Komisi I DPRD Jabar dan DPRD NTT Perkuat Sinergi Tata Kelola Pemerintahan dan Optimalisasi Aset

Bandung, Info Burinyay – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyambut kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (20/8/2025). Pertemuan ini menghadirkan dialog produktif antar legislatif untuk berbagi pengalaman dalam pengawasan pemerintahan dan pengelolaan aset daerah.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P, menegaskan bahwa perbedaan karakter Jawa Barat dan NTT justru memperkaya wawasan. Menurutnya, kolaborasi semacam ini memperkuat semangat membangun Indonesia secara menyeluruh.

Rahmat menjelaskan bahwa setiap provinsi menghadapi tantangan yang berbeda. Jawa Barat mengelola wilayah luas dan jumlah penduduk besar, sedangkan NTT berhadapan dengan karakteristik geografis khas. Perbedaan ini mendorong kedua pihak untuk saling melengkapi.

Ia menambahkan bahwa masyarakat Jawa Barat banyak menyampaikan aspirasi terkait pelayanan dasar. Isu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan mendominasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons dengan menutup tambang ilegal, membangun infrastruktur, menjalankan program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS), dan memperluas layanan kesehatan.

“Komisi I berperan penting memastikan pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Aspirasi masyarakat selalu memunculkan pro dan kontra. Kami terus mengawasi agar setiap kebijakan membawa perbaikan nyata,” ujar Rahmat.

Ketua Komisi I DPRD NTT, Julius Ully, mengapresiasi keterbukaan DPRD Jabar. Ia menilai Jawa Barat berhasil melahirkan kebijakan yang relevan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat, menurut Julius, bisa menjadi inspirasi bagi NTT.

“Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat menarik untuk kami pelajari. Pertanyaan berikutnya, bagaimana DPRD mengawasi kebijakan itu? Inilah nilai penting dari kunjungan ini,” ucap Julius yang berasal dari Partai Nasional Demokrat.

Julius menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah yang tertib dan terstruktur. Ia melihat kinerja OPD di Jawa Barat mendorong peningkatan PAD secara signifikan. Di NTT, PAD meningkat dari Rp1,4 triliun menjadi Rp2,8 triliun. Namun, Julius menilai peningkatan ini masih membutuhkan penguatan peran OPD agar target lebih optimal.

Sekretaris Komisi I DPRD NTT, Hironimus Banafanu, menambahkan bahwa NTT memiliki aset di Kota Bandung. Ia menilai aset tersebut bisa dikelola secara produktif bersama Pemprov Jabar. Menurutnya, hasil pengelolaan aset bisa memperkuat sektor pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan.

“Kami juga mempelajari gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang penuh kreativitas. Setiap kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra. Nah, kami ingin memahami bagaimana DPRD Jabar mengawasi dinamika itu,” kata Hironimus, politisi PDI Perjuangan.

Anggota DPRD NTT, Anton Landi, memaparkan peran Komisi I dalam bidang hukum, pemerintahan, dan kesekretariatan. Ia menegaskan pentingnya sinergi dengan mitra eksekutif untuk mendorong kontribusi maksimal. Salah satunya dengan optimalisasi aset daerah agar PAD semakin meningkat.

Anton juga menekankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia. Menurutnya, pengalaman Jawa Barat dapat menjadi acuan bagi NTT. “Kami melihat metode pendidikan dan pelatihan di Jawa Barat bisa kami adopsi untuk meningkatkan kualitas SDM di NTT,” jelas Anton.

Ia menambahkan, kualitas SDM yang lebih baik akan memperkuat tata kelola aset daerah. Komisi I DPRD NTT, lanjutnya, berkomitmen mengawasi jalannya pemerintahan sesuai amanat undang-undang. Dengan cara itu, pembangunan daerah bisa berlangsung lebih efektif.

Pertemuan antara DPRD Jabar dan DPRD NTT bukan sekadar agenda seremonial. Dialog intensif kedua belah pihak menghasilkan gagasan konkret. Jawa Barat dan NTT sama-sama bertekad memperkuat kapasitas legislatif, sekaligus memperkaya strategi pembangunan lintas daerah.

Dengan semangat itu, DPRD Jabar dan DPRD NTT menegaskan komitmen membangun Indonesia bersama. Mereka sepakat bahwa perbedaan kondisi wilayah justru menghadirkan peluang untuk saling belajar. Kolaborasi semacam ini diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan, pengelolaan aset, dan peningkatan SDM.

“Pembangunan nasional tidak boleh berlangsung secara parsial. Jawa Barat dan NTT bisa saling menguatkan. Dengan kebersamaan, kami yakin langkah ini membawa manfaat besar bagi masyarakat,” pungkas Rahmat.

Melalui sinergi legislatif ini, setiap kebijakan diharapkan mampu menjawab tantangan zaman. Tata kelola yang transparan, aset yang dikelola optimal, dan SDM yang berkualitas akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan bangsa.