Kepala BGN Apresiasi Kabupaten Bandung dalam Percepatan Dapur MBG

Pamengpeuk, Info Burinyay – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana memantau langsung aktivitas Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Selasa (9/9/2025).

Prof Dadan hadir bersama Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekretaris Daerah Cakra Supriatna, Satgas MBG, sejumlah kepala OPD, dan para undangan. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sambutan, Prof Dadan secara terbuka mengapresiasi Bupati Bandung. Ia menilai Kang DS—sapaan akrab Bupati—mendorong program MBG dengan semangat luar biasa.

“Pak Bupati Bandung ini sangat semangat. Saya mengapresiasi kepala daerah yang proaktif dan terus mendorong keberhasilan program nasional seperti beliau,” ujar Prof Dadan.

Ia melihat progres dapur SPPG di Kabupaten Bandung berjalan cepat. Karena itu, ia optimistis seluruh dapur bisa beroperasi penuh pada akhir November 2025.

Prof Dadan menegaskan dapur SPPG di Kabupaten Bandung memenuhi standar yang BGN tetapkan. Kondisi ini membuat Kabupaten Bandung layak menjadi contoh bagi daerah lain.

Ia mengungkapkan bahwa Kang DS selalu aktif berkomunikasi. “Beliau hampir setiap hari WA saya. Bahkan telepon bisa dua sampai tiga kali. Semuanya demi mempercepat keberhasilan program MBG,” kata Prof Dadan.

Sebaliknya, di beberapa daerah, dapur SPPG belum berjalan optimal. Perbandingan ini memperlihatkan Kabupaten Bandung bergerak lebih cepat karena dorongan Bupati. Dari 361 dapur yang direncanakan, sebagian sudah beroperasi, dan sisanya menyusul dalam waktu dekat.

Prof Dadan memaparkan capaian nasional. Saat ini, Indonesia memiliki 7.558 dapur SPPG yang melayani 26 juta penerima manfaat. Ia menargetkan seluruh dapur selesai pada akhir November 2025. Dengan begitu, awal 2026, program ini bisa melayani 82 juta penerima manfaat.

“Yang sudah berjalan baru sepertiga. Angka ini setara dengan memberi makan seluruh warga Australia atau empat negara di Eropa,” jelasnya.

Prof Dadan menekankan bahwa program MBG tidak hanya fokus pada gizi. Program ini juga menggerakkan ekonomi desa. Ia menghitung, perputaran uang dari MBG di Kabupaten Bandung bisa mencapai Rp 5 triliun per tahun.

Setiap dapur SPPG menerima dana Rp 10 miliar per tahun. Sebanyak 85 persen dana dipakai untuk bahan baku dari masyarakat setempat.

“Setiap dapur membutuhkan sekitar lima ton beras per bulan. Selain itu juga telur, ayam, ikan, pisang, dan bumbu. Semua bisa memberi peluang bagi petani dan warga,” kata Prof Dadan.

Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk mengorkestrasi pasokan melalui Koperasi Merah Putih. Dengan cara itu, masyarakat lokal benar-benar menikmati perputaran dana Rp 5 triliun.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan terima kasih atas dukungan Prof Dadan. Ia menilai komunikasi intens dengan BGN mempercepat terwujudnya dapur MBG.

“Saya sangat berterima kasih. Prof Dadan selalu merespons telepon saya meski beliau sibuk. Semua ini demi menyukseskan program Presiden,” jelas Kang DS.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemkab Bandung. Ia mengarahkan pembentukan pendamping Koperasi Merah Putih agar koperasi mampu mendukung ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan.

Hingga kini, Kabupaten Bandung sudah mengoperasikan 90 dari 361 dapur SPPG yang direncanakan. Kang DS menargetkan sisanya beroperasi pada awal Desember 2025.

“Target ini harus tercapai. Program ini bukan hanya memperkuat gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan program MBG akan membantu menyiapkan generasi emas. Karena itu, ia mengajak semua pihak ikut menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

Program MBG memberi manfaat ganda. Pertama, anak-anak Indonesia mendapatkan gizi seimbang untuk tumbuh sehat dan cerdas. Kedua, petani dan pelaku usaha desa memperoleh pasar tetap melalui pasokan bahan baku.

Dengan pola tersebut, desa-desa bisa menikmati perputaran ekonomi yang stabil. Prof Dadan menilai sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci.

Monitoring di Pameungpeuk memperlihatkan sinergi nyata antara BGN dan Pemkab Bandung. Apresiasi Prof Dadan mendorong Kabupaten Bandung terus mempercepat langkah.

Jika semua target tercapai, Kabupaten Bandung berpotensi menjadi daerah percontohan nasional. Keberhasilan ini diharapkan menginspirasi daerah lain untuk bergerak cepat menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.