Insentif RT RW dan Kader Kabupaten Bandung Naik, BPJS Ketenagakerjaan Hadir Lewat Program Kang DS

Soreang, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna atau Kang DS terus menunjukkan kepedulian nyata kepada masyarakat. Kali ini, Pemkab Bandung menyalurkan perhatian khusus kepada Ketua RT, Ketua RW, dan para kader yang selama ini bekerja di tingkat desa.

Pemkab Bandung memberikan kenaikan insentif serta mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan ini memperlihatkan komitmen pemerintah dalam melindungi para pelayan masyarakat di lini terdepan.

Saat ini, Pemkab Bandung menetapkan insentif untuk Ketua RW sebesar Rp900.000 setiap tiga bulan. Selain itu, Ketua RT menerima Rp750.000 pada periode yang sama. Pemkab juga menyalurkan Rp50.000 per bulan untuk kader Posyandu.

Tidak berhenti pada insentif, pemerintah mendaftarkan RT, RW, dan kader sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian. Dengan begitu, mereka merasa lebih aman saat mengabdi kepada masyarakat.

Para penerima manfaat langsung menyampaikan rasa syukur atas kebijakan ini. Anih Enong, kader RW 11 Desa Tribakti Mulya, Kecamatan Pangalengan, mengungkapkan kegembiraannya.

“Saya sangat bersyukur karena baru kali ini kader memperoleh perhatian dari pemerintah kabupaten. Program ini bermanfaat bagi kami. Terima kasih kepada Kang DS atas kepeduliannya,” ujar Anih.

Wahyudin, Ketua RT 16 Komplek Soreang Residence, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, juga menyampaikan hal serupa.

“Alhamdulillah, insentif RT meningkat dan kami memperoleh BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun BSU belum kami terima, program ini sudah luar biasa,” ucapnya pada Sabtu, 16 Agustus 2025.

Sementara itu, Ketua RW 17 Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Ibu Dami, menegaskan bahwa peningkatan insentif terasa langsung.

“Sejak Kang DS memimpin, insentif RW meningkat cukup signifikan. Program ini sangat membantu dan kami benar-benar merasakan manfaatnya,” ungkapnya.

Selain RT, RW, dan kader, Pemkab Bandung juga memperluas program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah mendaftarkan penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat kabupaten hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tidak hanya itu, Pemkab Bandung memasukkan 87.000 petani sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan ini menghadirkan rasa aman bagi petani yang bekerja di sektor informal dengan risiko tinggi.

Langkah tersebut membuktikan bahwa Pemkab Bandung konsisten menghadirkan kebijakan inklusif. Dengan demikian, masyarakat dari berbagai lapisan memperoleh kesempatan untuk terlindungi secara sosial.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa kebijakan insentif dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi wujud keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasa aman dan terlindungi, khususnya mereka yang bekerja langsung di tengah warga. Insentif dan perlindungan sosial ini menunjukkan kepedulian pemerintah,” tegas Kang DS.

Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Bandung mengalokasikan anggaran khusus. Dana tersebut digunakan untuk membayar premi BPJS, menyalurkan insentif petani, dan memberikan bantuan keuangan desa.

Kebijakan ini sejalan dengan visi Kabupaten Bandung BEDAS, yaitu Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera.

Kini para Ketua RT, RW, dan kader merasa lebih dihargai atas pengabdian mereka. Selama ini mereka bekerja dengan sukarela dan penuh tanggung jawab. Dengan adanya insentif dan perlindungan, mereka bisa bekerja lebih tenang.

“Semoga Kabupaten Bandung semakin BEDAS dan program ini tetap berjalan,” tutur Wahyudin penuh harap.

Ibu Dami pun menambahkan, “Kami sangat terbantu. Terima kasih Kang DS atas perhatian dan kepeduliannya.”

Program insentif dan BPJS Ketenagakerjaan diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain itu, langkah ini memperkuat fondasi Kabupaten Bandung menuju pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Dengan strategi tersebut, Pemkab Bandung berharap seluruh masyarakat merasakan manfaat nyata dari pemerintahan yang berpihak pada rakyat.