Sebanyak 1.256 Sertifikat PTSL Telah Diserahkan di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung

Ciparay, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya percepatan legalisasi aset warga. Program ini berjalan aktif di Kecamatan Ciparay, yang kini telah memasuki tahapan penyerahan sertifikat.

Ketua Tim PTSL Kecamatan Ciparay, Trisno, mengatakan bahwa warga telah mengajukan 3.450 bidang tanah untuk disertifikasi. Hingga pertengahan Juli 2025, timnya telah menyelesaikan pemberkasan terhadap 2.000 bidang. Sebanyak 1.256 sertifikat berhasil disalurkan kepada warga dari enam desa.

Desa Mekarlaksana menjadi salah satu titik penyerahan sertifikat PTSL secara bertahap. Trisno menjelaskan bahwa desa tersebut mengajukan 500 bidang tanah ke dalam program. Hingga kini, timnya telah menyerahkan 412 sertifikat kepada warga.

“Penyerahan kali ini merupakan tahap keempat. Kami akan mendistribusikan sisa 88 sertifikat pada 20 Juli 2025,” ujar Trisno saat menghadiri kegiatan di Desa Mekarlaksana, Sabtu (13/7).

Ia mengapresiasi antusiasme warga Mekarlaksana yang aktif mengikuti proses pengukuran dan pemberkasan. Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat membuat program PTSL berjalan lebih cepat dan lancar.

Dalam sambutannya, Trisno mengimbau seluruh penerima sertifikat agar menyimpan dokumen tersebut dengan baik. Ia menekankan bahwa sertifikat tanah memiliki nilai hukum tinggi, sehingga tidak boleh diserahkan kepada pihak tak bertanggung jawab.

“Jaga dokumen ini dengan hati-hati. Jangan pernah serahkan kepada calo atau pihak yang menawarkan pinjaman ilegal,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sertifikat menjadi alat penting dalam pengembangan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami nilai strategis dokumen tersebut.

Program PTSL di Ciparay kini sudah menerapkan sistem sertifikat elektronik. Trisno menyampaikan bahwa penggunaan sistem digital ini mempermudah pengecekan data dan mempercepat akses administrasi pertanahan.

“Dengan sertifikat elektronik, data lebih valid dan mudah digunakan. Masyarakat bisa memanfaatkannya untuk keperluan pinjaman usaha,” jelasnya.

Langkah ini juga sejalan dengan komitmen BPN dalam mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik. Selain lebih cepat, sistem ini juga meminimalkan risiko pemalsuan data.

Trisno meyakini bahwa kepastian hukum atas tanah mampu meningkatkan produktivitas warga. Banyak penerima sertifikat mulai mengembangkan usaha karena mereka memiliki jaminan legal yang sah.

Dengan sertifikat resmi, masyarakat lebih mudah mengakses permodalan melalui lembaga keuangan formal. Selain itu, status kepemilikan yang jelas juga melindungi aset warga dari konflik.

Menurutnya, program PTSL tidak hanya mengatur administrasi lahan, tetapi juga membuka ruang pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Melihat capaian di Desa Mekarlaksana, Trisno berharap desa-desa lain dapat menunjukkan semangat serupa. Ia mendorong para kepala desa untuk mengedukasi warganya tentang pentingnya program PTSL.

“Kami siap membantu seluruh desa di Ciparay yang ingin menjalankan program ini. Asal warganya aktif, kami bisa bergerak cepat,” katanya.

Dengan kerja sama antara pemerintah, petugas lapangan, dan warga, program PTSL di Ciparay diharapkan terus berkembang dan mencakup seluruh wilayah.