Bandung, Info Burinyay – Aula Gedung DPD Partai Golkar Jawa Barat menjadi ruang strategis dalam diskusi terbuka bertajuk “Kupas Tuntas RPJMD 2025–2029 Jawa Barat”. Kegiatan ini mempertemukan pemangku kepentingan pembangunan daerah untuk menyampaikan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan secara komprehensif.
DPD Partai Golkar Jawa Barat bersama KIM-PG (Keluarga Intelektual Muda Partai Golkar) Jawa Barat menginisiasi forum ini sebagai bagian dari edukasi politik berbasis data dan kebijakan. Kegiatan tersebut menghadirkan Ir. MQ. Iswara, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, sebagai narasumber utama. Sementara itu, Rizky Prasetya Handani, S.E., M.M., Wakil Sekretaris KIM-PG Jabar, memandu diskusi sebagai moderator.
Sejak awal diskusi, Ir. MQ. Iswara menyampaikan pentingnya menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Ia menekankan bahwa pembangunan tanpa perlindungan ekologis akan berdampak buruk bagi generasi mendatang. Ia juga menjelaskan urgensi penerapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Perda ini tidak boleh berhenti di atas kertas. Kita harus mengawal implementasinya di seluruh wilayah Jawa Barat,” tegasnya.
Menurutnya, dokumen RPJMD dan Perda Lingkungan Hidup saling melengkapi. Pemerintah daerah perlu menerapkan batasan pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terutama di kawasan strategis seperti Cekungan Bandung.
Dalam forum tersebut, Ir. MQ. Iswara memaparkan bahwa kawasan Bandung Utara harus menjadi prioritas perlindungan. Wilayah ini dikelilingi lima gunung dan berperan sebagai daerah resapan utama. Maka, batasan maksimal 20% untuk pendirian bangunan harus ditegakkan secara konsisten.
Ia mengajak seluruh pihak menjaga wilayah resapan air dari eksploitasi bangunan yang merusak ekosistem. Selain itu, ia menyoroti ancaman kerusakan lingkungan akibat pola konsumsi dan gaya hidup yang abai terhadap pengelolaan sampah.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap realita sampah di kota dan desa. Kalau tidak dikelola, masalah ini akan menggerus kualitas hidup,” tegasnya.
Sebagai solusi, Ir. MQ. Iswara mendukung penuh program waste to energy yang tengah dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menjelaskan bahwa program tersebut akan dibangun di Garut dan Nagreg, dengan target rampung pada 2028. Program ini bertujuan mengubah limbah menjadi energi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir.
Diskusi berlanjut pada isu indikator makro pembangunan. Rizky Prasetya Handani, S.E., M.M., membuka sesi dengan menampilkan tabel target pembangunan dalam RPJMD 2025–2029. Ia menjelaskan bahwa indikator ini mencerminkan arah pembangunan yang terukur dan terstruktur. Menurutnya, dokumen ini tidak sekadar menyusun angka, tetapi mencerminkan visi strategis pembangunan berkelanjutan.
Beberapa indikator utama menjadi sorotan. Di antaranya adalah Indeks Modal Manusia (IMH), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah menetapkan target peningkatan IMH dari 0,57 pada 2025 menjadi 0,62 pada 2030. Dalam waktu yang sama, tingkat kemiskinan diturunkan dari 6,55% menjadi 5,41%.
“Angka-angka ini bicara tentang nasib rakyat. Ketika IMH naik, berarti akses pendidikan dan layanan kesehatan semakin luas,” jelas Rizky.
Rizky juga menggarisbawahi rencana peningkatan PDRB per kapita dari Rp57,41 juta di 2025 menjadi Rp65,15 juta di 2030. Indikator ini menunjukkan potensi daya beli masyarakat yang meningkat. Namun, ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan berdampak positif bila inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Ir. MQ. Iswara menyambung dengan menyoroti pentingnya sektor-sektor prioritas. Menurutnya, pembangunan harus fokus pada pertanian berkelanjutan, industri pengolahan ramah lingkungan, serta akomodasi dan makanan-minuman yang berbasis UMKM. Dengan mengarahkan investasi ke sektor-sektor tersebut, pemerintah dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.
Diskusi juga menyorot isu penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Target penurunan emisi GRK meningkat dari 0,34% pada 2024 menjadi 13,36% pada 2030. Pemerintah daerah diminta lebih serius dalam mengurangi emisi dari sektor energi dan transportasi.
“Ini bukan hanya soal target angka. Ini soal tanggung jawab moral terhadap bumi,” tutur Rizky dengan nada serius.
Selain indikator ekonomi dan lingkungan, Rizky mengajak peserta memperhatikan keseimbangan sosial. Ia menekankan bahwa pembangunan harus menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Ketimpangan, jika tidak dikendalikan, akan memperlebar jurang sosial yang mengancam kohesi daerah.
Selama dua jam diskusi berlangsung, peserta dari berbagai kalangan seperti akademisi, aktivis lingkungan, pengurus partai, dan komunitas pemuda menyampaikan tanggapan. Beberapa peserta juga mengajukan pertanyaan seputar implementasi RPJMD dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Lingkungan Hidup.
Di akhir acara, Ir. MQ. Iswara mengajak semua elemen masyarakat untuk aktif mengawal pembangunan. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara eksekutif, legislatif, partai politik, dan warga merupakan fondasi kuat untuk mewujudkan RPJMD yang berpihak pada rakyat dan lingkungan.
“RPJMD ini harus hidup dalam tindakan. Mari kita kawal, jangan diam,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, DPD Partai Golkar Jabar dan KIM-PG Jabar menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan berbasis data, akuntabilitas, dan kepedulian lingkungan. Forum ini juga menjadi bentuk nyata partisipasi politik yang cerdas dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, pembangunan lima tahun ke depan diharapkan berjalan secara inklusif, terarah, dan ramah lingkungan. Karena hanya dengan sinergi dan keterlibatan bersama, Jawa Barat bisa menjadi provinsi unggulan yang berdaya saing tinggi serta lestari.