Pemerintah Kabupaten Garut dan BPS Kolaborasi Perkuat Sensus Ekonomi 2026 melalui Perlindungan Jaminan Sosial

Garut, Info Burinyay — Pemerintah Kabupaten Garut mengambil langkah konkret dalam mendukung Sensus Ekonomi 2026. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas non-organik dan mitra statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Garut. Penyerahan dilakukan secara simbolis dalam apel gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah.

Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap keselamatan para petugas. Mereka akan bertugas di lapangan untuk memutakhirkan data wilayah dan lingkungan kerja statistik. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya data yang valid untuk merancang pembangunan.

“Pembangunan butuh data yang akurat, lengkap, dan terkini. Tanpa itu, arah kebijakan akan meleset. Kita dukung penuh sensus ekonomi ini,” ujar Bupati Garut.

Pemerintah Kabupaten Garut tidak ingin para petugas bekerja tanpa perlindungan. Karena itu, jaminan sosial menjadi bagian penting dari persiapan sensus ini. Petugas akan fokus bekerja karena sudah mendapatkan kepastian perlindungan kerja.

Bupati Syakur juga mendorong masyarakat umum untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Ia menilai program ini memberi ketenangan dan keamanan kerja. Baik pekerja formal maupun informal berhak mendapatkan perlindungan yang sama.

“Semua pekerja butuh jaminan. Tidak hanya pegawai formal. Tukang bangunan, pedagang, dan petani pun layak merasa aman,” tegasnya.

Kepala BPS Garut, Nevi Hendri, menjelaskan bahwa BPS telah merekrut 1.425 petugas. Mereka akan bertugas selama Agustus 2025. Fokus utama mereka adalah memutakhirkan data geospasial dan wilayah kerja statistik.

Setiap petugas mendapat tanggung jawab memetakan sekitar 15 RT. Mereka akan mencocokkan batas-batas Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau RT. Proses ini berlangsung dari 1 hingga 31 Agustus.

“Kegiatan ini sangat penting. Data hasilnya akan jadi dasar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” jelas Nevi.

Ia memastikan seluruh petugas memiliki kontrak kerja resmi. BPS bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar para petugas mendapatkan perlindungan maksimal.

“Kami tidak ingin ada yang bekerja tanpa perlindungan. Ini bentuk komitmen kami terhadap keselamatan mereka,” tegasnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Garut, Supriatna, memaparkan dua program utama yang diberikan. Pertama, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Kedua, Jaminan Kematian (JKM). Kedua program ini akan melindungi petugas sejak hari pertama mereka bekerja.

Jika terjadi kecelakaan kerja, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung penuh. Perlindungan ini mencakup biaya rumah sakit, operasi, perawatan, hingga pemulihan total.

“Kami ingin mereka fokus bekerja. Jika ada insiden, kami yang tanggung. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal biaya,” kata Supriatna.

Lebih lanjut, Supriatna menjelaskan manfaat tambahan untuk kasus kematian akibat kerja. Keluarga akan menerima santunan. Selain itu, BPJS memberikan beasiswa kepada dua anak dari peserta.

Beasiswa tersebut dimulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi (S1). Nilai totalnya bisa mencapai Rp174 juta per keluarga. Ini menjadi bukti komitmen BPJS untuk melindungi pekerja secara menyeluruh.

Setelah masa kerja berakhir, BPS tetap mengingatkan para petugas untuk melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Hal ini penting demi keberlanjutan perlindungan mereka di masa mendatang. Jika ada program besar selanjutnya, BPS akan kembali menganggarkan jaminan sosial untuk para petugas baru.

Nevi Hendri menegaskan bahwa perlindungan kerja bukan sekadar formalitas. Ia berharap budaya ini terus berlanjut di semua kegiatan lapangan. BPS akan menjadikan perlindungan sosial sebagai standar kerja ke depan.

“Kami tidak ingin perlindungan kerja hanya berlaku saat sensus. Ini harus jadi kebiasaan,” ujarnya.

Program ini menunjukkan kekuatan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Ketenagakerjaan. Ketiganya memiliki peran masing-masing namun satu tujuan. Yakni memastikan petugas sensus bisa bekerja aman, tenang, dan maksimal.

Dengan perlindungan menyeluruh, petugas dapat mengumpulkan data secara objektif dan tepat waktu. Ini akan berkontribusi pada hasil sensus yang akurat dan dapat diandalkan.

Data yang kuat akan memperkuat kebijakan publik. Pemerintah daerah akan memiliki dasar yang sahih untuk mengambil keputusan. Garut akan melangkah lebih tepat dan strategis.

Pemerintah Kabupaten Garut menegaskan bahwa tidak ada pembangunan tanpa data. Namun, proses pengumpulan data juga tidak bisa berjalan tanpa perlindungan bagi petugasnya.

Langkah memberikan jaminan sosial kepada petugas sensus harus menjadi standar nasional. Semua pemerintah daerah harus meniru langkah ini jika ingin membangun sistem data yang kuat dan berkelanjutan.

“Kita butuh data yang benar. Tapi kita juga wajib melindungi orang-orang yang mengumpulkan data itu,” tutup Bupati Syakur.

Dengan langkah nyata ini, Garut tidak hanya mempersiapkan diri menghadapi Sensus Ekonomi 2026. Garut juga membangun tradisi baru dalam tata kelola pembangunan: berbasis data dan berorientasi pada perlindungan tenaga kerja. (ad)