditawarkan melalui SIMBADA menjadi bukti keseriusan Pemkab Bandung dalam meningkatkan pelayanan publik.

Sebagai penutup, Bapenda menyampaikan komitmen untuk terus mendampingi seluruh desa selama masa implementasi. Tim teknis akan turun ke lapangan jika peserta membutuhkan pelatihan tambahan atau dukungan teknis.

Dengan langkah ini, Kabupaten Bandung berharap mampu meningkatkan PAD secara signifikan, terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Ke depan, pemerintah daerah optimistis dapat membangun sistem perpajakan yang transparan, adil, dan berbasis data.