Supremasi Hukum dan Kebijakan Ekonomi dalam Bayang-Bayang Perang Ideologi

Oleh: ROHIDIN, SH., MH., M.Si. | Sultan Patrakusumah VIII – Trustee Guarantee Phoenix INA 18

Dunia sedang menghadapi fase kritis. Ketegangan antarnegara meningkat, dan kekuatan besar bersaing memperebutkan dominasi geopolitik serta kendali ekonomi global. Di tengah arus besar ini, hukum dan kebijakan ekonomi saling terkait dalam pertarungan ideologi yang terus berlangsung. Oleh karena itu, langkah nyata untuk memperkuat supremasi hukum dan membangun sistem ekonomi yang berkeadilan harus segera dilakukan.

Ketakutan Global dan Imbasnya terhadap Akal Sehat

Manusia modern dihantui rasa takut yang kian kompleks. Bom atom, perang terbuka, dan ancaman ideologi ekstrem telah membentuk kekhawatiran kolektif. Akibatnya, banyak pemimpin dunia mengambil keputusan emosional tanpa mempertimbangkan akal sehat dan nilai kemanusiaan. Ketakutan yang berlebihan justru memicu tindakan berbahaya dan memicu konflik berkepanjangan.

Untuk itu, membebaskan manusia dari rasa takut harus menjadi tujuan utama. Kebebasan sejati tidak cukup dalam bentuk fisik semata, tetapi juga harus mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Apabila kita gagal menanggulangi ketakutan kolektif ini, maka fondasi peradaban akan terus rapuh.

Aliansi Ekonomi: Dari Ketergantungan Menuju Keseimbangan

Peningkatan ketergantungan antarnegara telah menciptakan situasi timpang. Negara-negara berkembang terus bergantung pada kekuatan besar, baik dari sisi perdagangan, investasi, maupun kebijakan moneter. Dalam situasi ini, aliansi ekonomi yang saling menguntungkan perlu dibentuk berdasarkan prinsip keadilan dan kemandirian.

Selain itu, penting bagi setiap negara untuk menyadari tanggung jawab bersama dalam memperkuat struktur ekonomi global. Bukan sekadar mengejar pertumbuhan angka, tetapi lebih menekankan pada kualitas hidup dan kesejahteraan kolektif.

Transisi ke arah ekonomi mandiri memerlukan reformasi menyeluruh. Negara harus mulai mengarahkan kebijakan pada:

• Investasi besar dalam pendidikan
  Pemerintah perlu memperluas akses pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Pengetahuan akan menjadi fondasi utama pembangunan.
• Peningkatan sistem kesehatan
  Kesehatan publik tidak boleh bergantung pada mekanisme pasar. Setiap warga negara berhak mendapat layanan kesehatan yang layak.
• Revitalisasi sektor pertanian
  Negara harus menjamin ketahanan pangan dengan memberdayakan petani lokal dan mendorong pertanian berkelanjutan.

Dengan mengedepankan tiga sektor ini, negara tidak hanya memperkuat ekonomi domestik, tetapi juga menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi krisis global.

Supremasi Hukum: Pilar Peradaban Global

Tanpa hukum yang adil dan tegas, kebijakan ekonomi akan mudah diselewengkan. Oleh karena itu, supremasi hukum harus berdiri di atas semua kepentingan politik dan ekonomi. Setidaknya, ada tiga elemen utama dalam struktur hukum yang perlu diperkuat:

1. Kesetaraan di hadapan hukum (rule of law)
   Setiap warga negara, pejabat publik, maupun entitas bisnis harus tunduk pada hukum yang sama. Tidak boleh ada keistimewaan dalam proses hukum.
2. Hukum administrasi publik
   Aparatur negara harus bekerja berdasarkan aturan dan akuntabilitas. Ini memastikan kebijakan berjalan secara transparan dan tidak menyimpang dari mandat konstitusi.
3. Hukum konstitusi sebagai pemandu utama
   Konstitusi bukan sekadar teks, melainkan roh utama dalam merumuskan arah negara. Setiap kebijakan ekonomi, politik, dan pertahanan harus merujuk padanya.

Sebagai tambahan, negara juga harus berani melakukan tinjauan ulang terhadap seluruh perencanaan kebijakan nasional, termasuk evaluasi atas struktur diplomasi, agar tidak larut dalam tekanan internasional yang tidak adil.

Ideologi dan Ekonomi: Antara Ancaman dan Potensi

Pertarungan ideologi masih berlangsung secara laten di berbagai belahan dunia. Banyak negara menggunakan narasi ideologis untuk melanggengkan kepentingan ekonomi dan politiknya. Namun, ideologi sejatinya bisa menjadi alat pemersatu, bukan pemecah.

Oleh sebab itu, kita harus mengarahkan ideologi sebagai sumber motivasi kolektif. Negara perlu menggagas kebijakan berbasis ideologi kebangsaan yang berakar pada moralitas, keadilan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Inilah bentuk ideologi progresif yang mampu mendorong pertumbuhan tanpa menciptakan polarisasi.

Dalam konteks inilah, supremasi konstitusi menjadi sangat penting. Konstitusi akan bertindak sebagai filter terhadap penetrasi ideologi yang destruktif dan menjaga stabilitas negara dari dalam.

Kerangka Sistem Hukum yang Komprehensif

Membangun masa depan peradaban menuntut sistem hukum yang menyeluruh dan tangguh. Sistem tersebut harus mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan hubungan antarnegara. Oleh karena itu, beberapa komponen hukum berikut perlu diperkuat secara bersamaan:

• Hukum adat dan tradisional sebagai penjaga nilai lokal
• Hukum internasional untuk mendorong keadilan global
• Yurisdiksi dan hukum pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa
• Hukum pidana dan perdata dalam menjaga ketertiban umum
• Hukum perdagangan dan kontrak untuk mendukung ekonomi yang sehat
• Hukum tata negara dan administrasi sebagai pondasi pemerintahan yang demokratis
• Hukum perang dan hukum maritim untuk mengantisipasi konflik dan eksploitasi sumber daya laut
• Arbitrase dan mekanisme banding yang menjamin keadilan procedural
• Hukum sosial dan hukum publik sebagai penguat kontrak sosial antarwarga negara
• Hukum negara dan bangsa yang mengatur kedaulatan serta martabat nasional

Keseluruhan komponen ini tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah harus menyusun ulang sistem hukum sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan. Dengan begitu, negara tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan ekonomi maupun militer dari luar.

Menggagas Tata Dunia Baru yang Berkeadilan

Sudah saatnya dunia memikirkan kembali tatanan global yang lebih adil. Negara-negara berkembang tidak boleh terus-menerus berada dalam posisi inferior. Untuk mencapai hal ini, setiap negara perlu memperkuat aliansi yang berbasis kepentingan bersama, bukan dominasi sepihak.

Pemerintah harus memainkan peran aktif dalam forum internasional. Bukan sekadar menjadi peserta, melainkan sebagai inisiator agenda perubahan. Tanpa kehadiran aktif negara-negara berdaulat dalam percaturan global, sistem internasional akan terus berpihak pada kekuatan lama yang tidak adil.

Selain itu, seluruh kebijakan ekonomi harus berbasis pada kebutuhan rakyat, bukan berdasarkan tekanan asing. Hanya dengan cara ini, kita bisa mencapai emansipasi manusia secara menyeluruh.

Penutup: Menuju Peradaban yang Bebas dan Bermartabat

Jangan biarkan sejarah masa lalu membelenggu langkah kita. Masa depan akan menjadi milik mereka yang berani menata ulang sistem yang korup dan tidak adil. Supremasi hukum, ideologi kemanusiaan, dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat harus menjadi kompas utama kita.

Kita tidak boleh tunduk pada ketakutan atau tekanan kekuatan global. Yang kita butuhkan adalah keteguhan dalam prinsip, keberanian dalam bertindak, dan keyakinan bahwa kebebasan dan kehidupan manusia adalah berkat paling luhur dari Tuhan.