Asep Komarudin Terima Mandat Gubernur LIRA Jabar, Siap Kawal 5 Maklumat Bromo dan Perangi Korupsi Tanpa Kompromi

Probolinggo, Info Burinyay — Asep Komarudin secara resmi menerima mandat sebagai Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Jawa Barat. Presiden LIRA Indonesia, HM Jusuf Rizal, menyerahkan langsung mandat tersebut dalam acara puncak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan HUT ke-20 LIRA yang berlangsung di lereng Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, Jumat, 20 Juni 2025.

Penyerahan dilakukan secara simbolik melalui pengibaran Pataka LIRA. Dalam suasana penuh semangat, Presiden LIRA berseru, “Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan pataka ini untuk dikibarkan di Provinsi Jawa Barat.” Asep Komarudin menerima pataka itu sambil menyatakan kesiapannya menjalankan tugas.

“Saya terima pataka ini untuk menjalankan tugas sebagai Gubernur LIRA Provinsi Jawa Barat,” tegas Asep.

Setelah itu, Asep mengibarkan panji LIRA sambil memekikkan, “LIRA, LIRA, LIRA!” yang disambut pekikan hadirin, “Mendengar, Melihat, dan Berbuat!” Ia pun menutup dengan seruan, “Indonesia!” yang dijawab serempak, “Berantas Korupsi!”

Surat mandat resmi dengan Nomor: C-0022/SM/DPP-LSM LIRA/Prov. Jawa Barat/VI/2025 menegaskan pengangkatan Asep Komarudin sebagai Gubernur LIRA Jawa Barat. Penunjukan ini sekaligus memberi wewenang penuh kepada Asep untuk membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LIRA Provinsi Jawa Barat.

Proses penyerahan mandat disaksikan langsung oleh para pendiri, pengurus pusat, serta seluruh delegasi DPW dan DPD dari berbagai daerah. Kehadiran mereka menambah legitimasi kuat terhadap amanah yang diberikan kepada Asep Komarudin.

Dalam pernyataan resminya kepada media, Sabtu (21/6/2025), Asep menyampaikan rasa syukur dan tekadnya untuk memajukan organisasi.

“Ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah amanah dan perjuangan. Kami segera membentuk kepengurusan dan siap mengibarkan panji LIRA di seluruh wilayah Jawa Barat.”

Sebagai Gubernur LIRA Jabar yang baru, Asep menyatakan komitmen penuh untuk mengawal lima maklumat penting hasil Rakernas LIRA, yang kini dikenal sebagai Maklumat Bromo. Maklumat ini berisi strategi dan komitmen organisasi dalam memperkuat agenda nasional pemberantasan korupsi.

Maklumat pertama menyerukan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, karena keberadaannya penting untuk mengembalikan kerugian negara. Kedua, LIRA menuntut agar koruptor kelas atas dikenai hukuman berat, termasuk opsi hukuman mati bagi pelaku yang merugikan negara secara sistemik.

Maklumat ketiga menekankan pentingnya kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat sipil dalam pencegahan serta penindakan korupsi. Keempat, LIRA mengajak semua pihak untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini, melalui pendidikan antikorupsi di sekolah, pelatihan pemuda, dan organisasi mahasiswa.

Maklumat kelima menegaskan dorongan LIRA terhadap pembentukan sistem rekrutmen aparatur negara yang bersih, khususnya untuk mencegah masuknya individu yang terlibat dalam korupsi, judi online, atau penyalahgunaan narkoba.

“Lima maklumat ini menjadi arah gerak kami. Jawa Barat harus menjadi pelopor pemerintahan yang bersih,” tegas Kang Askom.

Asep Komarudin juga menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). Menurutnya, keterbukaan informasi publik yang digaungkan KDM merupakan langkah awal menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami akan ikut mengawal kebijakan Gubernur. LIRA hadir bukan hanya untuk mengkritik, tetapi juga untuk mendukung reformasi pemerintahan secara konstruktif.”

Melalui kolaborasi lintas sektor, Asep berharap pengawasan terhadap kebijakan daerah dapat berjalan lebih efektif dan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat.

Asep juga menyoroti masalah tambang ilegal yang masih marak di beberapa daerah Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak lingkungan dan merampas hak generasi mendatang.

“Kami akan mendorong pemerintah daerah dan penegak hukum untuk menindak tambang ilegal tanpa kompromi. Lingkungan bukan warisan, melainkan titipan anak cucu.”

LIRA akan segera membentuk satuan tugas lingkungan yang berfokus pada advokasi kebijakan, pendampingan warga terdampak, dan edukasi publik tentang pentingnya konservasi.

Dalam agenda jangka menengah, LIRA Jawa Barat akan memprioritaskan literasi antikorupsi bagi generasi muda. Asep menyebut pendidikan adalah fondasi perubahan. Karena itu, ia akan mendorong kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan organisasi kepemudaan.

“Kami akan turun ke sekolah-sekolah, pesantren, kampus, dan komunitas pemuda. Semangat integritas harus ditanam sejak dini.”

Pelatihan, seminar, dan diskusi publik akan digelar secara berkala di berbagai daerah. Dengan pendekatan ini, Asep berharap terbentuk generasi muda yang sadar hukum, anti korupsi, dan peduli terhadap bangsa.

Asep juga menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem rekrutmen aparatur negara. Ia menilai integritas calon ASN, TNI, Polri, hakim, jaksa, hingga anggota DPRD harus benar-benar teruji sejak awal.

“Proses seleksi jangan hanya soal kemampuan teknis. Moralitas, rekam jejak, dan komitmen terhadap antikorupsi wajib jadi indikator utama.”

Untuk itu, LIRA akan mengajukan usulan kepada pemerintah daerah terkait pembentukan panel pengawasan independen yang dapat memantau proses rekrutmen pejabat publik secara transparan.

Dalam kesempatan Rakernas, Presiden LIRA HM Jusuf Rizal mengingatkan seluruh pengurus wilayah agar tetap konsisten pada jalur perjuangan. Menurutnya, LIRA tidak boleh berubah menjadi ormas pencitraan yang hanya mengekor pada kekuasaan.

“Kita harus tetap menjadi kekuatan moral masyarakat. Bukan penjilat penguasa. Tapi pengawal suara rakyat,” tegas Jusuf Rizal.

Pernyataan itu disambut hangat oleh Kang Askom. Ia menegaskan bahwa DPW LIRA Jawa Barat akan berdiri di garda terdepan dalam mengawal agenda reformasi dan pemberantasan korupsi.

Untuk memperluas jangkauan advokasi, LIRA Jabar akan menggandeng berbagai organisasi masyarakat sipil, media massa, dan akademisi. Asep yakin, sinergi antar-lembaga akan memperkuat kontrol sosial terhadap penyimpangan kekuasaan.

“Reformasi tidak bisa dijalankan oleh pemerintah saja. Masyarakat sipil harus aktif. Dan media punya peran strategis sebagai corong transparansi.”

Ke depan, DPW LIRA Jawa Barat akan membentuk forum multipihak di beberapa kota/kabupaten, guna mengkonsolidasikan kekuatan sosial dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Dengan tema “Mampukah Indonesia Melawan Korupsi?”, Rakernas LIRA 2025 menyuarakan pesan moral yang kuat kepada bangsa. Bagi Asep Komarudin, pertanyaan itu bukan sekadar retoris, tetapi ajakan untuk bertindak nyata.

“Kami tidak hanya bertanya, kami menjawab dengan aksi. Kami akan turun ke lapangan, bergerak bersama rakyat, dan menegakkan keadilan di Tanah Pasundan.”

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan kepada semua pihak untuk tidak lagi berpangku tangan. Menurutnya, saatnya masyarakat mengambil peran lebih besar dalam membangun negeri ini.