Wagub Jabar Sindir Ketidakhadiran Sekda dalam Forum Paripurna DPRD: “Tanyakan Ka Mana Wae Sekda?”

Bandung, Info Burinyay — Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, melontarkan sindiran tajam terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada Kamis (19/6/2025). Erwan menyoroti absennya Sekda dalam rapat-rapat resmi serta jarangnya terlihat di Gedung Sate. Pernyataan tersebut langsung memancing respons dari berbagai pihak dan memicu diskusi publik soal transparansi dan akuntabilitas pejabat birokrasi.

Situasi tersebut terjadi dalam agenda pembahasan pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Saat itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, mempertanyakan utang Pemprov Jabar kepada BPJS Kesehatan yang mencapai Rp300 miliar. Pipik meminta penjelasan langsung dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai pihak yang bertanggung jawab.

“Utang ini terjadi pada 2024 dan sudah mengganggu pelayanan BPJS di beberapa daerah. Kami ingin Ketua TAPD menjelaskan langsung duduk persoalannya,” tegas Pipik di hadapan forum.

Setelah itu, Wakil Ketua DPRD Jabar sekaligus pimpinan sidang, MQ Iswara, merespons bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana pembayaran utang tersebut dalam perubahan anggaran tahun berjalan. Iswara lalu mempersilakan Wakil Gubernur memberikan tanggapan.

Erwan menjawab dengan menegaskan bahwa dirinya dan Gubernur Dedi Mulyadi baru menjabat pada 2025. Oleh karena itu, ia menilai penjelasan teknis lebih tepat disampaikan oleh Sekda selaku Ketua TAPD yang aktif selama 2024.

“Saya dan Pak Gubernur belum menjabat pada 2024. Maka sebaiknya Ketua TAPD yang menjelaskan agar lebih konkret,” ujar Erwan di mimbar paripurna.

Namun, pernyataan Erwan tidak berhenti pada penjelasan substansi. Ia melanjutkan dengan menyindir ketidakhadiran Sekda dalam berbagai rapat legislatif.

“Sekalian tanyakan, ‘Ka mana wae Sekda?’ Saya sering menghadiri paripurna mewakili Gubernur, tapi tidak pernah melihat saudara Sekda hadir. Bahkan di kantor pun saya jarang bertemu beliau. Coba tanyakan kepada dewan yang terhormat,” sindir Erwan, yang langsung disambut riuh hadirin.

Pernyataan itu memicu suasana sidang yang semula tenang menjadi hidup. Beberapa anggota dewan tampak mengangguk, sementara yang lain mencatat pernyataan tersebut sebagai bahan evaluasi.

Untuk meredam suasana, pimpinan sidang MQ Iswara menyampaikan imbauan. Ia meminta semua pihak menjaga batas kewenangan masing-masing.

“Persoalan itu menjadi ranah internal eksekutif. Mari kita jaga rumah kita masing-masing. Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan daerah,” kata Iswara.

Beberapa jam setelah rapat usai, media berhasil menghubungi Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman. Ia menjelaskan bahwa arahan Gubernur Jabar saat ini menekankan kerja total dan mobilitas tinggi ke lapangan. Menurutnya, birokrasi tidak bisa lagi terpaku di balik meja.

“Gubernur menginstruksikan seluruh birokrasi bekerja ekstra. Kami menggunakan semangat kerja ‘sabubukna’ yang artinya totalitas tanpa asal-asalan,” ujar Herman.

Lebih lanjut, Herman mengklaim bahwa dirinya tetap aktif menjalankan tugas-tugas strategis. Ia menyebut banyak kegiatan berlangsung langsung di lapangan, termasuk rapat-rapat penting yang ia pimpin di Gedung Sate.

“Kami memimpin rapat TAPD beberapa kali di Gedung Sate. Terbaru, saya pimpin rapat di ruang Ciremai. Jadi saya tetap hadir dan bekerja,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi hasil. Menurutnya, kehadiran fisik tidak selalu mencerminkan produktivitas.

“Yang penting bukan sekadar hadir, tapi hasil nyata di lapangan. Kami terus mendorong efektivitas, bukan hanya aktivitas,” tambah Herman.

Polemik ini mencerminkan adanya tantangan komunikasi dan koordinasi di internal eksekutif Pemprov Jabar. Di satu sisi, publik membutuhkan transparansi pengelolaan anggaran. Di sisi lain, gaya kepemimpinan dan strategi kerja baru yang diterapkan Gubernur dan Sekda memicu perdebatan baru.

Ke depan, sinergi antarpimpinan menjadi kunci utama. Rakyat Jawa Barat menaruh harapan agar para pemimpin mampu bekerja selaras, terbuka, dan saling memperkuat demi pelayanan publik yang efektif dan berintegritas.