Imam Syafei Dorong Penataan Ulang Study Tour Sekolah demi Keselamatan dan Inklusivitas Pendidikan

Jakarta, Info Burinyay – Study tour atau kunjungan belajar telah menjadi kegiatan tahunan yang lazim dilaksanakan oleh sekolah. Kegiatan ini kerap menjadi penutup rangkaian proses pembelajaran siswa di tingkat akhir, baik di SD, SMP, maupun SMA. Namun, maraknya kejadian kecelakaan serta beban biaya tinggi mengundang banyak pertanyaan: Apakah kegiatan ini masih relevan dengan semangat pendidikan yang aman, inklusif, dan mendidik?

Menurut Imam Syafei, seorang penggiat pendidikan masyarakat, konsep study tour harus dikaji ulang secara serius. Ia menyatakan bahwa kegiatan tersebut sejatinya bertujuan memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa. Melalui interaksi dengan lingkungan baru, siswa dapat memahami konteks pelajaran secara lebih nyata. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tujuan edukatif ini semakin bergeser.

“Banyak study tour sekarang lebih menonjolkan unsur hiburan dan wisata. Nilai edukatifnya justru kabur,” ujar Imam. Ia menambahkan bahwa selain kurang terarah, kegiatan ini juga memunculkan risiko keselamatan dan beban finansial yang tinggi bagi keluarga siswa.

Imam menyoroti serangkaian insiden kecelakaan yang menimpa rombongan siswa saat study tour. Salah satu kasus terbaru terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Rombongan siswa SMA asal Ngawi mengalami kecelakaan di kawasan utara Masjid Nurul Abror, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Dua bus pariwisata rusak parah, dan satu di antaranya tidak dapat melanjutkan perjalanan. Kejadian ini tercatat pada 17 April 2025, sebagaimana dilansir Radar Situbondo.

Tidak lama sebelumnya, tragedi serupa menimpa siswa SMK Lingga Kencana Depok. Bus rombongan perpisahan mengalami kecelakaan di Subang, Jawa Barat. Peristiwa tersebut merenggut 11 nyawa, termasuk 10 siswa, 1 guru, dan seorang pengendara motor. Sebanyak 17 orang lainnya mengalami luka berat. Kejadian ini tidak hanya meninggalkan luka mendalam, tetapi juga mengungkap buruknya sistem pengawasan dalam pelaksanaan study tour.

Selain aspek keselamatan, Imam juga menyoroti aspek kesenjangan sosial yang muncul akibat biaya study tour yang tinggi. Ia menjelaskan bahwa biaya yang harus dikeluarkan siswa untuk mengikuti kegiatan ini kerap kali mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Bagi keluarga dengan latar belakang ekonomi terbatas, jumlah ini menjadi beban yang tidak ringan.

“Banyak orang tua bahkan harus meminjam uang agar anaknya bisa ikut. Sebagian lagi hanya bisa melihat dari jauh,” jelas Imam. Dalam kondisi ini, study tour yang seharusnya inklusif justru menciptakan jurang pemisah antar siswa. Maka dari itu, perlu pendekatan yang lebih adil agar kegiatan pembelajaran tidak menyingkirkan mereka yang tidak mampu secara ekonomi.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan tegas. Ia melarang pelaksanaan study tour oleh sekolah-sekolah di wilayahnya. Menurutnya, kegiatan tersebut lebih banyak berorientasi pada hiburan dibanding pendidikan. Selain itu, larangan ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi keluarga, terutama dari kalangan bawah.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Sebagian masyarakat menilai pelarangan itu sebagai bentuk perlindungan terhadap siswa. Namun, sebagian lainnya memandangnya terlalu membatasi kebebasan belajar. Imam Syafei sendiri melihat kebijakan ini sebagai langkah awal yang patut diapresiasi. Meskipun begitu, ia menyarankan agar kebijakan ini tidak berhenti pada pelarangan semata.

“Pelarangan tidak cukup. Kita perlu membangun sistem baru yang memastikan study tour tetap edukatif, aman, dan terjangkau,” kata Imam. Ia menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, sekolah, dan orang tua untuk merumuskan solusi bersama.

Imam Syafei menawarkan sejumlah solusi konkret. Pertama, sekolah perlu membatasi lokasi study tour ke tempat-tempat yang masih berada di dalam provinsi. Misalnya, museum lokal, situs sejarah, balai budaya, atau sentra UMKM yang edukatif. Dengan cara ini, siswa tetap mendapatkan pengalaman belajar tanpa harus menempuh perjalanan jauh yang berisiko.

Kedua, sekolah perlu bekerja sama dengan dinas pendidikan dan dinas pariwisata setempat. Kolaborasi ini dapat menjamin bahwa kegiatan yang dirancang memiliki nilai edukasi yang kuat. Selain itu, aspek keselamatan dan regulasi transportasi juga bisa diawasi lebih baik.

Ketiga, Imam mengusulkan agar dana kegiatan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mayoritas siswa. Dengan pendekatan ini, tidak ada lagi anak yang merasa dikucilkan hanya karena tidak mampu membayar.

Bagi Imam Syafei, inti dari pendidikan adalah keadilan, keamanan, dan pembelajaran yang bermakna. Ia mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya tidak dikomersialisasikan. Ketika study tour berubah menjadi ladang bisnis bagi biro perjalanan atau oknum tertentu, maka esensi pendidikan itu sendiri menjadi ternoda.

“Belajar harus menyenangkan, tapi bukan berarti harus mewah. Kita bisa ciptakan pengalaman belajar yang menyentuh tanpa mengorbankan keselamatan dan aksesibilitas,” pungkas Imam.

Menutup pernyataannya, Imam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif. Ia menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, pemerintah daerah, orang tua, dan komunitas pendidikan. Hanya dengan cara ini, study tour dapat dikembalikan ke tujuan awalnya sebagai metode belajar yang menyenangkan dan mencerdaskan.