Oleh: Rohidin, SH., MH., M.Si. – Sultan Patrakusumah VIII
Trustee Guarantee Phoenix INA 18
Ekonomi Indonesia pada awal tahun melemah. Gejala ini tampak sederhana, tetapi jika diabaikan, dampaknya bisa menghantam lebih keras. Dunia sedang bergejolak karena perang dagang yang dipicu tarif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Arus global itu merambat ke semua negara, termasuk Indonesia. Pertanyaan kunci: apakah pelemahan ini akan berubah menjadi resesi?
Sebagian orang menilai penyebabnya kecil. Namun ketika pemerintah tidak menanggapinya serius, risiko bisa meluas. Resesi bukan sekadar angka minus di laporan statistik. Resesi menguji daya tahan ekonomi nasional menghadapi guncangan global. Sayangnya, Indonesia sering mengandalkan keberuntungan, bukan kekuatan struktural.
Kebijakan dan Keberuntungan
Indonesia masih bertahan karena dua hal: kebijakan yang relatif tepat dan keberuntungan akibat keterkaitan global yang minim. Tetapi, apakah bangsa ini pantas bergantung pada nasib? Nasib bisa berbalik kapan saja, sementara kebijakan bisa dirancang dan diperkuat.
Struktur ekonomi Indonesia menunjukkan kelemahan. Rasio ekspor hanya 25% dari produk domestik bruto (PDB). Bandingkan dengan Vietnam yang 79%, Thailand 60%, atau Singapura yang 180%. Angka ini menunjukkan Indonesia tidak kompetitif. Pasar domestik memang besar, tetapi tanpa daya saing global, perekonomian akan stagnan.
Peringatan IMF yang Terabaikan
IMF melalui World Economic Outlook edisi April 2025 memperingatkan potensi perlambatan serius. Lembaga itu menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7% untuk 2025-2026. Padahal, pada edisi Januari, IMF masih optimistis dengan angka 5,1%. Revisi ini jelas sinyal bahaya. Dunia mulai meragukan fondasi ekonomi Indonesia.
Alih-alih merespons cepat, pemerintah justru menutup telinga. Mereka lebih sibuk menebar optimisme palsu daripada menyusun strategi nyata. Padahal resesi global, meski presentasenya kecil, bisa menimbulkan dampak besar bagi negara rapuh. Menolak kenyataan hanya mempercepat kejatuhan.
Kegagalan Mengelola Aspirasi
Pemerintah sering bergerak reaktif, bukan proaktif. Kebijakan lahir sebagai tambal sulam, bukan strategi jangka panjang. Mereka menunggu badai reda, bukan memperkuat kapal agar tahan badai.
Lebih parah, pemerintah jarang melibatkan ekonom, akademisi, dan tokoh nasional dalam perumusan kebijakan. Padahal kritik mereka bisa menjadi vitamin. Pemerintah justru alergi kritik. Akibatnya, publik hanya disuguhi narasi indah, sementara masalah struktural dibiarkan membusuk.
Polarisasi Opini Publik
Ketika pemerintah menutup ruang dialog, polarisasi tak terhindarkan. Sebagian kelompok masih berusaha memberi masukan positif agar resesi bisa ditekan. Namun kelompok lain justru memanfaatkan situasi untuk memprovokasi, menyebar informasi salah, bahkan memelintir regulasi demi kepentingan politik.
Kondisi ini berbahaya. Polarisasi mengubah kepercayaan publik menjadi sinisme. Ketika masyarakat kehilangan keyakinan, ekonomi runtuh lebih cepat. Pemerintah seharusnya menjadi pengarah. Sayangnya, mereka membiarkan konflik narasi berkembang liar. Muncullah dua kubu ekstrem: optimis tanpa dasar dan pesimis tanpa solusi.
Dari Retorika ke Aksi Nyata
Jalan keluar tetap ada. Pertama, pemerintah harus membuka ruang komunikasi dengan ekonom, investor, akademisi, dan tokoh kritis. Tanpa partisipasi mereka, kebijakan hanya akan berakhir sebagai dokumen kosong.
Kedua, arahkan fokus pada jangka panjang. Ekonomi harus beralih dari basis konsumsi ke basis produksi. Reformasi industri mutlak dilakukan agar ekspor mampu bersaing.
Ketiga, tata kelola investasi harus transparan. Regulasi dan lisensi jangan lagi menjadi lahan permainan birokrasi. Investor butuh kepastian, bukan janji politik.
Keempat, masyarakat perlu edukasi ekonomi yang jujur. Pemerintah harus berani berkata apa adanya. Lebih baik rakyat tahu pahitnya kondisi sejak awal daripada kaget ketika badai resesi benar-benar datang.
Penutup: Bangkit atau Kalah
Indonesia saat ini berdiri di persimpangan. Jalan pertama mengarah pada kesadaran untuk berubah. Jalan kedua menuju kelalaian yang berakhir krisis. Nasib bangsa tidak boleh bergantung pada keberuntungan.
Bangsa ini membutuhkan pemimpin ekonomi yang visioner, bukan pengelola statistik. Kita harus menyusun strategi besar, bukan tambal sulam kebijakan. Kita harus jujur membaca kenyataan, bukan memoles angka demi citra politik.
Peluang keluar dari resesi masih terbuka. Tetapi hanya jika bangsa ini mau berpikir kritis, bertindak berani, dan jujur menghadapi masalah. Jika kita terus menolak kenyataan, sejarah akan mencatat: Indonesia bukan tumbang karena badai global, melainkan karena abai menyiapkan diri.