LSM LIRA Deklarasikan 5 Maklumat Antikorupsi, Dukung Langkah Tegas Presiden

Probolinggo, Info Burinyay – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menyatakan sikap tegas dalam menghadapi situasi darurat korupsi di Indonesia. Pada momentum Rapat Kerja Nasional dan peringatan 20 tahun berdirinya organisasi ini, LSM LIRA mengumandangkan lima maklumat antikorupsi untuk mendukung dan mengawal janji politik Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk komitmennya menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor kelas kakap.

Deklarasi tersebut berlangsung di Puncak Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, pada 20 Juni 2025. Presiden LSM LIRA, KRH. HM. Jusuf Rizal, langsung memimpin pembacaan maklumat bersama Sekjen DPP LSM LIRA Adam Irham dan Gubernur LSM LIRA Jawa Timur, Samsudin, SH.

Dalam paparanya, Jusuf Rizal menegaskan bahwa korupsi telah menjalar ke seluruh sendi kehidupan bangsa. Ia menyebut, korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga merata hingga ke desa-desa. Di sisi lain, lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahkan perusahaan BUMN, ikut tercemar praktik korupsi.

“Kondisi ini memperlemah daya tahan bangsa. Negara ini makin kropos dari dalam. Kita sudah masuk status darurat korupsi,” tegas Jusuf Rizal di hadapan ratusan kader dan pengurus LSM LIRA.

Menurutnya, tidak ada waktu lagi untuk bersikap lunak. Ia menilai, hanya langkah politik yang tegas dan konsisten yang mampu memotong mata rantai korupsi dari akar hingga pucuknya.

LSM LIRA menyusun lima maklumat sebagai bentuk konkret dalam mengawal pemerintahan Prabowo Subianto. Berikut isi maklumat tersebut:

1. LSM LIRA mendukung janji politik Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan supremasi hukum dan memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Organisasi ini akan terus mengawasi pelaksanaan janji tersebut agar tidak menjadi sekadar retorika.

2. LSM LIRA meminta Presiden segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menghukum berat para koruptor, serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap.
LSM LIRA juga mendesak Presiden menggerakkan aparat negara — Polisi, Jaksa, dan KPK — untuk menyapu bersih pengkhianat amanah rakyat.

3. LSM LIRA menyerukan peningkatan efektivitas pencegahan dan penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum.
Organisasi ini mendorong adanya kerja sama aktif antara lembaga penegak hukum dan unsur masyarakat sipil seperti LSM, media massa, dan akademisi.

4. LSM LIRA mengusulkan agar pemerintah membentuk sistem pendidikan karakter dan integritas untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.
Program ini bisa diterapkan melalui sekolah, pelatihan pemuda, kegiatan bela negara, serta penguatan organisasi mahasiswa.

5. LSM LIRA menuntut sistem rekrutmen ASN, TNI, Polri, Hakim, Jaksa, dan pejabat publik lainnya bebas dari praktik korupsi, judi online, dan penyalahgunaan narkoba.
Rekrutmen yang bersih akan melahirkan aparatur yang berintegritas dan mampu melayani rakyat secara adil.

Jusuf Rizal menyebut bahwa masa depan pemberantasan korupsi bergantung pada ketegasan Presiden Prabowo. Ia meminta Prabowo tidak ragu bertindak keras, bahkan jika langkah itu menimbulkan resistensi dari elite tertentu.

“Prabowo punya mandat rakyat. Jangan sia-siakan. Kalau Presiden benar-benar berani, rakyat akan berdiri di belakangnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Jusuf Rizal menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo mampu merealisasikan janjinya, termasuk memburu koruptor hingga ke Antartika.

“Kalau janji politiknya tidak ditepati, maka LSM LIRA akan berada di barisan paling depan yang mengkritik. Kami tidak berkompromi,” tegasnya.

Selama dua dekade terakhir, LSM LIRA konsisten mengawal jalannya pemerintahan di berbagai daerah. Jusuf Rizal menyampaikan bahwa organisasinya bukan hanya hadir untuk mengkritik, tetapi juga memberikan solusi dan pengawasan konstruktif.

“Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan lembaga formal. LSM harus aktif. Media harus bicara. Masyarakat harus terlibat,” tegasnya.

Samsudin, Gubernur LSM LIRA Jawa Timur, menambahkan bahwa deklarasi di Bromo menjadi momentum penting untuk menyatukan gerakan moral antikorupsi di seluruh Indonesia.

“Kami akan bawa semangat dari Bromo ini ke semua provinsi. Semua struktur LSM LIRA akan bergerak,” katanya.

Dalam maklumat ketiga, LSM LIRA menyoroti pentingnya kolaborasi. Jusuf Rizal mengatakan, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga. Semua elemen bangsa harus bersatu melawan musuh bersama ini.

“Penegak hukum tidak bisa bekerja sendiri. Harus dibantu oleh LSM, media, akademisi, bahkan tokoh agama,” ujarnya.

Menurutnya, gerakan antikorupsi hanya akan berhasil jika seluruh pihak mengambil peran aktif dan berani bersuara.

LSM LIRA menaruh perhatian khusus terhadap pendidikan integritas untuk generasi muda. Jusuf Rizal menyatakan, pembinaan karakter harus dimulai sejak usia sekolah. Pemerintah perlu menjadikan integritas sebagai bagian dari kurikulum nasional.

“Kalau kita ingin Indonesia Emas 2045, maka kita harus ciptakan anak muda yang bersih hari ini. Itu syarat mutlak,” ucapnya.

Maklumat kelima menyoroti persoalan dalam rekrutmen pejabat publik. Jusuf Rizal menyebut banyak jabatan strategis yang ditempati oleh orang-orang yang tidak layak secara moral. Hal ini terjadi karena sistem seleksi yang rawan manipulasi dan suap.

“Korupsi sering dimulai dari awal karier. Kalau sejak awal sudah salah, hasilnya pasti bobrok,” tegasnya.

Ia mendesak pemerintah mereformasi total sistem rekrutmen, mulai dari ASN, hingga pejabat struktural lainnya.

LSM LIRA berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo Subianto. Deklarasi lima maklumat antikorupsi tersebut menjadi bentuk nyata dari konsistensi perjuangan organisasi yang kini telah hadir di 34 provinsi dan lebih dari 400 kabupaten/kota di Indonesia.

“Selama dua puluh tahun kami berdiri, semangat kami tetap sama: memberantas korupsi dan membela rakyat,” tutup Jusuf Rizal.