Soreang, Info Burinyay — Pemerintah Kabupaten Bandung terus mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai langkah nyata. Komitmen ini ditegaskan oleh Bupati Bandung, Dr. H. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., dalam acara Kick Off Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2025/2026. Kegiatan berlangsung di Ballroom Padjajaran Convention Center Hotel Sutan Raja, Kamis (22/5).
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan perkembangan menggembirakan di sektor pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa harapan lama sekolah masyarakat Kabupaten Bandung kini mencapai 12,27 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,8 tahun menjadi 9,15 tahun.
“Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan berjalan ke arah yang tepat. Kami terus bekerja keras agar akses pendidikan semakin merata dan berkualitas,” kata Bupati Dadang.
Meskipun hasilnya cukup memuaskan, ia menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Pemerintah daerah tetap menghadapi tantangan dalam pemerataan fasilitas dan peningkatan kualitas lingkungan belajar.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Bupati menargetkan pembangunan 22 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) baru. Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyiapkan lahan untuk pembangunan tersebut. Beberapa lokasi berada di Kutawaringin dan Adiasari, serta di empat kecamatan lainnya yang lahannya kini sudah tersedia.
“Kami sudah siapkan tanahnya. Tinggal menunggu konsistensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pembangunannya,” ujarnya.
Pemerintah juga mengambil langkah strategis untuk memperkuat jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Baru-baru ini, sebanyak 23 kepala sekolah baru mulai bertugas. Penempatan ini diharapkan mendorong peningkatan tata kelola dan mutu pendidikan tingkat SMP.
Selanjutnya, Bupati Dadang menyoroti pentingnya kondisi lingkungan sekolah. Ia menekankan bahwa sekolah yang bersih dan sehat mencerminkan komitmen terhadap kenyamanan belajar siswa. Oleh karena itu, ia mengingatkan para kepala sekolah untuk menjaga kebersihan dan sanitasi sekolah.
“Jika lingkungan sekolah kotor, akan ada peringatan. Tapi jika sekolah bersih dan sehat, akan kami beri program tambahan seperti bangunan baru atau fasilitas pendukung,” tegasnya.
Transisi menuju lingkungan belajar yang sehat membutuhkan kolaborasi semua pihak. Bupati mengapresiasi peran para pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan. Ia menilai bahwa sinergi yang terjaga selama ini menjadi kekuatan utama dalam pembangunan sektor pendidikan.
Dalam bagian lain sambutannya, Bupati menyampaikan keprihatinan terhadap lambatnya proses pembangunan sekolah di tingkat provinsi. Ia membandingkan situasi saat dirinya masih menjabat kepala desa pada 2004. Menurutnya, pengajuan pembangunan SMA bisa selesai dalam waktu seminggu. Namun kini, banyak permintaan pembangunan sekolah belum ditindaklanjuti.
“Dulu waktu saya kepala desa, kami bisa bangun SMA dalam seminggu. Sekarang, beberapa daerah masih menunggu sejak lama,” ucapnya.
Dadang juga mengingatkan bahwa ketika ia menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan duduk di Komisi V, ia menemukan ketimpangan antara target dan anggaran pembangunan sekolah. Setiap tahun, pemerintah provinsi merencanakan 80 sekolah baru. Namun anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membangun sebagian kecil dari target tersebut.
Menghadapi situasi ini, Pemkab Bandung tidak tinggal diam. Mereka mengambil inisiatif dengan menghibahkan lahan untuk pembangunan SMA. Bahkan, beberapa lokasi sudah dalam tahap siap bangun. Ia berharap Pemerintah Provinsi segera bertindak agar tidak terjadi keterlambatan lebih lanjut.
Selain sekolah negeri, perhatian juga diberikan pada sekolah swasta. Bupati mengajak para kepala sekolah dan pimpinan yayasan untuk berdiskusi langsung. Tujuannya, mencari solusi terhadap hambatan yang mereka alami, termasuk keterlambatan penerbitan ijazah.
“Saya ingin masalah penahanan ijazah segera selesai. Tahun ini, kami sudah menyelesaikan 8.305 ijazah yang sempat tertunda,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Bandung memegang tanggung jawab penuh atas pendidikan dasar, mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga SMP. Untuk jenjang SMA, meski menjadi kewenangan provinsi, Pemkab tetap menunjukkan inisiatif agar tidak terjadi kekosongan tanggung jawab.
Kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai masalah pendidikan. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal jalannya pembangunan sektor ini.
“Pendidikan adalah urusan bersama. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus bersinergi agar setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak,” tuturnya.
Sebagai penutup, Bupati Dadang menegaskan komitmennya untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten Bandung. Ia meyakini bahwa dengan tekad dan kolaborasi, pendidikan yang berkualitas dan merata bisa terwujud dalam lima tahun ke depan.