Jatinangor, Info Burinyay – Puluhan mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) dan tokoh pemuda Jatinangor menggelar aksi damai di depan Gedung Sabusu, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kamis (26/6). Mereka tergabung dalam gerakan Aksi Kamisan Jatinangor. Aksi ini rutin berlangsung setiap hari Kamis sebagai bentuk kritik terhadap ketimpangan sosial dan pelanggaran HAM.
Namun, kali ini lokasi aksi dipindahkan dari depan kampus Unpad ke Sabusu. Pasalnya, kegiatan tersebut bertepatan dengan retret kepala daerah gelombang kedua yang berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor. Para peserta aksi menilai kegiatan retret itu tidak bermanfaat bagi rakyat.
Ridho Danu, Koordinator Lapangan Aksi Kamisan, menyampaikan bahwa program retret itu mengabaikan nilai-nilai keadilan anggaran. Menurutnya, substansi kegiatan tersebut tidak menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.
“Kami menolak penggunaan anggaran negara untuk program yang tidak memberi dampak jelas bagi rakyat. Apalagi, retret ini menghabiskan dana hingga belasan miliar rupiah,” ujar Ridho dalam orasinya.
Ridho menjelaskan bahwa anggaran besar untuk retret itu telah memangkas dana sektor lain. Ia mencontohkan anggaran pendidikan dan bantuan sosial yang jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat luas. Menurutnya, alokasi dana seharusnya memperkuat akses rakyat terhadap pendidikan dan kesejahteraan.
Lebih lanjut, Ridho mempertanyakan urgensi program tersebut di tengah situasi daerah yang beragam. Ia melihat adanya dorongan dari pemerintah pusat untuk menyeragamkan kepala daerah. Padahal, setiap daerah memiliki ciri khas, kebutuhan, dan kebijakan berbeda.
“Desentralisasi memberi ruang kepada daerah untuk menentukan arah pembangunan. Tapi, retret ini justru seolah menghapus keunikan itu,” jelasnya.
Selain kritik terhadap retret, aksi ini juga menyoroti isu lain. Mahasiswa dan pemuda menyinggung soal pelanggaran HAM, konflik agraria, dan tergerusnya nilai adat karena proyek strategis nasional. Mereka menilai pemerintah perlu lebih terbuka mendengar aspirasi dari akar rumput.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada kepala daerah. Namun, gerbang IPDN tertutup. Karena itu, kami pindahkan lokasi aksi ke depan Sabusu agar suara kami tetap terdengar,” tutur Ridho.
Peserta aksi tetap menjaga sikap damai selama kegiatan berlangsung. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan pesan moral. Orasi berlangsung bergantian dengan narasi tentang krisis sosial dan ketidakadilan ekonomi.
Menurut para peserta, retret kepala daerah seharusnya menjadi forum produktif yang melibatkan masyarakat. Jika hanya menjadi ruang seremonial tanpa arah jelas, program itu justru akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Melalui Aksi Kamisan, mahasiswa dan pemuda ingin mempertegas posisi mereka sebagai pengawal demokrasi. Mereka percaya bahwa perubahan bisa terjadi jika suara rakyat tidak dibungkam.
Ridho berharap, aksi ini menjadi pengingat bagi para kepala daerah bahwa rakyat masih mengawasi setiap kebijakan. Ia juga mendorong agar para pemimpin bersedia berdialog secara langsung dengan masyarakat.
“Jangan menjauh dari rakyat. Datanglah dan dengarkan kami. Karena suara kami mewakili banyak yang tak punya akses menyampaikan kegelisahannya,” tegasnya.
Aksi Kamisan Jatinangor akan terus berlangsung setiap pekan. Gerakan ini akan konsisten menyuarakan keadilan, demokrasi, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Sebab, menurut mereka, negara hanya layak disebut adil jika pemimpinnya bersedia mendengar.