Bandung, Info Burinyay – Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, S.H., M.M., menekankan pentingnya pergeseran orientasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal itu ia sampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Senin (26/5/2025), dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Dalam pidatonya, Gubernur Dedi mengapresiasi langkah BPK yang kini menyoroti aspek manfaat dari anggaran publik. Pemeriksaan tidak lagi hanya memeriksa dokumen, tetapi juga mengevaluasi hasil, dampak, dan nilai tambah dari belanja daerah.
“Saya bersyukur BPK mulai fokus pada dampak anggaran. Uang itu digunakan untuk apa, manfaatnya bagaimana, dan siapa yang merasakan?” ujar Gubernur.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberhasilan administrasi seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak cukup jika tidak memberi efek langsung ke masyarakat. Ia menegaskan bahwa belanja daerah harus mendukung pertumbuhan di berbagai sektor.
Karena itu, Gubernur menekankan bahwa keuangan daerah harus memperkuat ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan daya dukung lingkungan. Semua upaya ini bertujuan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kesejahteraan warga.
Selain mengapresiasi BPK, Gubernur juga mengungkapkan beberapa catatan penting. Catatan pertama terkait pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pengelolaan sektor tersebut kini telah berjalan lebih tertib.
“Pengelolaan pajak kendaraan bermotor menjadi perhatian serius kami. Kami sudah melakukan pembenahan sejak awal 2025,” ucapnya tegas.
Selanjutnya, Gubernur menyoroti persoalan aset daerah. Ia menyebut banyak aset yang tidak termanfaatkan atau bahkan hilang. Pemerintah provinsi kini sedang bekerja keras mengembalikan aset tersebut.
“Kami menemukan aset yang tidak tercatat atau tidak digunakan. Bahkan ada yang perlahan hilang dari sistem. Ini tidak bisa dibiarkan,” ungkapnya.
Transisi dari kepemilikan aset oleh pemerintah ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi perhatian. Ia menyebut bahwa dalam banyak kasus, aset itu justru berpindah ke pihak ketiga dan keempat tanpa manfaat jelas bagi masyarakat.
Sebagai contoh, ia menyebut kasus aset Palaguna. Aset tersebut berpindah dari pemerintah ke BUMD. Lalu BUMD menyerahkannya kepada pihak ketiga. Bahkan, pihak ketiga tersebut kemudian memindahtangankan aset lagi ke pihak lainnya.
“Tiga kali pindah tangan. Tapi rakyat tidak mendapatkan apa-apa dari sana,” katanya.
Karena itu, Gubernur ingin semua aset strategis kembali dikelola langsung oleh pemerintah provinsi. Ia mengaku tidak ingin aset publik dikuasai segelintir oknum melalui skema BOT yang merugikan.
Ia pun mengajak DPRD Jawa Barat mendukung langkah pengembalian aset tersebut. Menurutnya, ini merupakan jalan penting untuk melindungi hak dan kepentingan publik.
Selain itu, Gubernur juga menyentil kinerja BUMD. Ia mempertanyakan urgensi mempertahankan badan usaha daerah jika hanya menyerap APBD tanpa kontribusi nyata.
“Lebih baik tidak punya BUMD daripada BUMD yang hanya menggerogoti uang daerah dan menyalahgunakan aset,” tegasnya.
Untuk itu, Pemprov Jawa Barat akan melakukan audit investigatif terhadap seluruh BUMD. Audit ini bertujuan memetakan permasalahan, menilai kelayakan, dan merumuskan langkah perbaikan.
Gubernur Dedi menegaskan bahwa audit investigatif bukan sekadar formalitas. Hasil audit akan menentukan apakah BUMD perlu direformasi, dibubarkan, atau dialihkan.
“Audit ini akan memberi kita dasar kuat untuk mengambil kebijakan berikutnya,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tata kelola yang baik tidak boleh berhenti di pencapaian administratif. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Gubernur Dedi menyampaikan harapannya agar opini WTP dari BPK ke depan tidak hanya menjadi kebanggaan administratif. Ia ingin WTP menjadi indikator bahwa uang negara memang sampai kepada rakyat.
“WTP bukan tujuan akhir. Yang terpenting adalah rakyat merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Dalam penutup pidatonya, Gubernur menegaskan bahwa seluruh langkah tegas yang diambil pemerintah adalah bagian dari proses pemulihan tata kelola. Ia mengakui bahwa beberapa kebijakan pemerintah saat ini mungkin terasa keras, namun semuanya dilakukan untuk kepentingan publik.
“Mungkin kami menggusur, membongkar, atau melarang alih fungsi. Tapi ini untuk mengembalikan aset kepada rakyat,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak, khususnya DPRD dan masyarakat Jawa Barat, untuk ikut mengawasi dan mendukung perbaikan ini. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas akan terus menjadi prinsip utama pemerintahannya.
Rapat paripurna DPRD berlangsung khidmat dan mendapat perhatian dari seluruh fraksi. Komitmen Gubernur dalam membenahi tata kelola aset dan keuangan daerah dinilai sebagai langkah berani dan strategis.
Dengan komitmen kuat, audit menyeluruh, dan perbaikan manajemen aset serta BUMD, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dapat menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya sehat, tetapi juga adil dan berdampak nyata bagi seluruh warga.