Isu Intervensi Pemerintah Jelang Kongres PWI Dibantah, Hendry Ch Bangun Tegaskan Independensi Terjaga

Jakarta, Info Burinyay – Isu intervensi pemerintah kembali mencuat menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berlangsung pada 29–30 Agustus di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK), Jababeka, Bekasi. Sejumlah pihak menyebut pemerintah ikut menentukan arah kepemimpinan organisasi wartawan tertua di Indonesia. Namun Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, dengan tegas membantah klaim tersebut.

Hendry menjelaskan, penggunaan fasilitas milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) hanya berupa dukungan tempat. Pemerintah tidak mengatur proses pemilihan. Sejak awal, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria bahkan menegaskan pentingnya menjaga independensi PWI. Karena itu, kata Hendry, pemerintah hanya ingin kongres berjalan lancar tanpa intervensi.

Lebih lanjut, ia mengungkap adanya isu yang beredar di kalangan anggota. Menurut laporan yang ia terima, ada pihak yang mengklaim seorang calon ketua merupakan “wakil resmi” pemerintah. Narasi itu bahkan disertai ancaman konsekuensi bila tidak memilih calon tersebut. Hendry menyatakan hal itu tidak benar.

“Saya sudah cek langsung ke sejumlah pejabat pemerintah. Tidak ada arahan resmi mengenai calon manapun. Kalau ada oknum mendukung secara pribadi, itu sikap individu, bukan sikap pemerintah,” tegas Hendry dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (22/8).

Tekanan juga muncul dari luar organisasi. Sebuah grup media besar yang memiliki jaringan di berbagai provinsi, menurut Hendry, ikut menekan Ketua PWI daerah agar memilih calon tertentu. Ia menilai langkah itu tidak pantas karena mencampuri urusan internal PWI.

“Mereka tidak pernah berkontribusi untuk organisasi ini. Jadi jangan ikut mengacaukan jalannya PWI,” ujarnya. Ia menambahkan, urusan media berbeda dengan urusan organisasi profesi. Karena itu, pengurus PWI provinsi harus bebas menentukan pilihan tanpa tekanan pihak manapun.

Hendry juga mengingatkan bahwa independensi menjadi modal utama bagi organisasi dengan lebih dari 30 ribu anggota. Utusan dari 38 provinsi serta cabang khusus Solo akan hadir dalam kongres mendatang. Mereka akan memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Kongres kali ini memiliki arti penting. Sebelumnya muncul Kongres Luar Biasa (KLB) tandingan yang menimbulkan kesan dualisme. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan organisasi sekaligus menyulitkan program kerja. Oleh sebab itu, Hendry mendorong seluruh utusan menggunakan hak pilih secara jujur dan bebas.

“Sebagai insan media, kita harus sadar pentingnya demokrasi dan kebebasan memilih. Jangan sampai kita justru merusak prinsip yang kita junjung tinggi,” tambahnya.

Dengan berbagai dinamika itu, Hendry menegaskan bahwa PWI harus tetap berdiri sebagai organisasi independen. Dukungan fasilitas dari pemerintah tidak boleh menodai kedaulatan suara anggota. Begitu juga tekanan dari pihak luar tidak boleh mengganggu proses pemilihan.

“Yang berhak menentukan kepemimpinan PWI hanyalah utusan resmi dari daerah. Mari kita jaga proses ini agar bersih dan bermartabat,” pungkasnya.