Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Kunjungi Kampung Sunda Ibun, Soroti Kerusakan Fisik dan Lemahnya Konsep Budaya

Ibun, Info Burinyay – Komisi D DPRD Kabupaten Bandung melakukan kunjungan kerja ke Kampung Budaya Sunda yang terletak di kawasan Kamojang, Kecamatan Ibun. Ketua Komisi D, Dr. H. Cecep Suhendar, S.Pd., M.Si., memimpin langsung kunjungan tersebut bersama Wakil Ketua Komisi Sandi, Sekretaris Komisi H. Dudi, serta seluruh anggota komisi.

Rombongan tidak datang sendiri. Mereka juga mengajak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperkintan), dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Firman B. Sumantri, M.B.A.

Komisi D sengaja memilih Kampung Sunda sebagai lokasi tinjauan karena melihat potensi strategisnya sebagai ikon budaya lokal. Namun, mereka juga ingin mencermati langsung berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Ketua Komisi D, H. Cecep Suhendar, menyampaikan alasan utama kunjungan. Ia menegaskan bahwa Komisi D ingin memastikan pembangunan Kampung Sunda selaras dengan konsep budaya Sunda secara menyeluruh.

“Meskipun Disperkintan belum menyerahkan pengelolaan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kami ingin melihat langsung kesesuaian antara konsep dan kondisi lapangan,” ujar Cecep.

Ia menilai Kampung Sunda belum berhasil menampilkan jati diri masyarakat Sunda secara otentik. Menurutnya, pembangunan fisik belum mencerminkan esensi budaya yang seharusnya menjadi nilai utama kawasan tersebut.

“Kami menginginkan miniatur kampung Sunda yang hidup. Tidak cukup hanya membangun tempat makan atau kios, tetapi harus menghadirkan sistem sosial dan nilai-nilai lokal,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Firman B. Sumantri, juga menyampaikan pandangannya secara langsung di lokasi. Ia mengaku baru mengetahui keberadaan Kampung Sunda dan merasa heran dengan konsep yang diterapkan.

“Saya baru tahu tempat ini ada, tapi yang saya lihat bukanlah kampung. Ini lebih menyerupai area warung atau pasar,” kata Firman dengan nada kritis.

Firman menekankan pentingnya memperbaiki tata ruang dan konten budaya. Ia mendorong seluruh pihak agar bekerja sama membangun tempat yang benar-benar mencerminkan kehidupan masyarakat Sunda, bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik tanpa nilai.

“Nama Kampung Sunda membawa beban harapan. Kita perlu menyesuaikan bentuk, fungsi, dan atmosfer agar sesuai dengan identitas tersebut,” jelasnya.

Anggota Komisi D lainnya, Yayat Hidayat, S.E., M.M., juga menyoroti kondisi fisik bangunan. Ia merasa kecewa setelah menyaksikan sendiri kerusakan di beberapa bagian, meski proyek ini belum masuk tahap serah terima.

“Saya langsung melihat bangunan yang rusak, terutama di bagian belakang. Ini sangat memprihatinkan,” ungkap Yayat.

Yayat menjelaskan bahwa proyek ini berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, ia menilai proses pelaksanaan tidak berjalan optimal. Menurutnya, Disperkintan gagal menjaga kualitas pembangunan.

“Bantuan senilai belasan miliar rupiah seharusnya menghasilkan bangunan yang kokoh dan layak. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,” katanya.

Ia meminta DPRD segera menggelar evaluasi menyeluruh. Yayat tidak ingin masalah ini terus berlarut tanpa penyelesaian yang konkret.

“Kami akan bahas ini dalam forum resmi DPRD. Kami juga ingin pihak pelaksana mempertanggungjawabkan kualitas pembangunan,” ujarnya.

H. Arya Everest Setiawan, anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra, menambahkan pentingnya aspek pengelolaan. Ia mempertanyakan arah program ini ke depan, terutama soal anggaran dan struktur pengelola.

“Kami belum menerima informasi rinci soal besaran anggaran. Selain itu, kami juga belum melihat rencana pengelolaan jangka panjang,” ucap Arya.

Arya khawatir proyek ini akan terbengkalai jika tidak ada sistem pengelolaan yang jelas. Ia berharap pemerintah daerah segera membentuk tim yang mampu menjalankan tempat ini dengan visi budaya yang kuat.

“Kita jangan hanya membangun lalu membiarkan. Tempat ini harus menjadi pusat budaya, bukan proyek mati,” tegasnya.

Selama kunjungan, para anggota DPRD mencatat berbagai temuan penting. Mereka meninjau kondisi fisik bangunan, mengamati pemanfaatan ruang, dan berdialog dengan pihak dinas. Mereka juga mengevaluasi ketidaksesuaian antara nama dan konsep aktual kampung tersebut.

Komisi D sepakat untuk mendorong perbaikan secara menyeluruh. Mereka akan melaporkan hasil kunjungan ini kepada pimpinan DPRD dan menyampaikan rekomendasi resmi kepada Bupati Bandung serta instansi terkait.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyambut baik rencana serah terima pengelolaan. Ia siap menyusun konsep ulang agar Kampung Sunda dapat menampilkan nilai budaya yang lebih kuat. Namun, ia juga meminta dukungan dari legislatif untuk mewujudkannya.

“Kami ingin membawa Kampung Sunda ke arah yang lebih baik. Tapi kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk Komisi D,” ujarnya saat menanggapi hasil evaluasi.

Kunjungan Komisi D DPRD Kabupaten Bandung ke Kampung Sunda membuka ruang diskusi yang konstruktif. Para wakil rakyat mengajak seluruh elemen daerah untuk bersama-sama membangun tempat ini sebagai representasi budaya Sunda yang utuh dan hidup.

Mereka berharap Kampung Sunda di Kecamatan Ibun tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, kawasan ini harus tumbuh sebagai pusat pembelajaran budaya dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung.