Para Ketua RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Baleendah Suarakan Evaluasi Kinerja Kelembagaan Lewat Musyawarah dan Konsolidasi

Baleendah, Info Burinyay — Para Ketua RW, tokoh masyarakat, serta unsur pemuda se-Kelurahan Baleendah menggelar musyawarah dan konsolidasi di Aula RW 11, Jalan Bale Agung No. 2. Acara tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi forum untuk menyampaikan aspirasi mengenai sejumlah persoalan di wilayah mereka.

Para peserta hadir dengan semangat kebersamaan. Namun, mereka juga membawa berbagai kritik terhadap kinerja kelembagaan dan pelayanan di Kelurahan Baleendah. Musyawarah ini secara khusus menyoroti transparansi dalam pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) serta efektivitas kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

H. Achdiat Safari, tokoh masyarakat senior, menyampaikan bahwa para Ketua RW dan tokoh masyarakat menyepakati satu tuntutan utama. Mereka meminta Lurah Baleendah meninjau ulang pembentukan KMP serta mengevaluasi total kinerja LPM.

“Kami melihat KMP dan LPM berjalan tanpa prinsip demokrasi yang utuh. Kedua lembaga itu kurang transparan dan tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat,” kata Achdiat. Ia juga meminta Lurah segera mengambil tindakan agar pelayanan dan fungsi kelembagaan kembali optimal.

Suara senada datang dari R.A. Rahmat Somantri. Ia mengkritik proses pembentukan KMP yang, menurutnya, tidak sesuai aturan. Rahmat menganggap prosedur yang seharusnya melibatkan masyarakat justru dilewati secara sepihak.

“Saya melihat ada praktik setting dalam pembentukan koperasi. Ini mencederai demokrasi dan menyingkirkan kedaulatan masyarakat,” tegasnya. Ia juga meminta Lurah membuka ruang demokrasi secara lebih luas.

Sementara itu, Marsudi, perwakilan dari komunitas “Baleendah Bangkit”, juga menyampaikan keberatan terhadap praktik pengelolaan KMP. Ia menyebut lembaga tersebut kurang transparan dan tertutup terhadap partisipasi publik.

“Kami mendukung jika tujuan KMP mendorong kemajuan masyarakat. Namun, bila keberadaannya justru menghambat, maka kami akan menolak keras,” ujarnya.

Selain itu, Ade Bahrudin, SH., menyampaikan pandangan berdasarkan sisi hukum. Ia menyatakan bahwa tahapan pembentukan KMP tidak mengikuti prosedur sesuai regulasi. Ade menilai pembentukan koperasi tersebut hanya bersifat formalitas tanpa pelibatan substansial dari masyarakat.

“Kami butuh perubahan nyata. KMP harus akuntabel dan berorientasi pada kemajuan jangka panjang, bukan sekadar kepentingan sesaat,” ucapnya. Ia juga meminta peningkatan pelayanan publik di kelurahan agar masyarakat mendapatkan layanan yang bermutu.

Di sisi lain, Andri Suhendar, tokoh pemuda Kelurahan Baleendah, mengapresiasi terselenggaranya forum konsolidasi ini. Ia menyatakan bahwa komunikasi lintas elemen harus terus dibangun secara harmonis.

“Saya melihat KMP dibentuk tanpa melibatkan para Ketua RW secara utuh. Mereka hanya menerima surat pemberitahuan, bukan diajak berproses sejak awal,” kata Andri. Ia menilai hal itu sebagai pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dan demokrasi.

Lebih lanjut, Andri menyinggung mutu pelayanan publik yang masih perlu perbaikan. Ia menekankan pentingnya peningkatan kecepatan dan kualitas pelayanan oleh aparatur kelurahan.

“Kelurahan ini bukan desa. Para perangkatnya adalah bagian dari struktur SKPD. Jadi, mereka wajib bekerja cepat, tepat, dan profesional karena dibiayai oleh rakyat,” ujarnya.

Selain menyoroti dua kelembagaan utama, para peserta musyawarah juga membahas persoalan lain yang masih menghambat kemajuan Kelurahan Baleendah. Isu-isu seperti banjir, pengelolaan sampah, infrastruktur jalan dan drainase, pelayanan kesehatan, hingga pemeliharaan Tugu Juang juga masuk dalam pembahasan.

Semua pernyataan itu bermuara pada satu keinginan bersama: pembenahan total terhadap manajemen sumber daya manusia di Kelurahan Baleendah dan seluruh lembaga pendukungnya. Para tokoh masyarakat menegaskan perlunya sistem kerja yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Mereka juga menyampaikan harapan agar Kelurahan Baleendah tidak hanya memperbaiki komunikasi internal, tetapi juga membangun sinergi nyata dengan para mitra kerja, baik dari unsur masyarakat maupun lembaga lainnya.

Pada akhir acara, para Ketua RW, tokoh masyarakat, dan pemuda menandatangani pernyataan sikap bersama. Pernyataan itu menuntut pembenahan struktur kelembagaan dan peningkatan layanan publik demi kemajuan Kelurahan Baleendah.

Mereka tidak hanya mengkritik, tetapi juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama membangun wilayahnya. Para peserta sepakat bahwa perubahan hanya dapat terwujud jika masyarakat dan pemerintah bersatu dalam satu tujuan.

“Kami menyuarakan ini bukan karena benci, tapi karena cinta. Karena kami ingin Baleendah yang lebih baik,” ucap salah satu peserta dengan penuh semangat.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting bagi proses demokratisasi di tingkat kelurahan. Para tokoh menegaskan bahwa forum konsolidasi seperti ini harus menjadi tradisi baru dalam menyuarakan aspirasi masyarakat secara kolektif.