Baleendah, Info Burinyay – Kabupaten Bandung kembali melangkah maju dalam pembangunan infrastruktur publik. Pada Jumat, 22 Agustus 2025, Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS meresmikan pembangunan Jembatan Roda Cijeruk yang menghubungkan wilayah Bojongsoang dengan Baleendah. Acara groundbreaking berlangsung di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
Momentum ini menjadi titik balik penting. Jembatan tersebut sebelumnya runtuh hanya beberapa saat setelah pihak perseorangan membangunnya. Insiden itu tidak menimbulkan korban jiwa, namun menciptakan keresahan luas. Peristiwa ini sekaligus membuka mata publik bahwa pembangunan infrastruktur tanpa izin resmi sangat berbahaya.
Kang DS menegaskan sikapnya sejak awal. “Alhamdulillah tidak ada korban. Namun karena sangat membahayakan, saya langsung instruksikan pembongkaran. Jembatan itu berdiri tanpa izin, sehingga pemerintah daerah tidak bisa memikul tanggung jawab atasnya,” ujarnya dengan tegas.
Langkah cepat itu memicu perdebatan. Akan tetapi, setelah pemerintah menjelaskan risiko keselamatan, pemilik jembatan menyadari kesalahannya. Ia akhirnya menerima keputusan pembongkaran. Kasus ini memperlihatkan bahwa pemerintah harus selalu mengutamakan keselamatan warga dibanding kompromi yang berisiko.
Setelah membongkar jembatan ilegal, pemerintah menghadapi desakan publik. Warga membutuhkan akses cepat antara Bojongsoang, Baleendah, dan Ciparay. Kang DS tidak tinggal diam. Ia segera berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat untuk merencanakan pembangunan jembatan permanen dengan perkiraan biaya Rp50 miliar.
Namun, kondisi lapangan menuntut solusi lebih cepat. Jalan alternatif sudah padat, biaya transportasi melonjak, dan aktivitas ekonomi terganggu. Situasi itu mendorong perubahan strategi.
Keesokan harinya, Kang DS melaporkan kondisi tersebut kepada Kementerian PUPR. Pemerintah pusat merespons positif. Selanjutnya, Kang DS menggandeng Ketua DPRD, Sekda, dan Dinas PUTR. Mereka merumuskan skema yang lebih efisien melalui pengadaan e-katalog. Dengan cara ini, pemerintah bisa mengeksekusi tender senilai Rp6,7 miliar lebih cepat. Walaupun prosesnya menggunakan pra-DPA dan belum menunggu pengesahan gubernur, secara administratif langkah tersebut sah.
“Kami memilih solusi ini karena cepat, efisien, dan tetap sesuai aturan,” jelas Kang DS dalam pidatonya.
Pemerintah menetapkan target penyelesaian jembatan hanya 120 hari. Untuk mencapai target itu, Kang DS meminta semua pihak mengawal prosesnya. Ia tidak hanya menugaskan dinas teknis, tetapi juga mengajak Polsek dan Koramil setempat menjaga jalannya pembangunan.
Menurut Kang DS, aparat harus mencegah praktik yang merugikan proyek. “Kita harus menjaga kualitas pekerjaan dan spesifikasi teknis. Tidak boleh ada pungutan liar atau gangguan lainnya,” katanya dengan nada keras.
Langkah pengawalan ini menunjukkan ketegasan pemerintah. Pembangunan infrastruktur publik bukan sekadar proyek teknis. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat maksimal untuk masyarakat.
Jembatan Roda Cijeruk bukan sekadar bangunan beton dan baja. Kehadirannya akan memangkas waktu tempuh warga di tiga kecamatan: Bojongsoang, Baleendah, dan Ciparay. Dengan akses yang lebih singkat, biaya transportasi akan turun, arus barang lebih lancar, dan roda ekonomi berputar lebih cepat.
Pemerintah Kabupaten Bandung tidak berhenti pada satu proyek ini. Melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD), Kang DS mengusulkan alokasi anggaran Rp1 triliun untuk memperbaiki jalan kabupaten sepanjang 500 kilometer pada tahun mendatang. Jika rencana ini berjalan, masyarakat akan menikmati perbaikan jaringan transportasi dalam skala besar.
Dinas PUTR merancang Jembatan Roda Cijeruk dengan desain modern. Mereka melibatkan konsultan berpengalaman dan pabrikan jembatan layang. Kang DS mengapresiasi hasilnya. “Desainnya keren. Saya yakin jembatan ini akan jadi ikon baru di Bojongsari. Warga mungkin menjadikannya tempat selfie, tetapi tetap ingat, jembatan ini khusus kendaraan roda dua. Kendaraan roda empat dilarang melintas,” ujarnya sambil tersenyum.
Walau sekilas menyerupai Jembatan Rancamanyar, jembatan baru ini hadir dengan karakter khas. Keunikan desainnya akan memperkuat identitas kawasan dan memberi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat.
Pembangunan Jembatan Roda Cijeruk mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan masyarakat. Namun, sinergi ini tidak cukup tanpa keberanian mengambil keputusan. Pemerintah menunjukkan sikap tegas, cepat, dan bertanggung jawab.
Kang DS menutup sambutannya dengan pesan keras. “Ini bukti bahwa Kabupaten Bandung tidak boleh hanya menunggu. Kita harus bergerak cepat, tepat, dan berani mengambil tanggung jawab. Dengan begitu, pembangunan bisa langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan berdirinya Jembatan Roda Cijeruk, Kabupaten Bandung menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan jargon politik. Jembatan ini menjadi simbol nyata keberanian pemerintah dalam menegakkan aturan, melindungi warga, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.