Fokus pada Segitiga Rebana, Cekungan Bandung, dan Pembangunan Wilayah Selatan

Bandung, Info Burinyay – Komisi 1 DPRD Jawa Barat menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Jawa Barat menuju “Jabar Istimewa”. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P, meminta Gubernur Dedi Mulyadi segera memulai akselerasi pembangunan di tiga kawasan strategis: Segitiga Rebana, Cekungan Bandung, dan wilayah selatan Jawa Barat.

Rahmat menekankan bahwa ketiga kawasan tersebut menyimpan nilai strategis sekaligus tantangan pembangunan. Jika pemerintah mengelola secara terintegrasi, maka pembangunan akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan pandangan itu seusai rapat kerja Komisi 1 bersama BAPEDA, Biro Kerjasama Pemerintahan dan Otonomi Daerah, DPMPTSP, DPMD, dan BPKAD, pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Segitiga Rebana yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Subang, dan Sumedang, menurut Rahmat, bisa tumbuh sebagai kawasan industri kelas dunia. Ia meminta pemerintah memperkuat kelembagaan agar kawasan tersebut memiliki arah pembangunan yang jelas.

“Gubernur bersama tujuh kepala daerah harus segera membangun infrastruktur penunjang. Pelabuhan Patimban di Subang dan BIJB Kertajati di Majalengka menjadi kunci kelancaran arus logistik,” ujar Rahmat.

Rahmat menegaskan bahwa kelembagaan yang kuat akan mempermudah penyelesaian hambatan pembangunan. Jika hambatan teratasi, kawasan Rebana bisa berfungsi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Ia juga mengingatkan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia, terutama generasi muda.

Ia mendorong pemerintah mengintegrasikan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Tanpa itu, pembangunan industri hanya menghadirkan proyek fisik semata. Rahmat juga menggarisbawahi partisipasi masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu membina UMKM agar tumbuh bersama industri besar. Dengan cara ini, masyarakat bisa ikut merasakan hasil pembangunan.

Rahmat menyoroti kawasan Cekungan Bandung yang semakin padat. Ia menegaskan ada enam isu prioritas yang harus pemerintah selesaikan lima tahun ke depan. Isu itu meliputi pengendalian tata ruang, penataan permukiman, transportasi massal, dan pengelolaan lingkungan, terutama sampah serta limbah.

“Bandung raya menghadapi kemacetan dan persoalan lingkungan. Karena itu, Gubernur bersama bupati dan wali kota perlu menggelar rapat koordinasi. Mereka harus mengaktifkan badan pengelola kawasan agar pembangunan berjalan cepat, terencana, dan terukur,” jelas Rahmat.

Ia mengingatkan bahwa tanpa tata kelola terpadu, permasalahan di Cekungan Bandung akan terus membesar. Untuk mencegahnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus berbagi peran secara adil.

Rahmat meminta pemerintah tidak mengabaikan pembangunan Jawa Barat Selatan. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 sudah menetapkan kawasan Rebana dan Jabar Selatan sebagai prioritas percepatan pembangunan. Karena itu, ia menuntut perencanaan pembangunan di Jabar Selatan dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan risiko bencana.

“Pemerintah perlu membentuk badan khusus pengelola Jabar Selatan. Gubernur bersama kepala daerah harus memimpin langsung lembaga ini. Badan tersebut juga harus melibatkan dunia usaha, kelompok muda, dan organisasi desa seperti APDESI,” kata Rahmat.

Ia menambahkan, Jabar Selatan memiliki potensi wisata besar mulai dari pantai hingga desa wisata. Namun, pemerintah harus mengelola dengan konsep berkelanjutan. Rahmat mengingatkan bahwa pembangunan yang hanya mengejar eksploitasi sumber daya justru memperbesar risiko lingkungan. Karena itu, ia mendorong penggunaan transportasi massal, pembangunan infrastruktur hijau, serta penguatan desa wisata.

Dari ketiga fokus pembangunan tersebut, Rahmat meminta Gubernur Dedi Mulyadi memberikan perhatian khusus pada penguatan kelembagaan. Ia menegaskan, tanpa kelembagaan yang solid, percepatan pembangunan sulit berjalan.

Komisi 1 DPRD Jabar juga mendesak pemerintah segera menyusun program pembangunan tahun 2026 sesuai RPJMD. Dengan perencanaan matang, Jawa Barat bisa menghadapi tantangan ekonomi, lingkungan, dan sosial secara lebih siap.

“Pembangunan tidak berhenti pada proyek fisik. Yang lebih penting adalah menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Karena itu, kami mendukung penuh langkah Gubernur untuk mengoptimalkan pembangunan di Rebana, Cekungan Bandung, dan Jabar Selatan,” pungkas Rahmat.