PWI Pusat dan BP Haji Bahas Kerja Sama Sosialisasi, Edukasi Haji ke Masyarakat

Jakarta, Info Burinyay — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak. Pertemuan berlangsung di Jakarta, Selasa (5/8), dan dihadiri para pejabat dari kedua lembaga.

Dari BP Haji, hadir staf ahli Abdul Rahman Syahputra Batubara dan Mayjen TNI (Purn) Dendi Suryadi. Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, memimpin delegasi bersama Bendahara M. Nasir, Wakil Bendahara M. Sarwani, Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah, dan Humas Edi Kuswanto.

Pertemuan ini bertujuan membahas kerja sama sosialisasi dan edukasi publik tentang BP Haji. Hendry menyatakan PWI siap membantu menyebarkan informasi yang benar tentang BP Haji. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui struktur, tugas, dan program kerja lembaga tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas. “Kami memiliki sekitar 30.000 anggota di seluruh Indonesia. Mereka siap membantu menyampaikan informasi melalui berita, diskusi publik, atau forum di daerah,” kata Hendry.

Dahnil menyambut baik dukungan PWI. Ia menjelaskan bahwa BP Haji masih tergolong baru. Banyak masyarakat belum memahami fungsi dan kewenangannya. Karena itu, menurutnya, informasi yang salah bisa menimbulkan kebingungan.

“Sebagian masyarakat mengira kami menggunakan dana haji yang dikumpulkan umat. Padahal, BP Haji dibiayai sepenuhnya dari APBN,” tegas Dahnil. Ia menambahkan bahwa dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), bukan oleh BP Haji.

Dahnil juga menjelaskan bahwa tugas BP Haji meliputi berbagai aspek. Selain pelaksanaan ibadah, BP Haji juga mengatur aspek logistik dan ekonomi. Hal ini melibatkan banyak pihak. Karena itu, ia menilai kerja sama dengan PWI sebagai langkah strategis.

“PWI memiliki jaringan luas. Ini sangat membantu kami dalam menyampaikan informasi yang benar,” ujarnya.

PWI Pusat juga mengusulkan pelaksanaan forum diskusi atau sosialisasi di sejumlah provinsi. Kegiatan itu bisa melibatkan wartawan, tokoh agama, serta narasumber dari BP Haji. Tujuannya, menciptakan pemahaman bersama tentang peran BP Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Sebagai informasi tambahan, BP Haji akan mulai menjalankan tugas penuh pada musim haji tahun 2026. Karena itu, kerja sama informasi menjadi sangat penting sejak saat ini.

Hendry juga menyampaikan usulan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Ia berharap MoU dilakukan setelah Kongres PWI pada 29–30 Agustus 2025. Menurutnya, langkah itu penting agar program kerja bisa berlanjut dengan pengurus PWI yang baru.

“Kami ingin kerja sama ini berjalan konsisten. Setelah kongres, kita bisa langsung bergerak,” kata Hendry.

Audiensi ini menjadi langkah awal membangun sinergi antara BP Haji dan PWI. Kedua pihak sepakat pentingnya memberi edukasi yang benar kepada masyarakat. Mereka juga akan menindaklanjuti pertemuan dengan program konkret di lapangan.

Melalui kolaborasi ini, masyarakat diharapkan lebih memahami peran BP Haji. Dengan informasi yang akurat, publik bisa lebih percaya pada sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.