Kabupaten Bandung Luncurkan Platform Digital Terpadu: Menuju Pemerintahan yang Cerdas, Terbuka, dan Responsif

Soreang, Info Burinyay — Pemerintah Kabupaten Bandung kembali melangkah lebih jauh dalam transformasi digital. Melalui inisiasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo), Pemkab Bandung resmi meluncurkan Platform Digital Terpadu. Inovasi ini terdiri dari Big Data Kabupaten Bandung, Dashboard Pimpinan, dan Aplikasi Bedas Digital Service.

Peluncuran berlangsung di Gedung Mohamad Toha, Komplek Pemkab Bandung, dan dipimpin langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna. Turut hadir Sekretaris Daerah Cakra Amiyana, Kepala Diskominfo Teguh Purwayadi, serta Andrew dari Cartenz Group sebagai pengembang platform.

Selain peluncuran digital, acara ini juga diiringi kegiatan siraman rohani bagi ASN. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. (HC) Abuya KH. Muhammad Muhyiddin Abdul Qodir Al-Manafi, M.A. menyampaikan tausiah kebangsaan dan spiritualitas birokrasi.

Dalam sambutannya, Bupati Dadang Supriatna menegaskan bahwa peluncuran ini tidak hanya bersifat simbolis. Menurutnya, keberhasilan sistem bergantung pada keterlibatan aktif semua organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami tidak hanya meluncurkan sistem, tapi juga menanamkan pola pikir baru. Data adalah fondasi keputusan. Pemerintahan tidak boleh lagi bergantung pada asumsi,” ujar Kang DS.

Lebih lanjut, ia mengusulkan integrasi BAZNAS Kabupaten Bandung ke dalam platform ini. Hal itu bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

“Saya tidak memaksa zakat profesi. Saya hanya mengajak. Ini bekal akhirat, bukan untuk kepentingan pribadi saya. Mari kita masuk surga bersama,” katanya.

Kepala Diskominfo, Teguh Purwayadi, menjelaskan bahwa platform Big Data akan menjadi pusat integrasi informasi dari seluruh OPD. Data tersebut tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dianalisis dan divalidasi untuk mendukung perencanaan pembangunan.

“Platform ini menyajikan data real-time, valid, dan terstruktur. Pemimpin kini bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat,” ungkap Teguh.

Untuk mempermudah pengawasan, Diskominfo juga menghadirkan Dashboard Pimpinan. Layanan ini memvisualisasikan indikator pembangunan secara langsung dan interaktif.

“Dashboard ini membantu para pemimpin memantau progres pembangunan secara real-time. Desainnya informatif dan mudah dipahami,” tambahnya.

Diskominfo juga meluncurkan Aplikasi Bedas Digital Service. Tujuannya adalah mempermudah masyarakat mengakses layanan publik. Warga kini bisa mengurus dokumen atau mengajukan layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.

“Layanan publik harus hadir di genggaman. Teknologi memperpendek jarak antara pemerintah dan rakyat,” kata Teguh.

Aplikasi ini mendukung misi ketiga Kabupaten Bandung, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, sistem ini juga menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien.

Teguh menegaskan bahwa sistem yang baik membutuhkan kolaborasi. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh OPD dan camat untuk aktif memperbarui data dan mengintegrasikan layanan masing-masing ke dalam platform yang telah dibangun.

“Teknologi tanpa partisipasi hanyalah alat mati. Kita harus hidupkan platform ini dengan budaya kerja yang aktif dan kolaboratif,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pembaruan data harus dilakukan secara berkala. Hal ini penting agar sistem tetap akurat dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.

Langkah digitalisasi ini sejalan dengan agenda nasional Satu Data Indonesia dan visi besar Indonesia Emas 2045. Pemkab Bandung tidak ingin tertinggal dalam transformasi menuju pemerintahan modern dan inklusif.

“Kita harus jadi bagian dari solusi, bukan penonton. Digitalisasi bukan tren, melainkan kewajiban,” ujar Teguh.

Ia menambahkan bahwa platform ini akan terus disempurnakan. Ke depannya, fitur-fitur tambahan akan disediakan untuk mendukung kebutuhan OPD dan masyarakat.

Diskominfo berharap bahwa sistem digital ini akan memperkuat kepercayaan publik. Pemerintah harus hadir secara nyata, tidak hanya di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital.

“Kami ingin membangun pemerintahan cerdas (smart governance) yang adaptif terhadap perubahan. Layanan harus cepat, transparan, dan responsif,” kata Teguh.

Diskominfo juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya platform ini. Sinergi antar OPD, dukungan pimpinan, dan kolaborasi dengan pihak pengembang menjadi faktor utama keberhasilan.

Dalam konteks spiritualitas birokrasi, Kang DS juga mengingatkan agar para ASN memaknai tugasnya sebagai bagian dari ibadah. Oleh sebab itu, ia mendorong ASN untuk terlibat aktif dalam kegiatan zakat melalui BAZNAS.

“Saya tidak pernah menyuruh memotong gaji. Tapi saya ajak untuk berbagi. ASN harus jadi contoh dalam keikhlasan dan kepedulian sosial,” tegasnya.

Ia juga berharap BAZNAS memberikan laporan bulanan yang terbuka. Laporan tersebut harus mencakup pendapatan zakat serta pemanfaatannya, seperti bantuan kesehatan, rumah tidak layak huni, hingga sembako.

Melalui platform digital ini, Pemkab Bandung berharap dapat mendorong pelayanan publik yang lebih adil dan merata. Inisiatif ini juga mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Digitalisasi bukan sekadar alat. Ia adalah jalan menuju Kabupaten Bandung yang lebih ‘Bedas’, maju, dan bersahabat dengan rakyat,” tutup Teguh.