Soreang, Info Burinyay – Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Bandung melakukan audiensi dengan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, Selasa (16/9/2025). Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Bupati dan diwarnai suasana silaturahmi.
Para kepala sekolah langsung menyampaikan aspirasi, unek-unek, serta persoalan pendidikan SMK swasta. Mereka menilai kebijakan pemerintah provinsi belum seimbang, sehingga sekolah swasta sering tertinggal dalam dukungan fasilitas maupun pendanaan.
Ketua Forum, Suwarto, menegaskan bahwa sejarah pendidikan Indonesia tumbuh berkat kiprah sekolah swasta. Menurutnya, banyak anak bangsa berhasil meraih pendidikan karena dukungan sekolah non-negeri.
Ia menilai kebijakan provinsi lebih condong pada sekolah negeri. Contohnya, pemerintah provinsi akan mengucurkan lebih dari Rp1 triliun untuk SMK negeri pada 2026. Namun, anggaran untuk SMK swasta sangat kecil.
“Jumlah SMK swasta jauh lebih banyak. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan luar biasa. Kami menyampaikan kegelisahan ini langsung kepada Bupati Bandung,” ujar Suwarto.
Forum berharap Bupati Bandung ikut memperjuangkan nasib SMK swasta. Mereka sadar kewenangan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi, tetapi peran kepala daerah tetap penting untuk menjembatani aspirasi warga.
“Kami datang kepada Pak Bupati sebagai orangtua masyarakat Kabupaten Bandung. Kami berharap beliau memberikan solusi dan bantuan, misalnya dalam bentuk beasiswa,” jelas Suwarto yang juga memimpin SMK Taman Siswa.
Selain itu, ia mengajak Pemkab Bandung untuk berkolaborasi. Menurutnya, peningkatan kompetensi siswa akan lebih cepat bila sekolah swasta dan pemerintah daerah bekerja bersama.
“Beberapa sekolah sudah memperoleh bantuan CSR. Kami ingin kolaborasi ini lebih luas agar program Pemkab Bandung semakin sukses,” lanjutnya.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyambut positif masukan para kepala sekolah. Ia menegaskan bahwa Pemkab Bandung mendukung sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam pendidikan.
“Terima kasih atas aspirasi yang luar biasa. Saya akan meneruskan usulan ini ke pemerintah provinsi, karena regulasi SMA/SMK memang ada di sana,” ujar Kang DS, sapaan akrabnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menutup mata terhadap kiprah sekolah swasta. Menurutnya, tanpa sekolah swasta, target peningkatan rata-rata lama sekolah sulit tercapai.
“Jika lulusan SMP tidak melanjutkan pendidikan, risiko pernikahan dini meningkat. Pernikahan dini sering memicu stunting. Karena itu, saya mendorong lahirnya lebih banyak sekolah swasta,” tegas Kang DS.
Dalam forum itu, Kang DS juga menekankan peluang kolaborasi antara sekolah dan Pemkab Bandung. Pemerintah daerah memiliki berbagai program untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus memperluas lapangan kerja.
“Saya menargetkan 10 ribu lapangan kerja serta wirausahawan muda. Selain itu, Pemkab sudah menandatangani MoU dengan Jepang yang setiap tahun membutuhkan banyak tenaga kerja. Lulusan SMK bisa mengisi peluang ini,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Bandung juga menjalin kerja sama dengan 157 perusahaan lokal. Perusahaan-perusahaan itu berkomitmen merekrut tenaga kerja asli Kabupaten Bandung, termasuk lulusan SMK.
“Saya mendorong SMK bekerja sama dengan Disnaker agar lebih siap menghadapi pasar kerja. Jepang saja membutuhkan 300 ribu tenaga kerja. Kalau SMK siap, saya siap mengirim lulusan ke sana,” katanya.
Forum Kepala Sekolah SMK Swasta menegaskan perlunya kebijakan yang lebih berpihak. Mereka percaya pendidikan hanya akan maju jika sekolah negeri dan swasta memperoleh kesempatan yang seimbang.
Sementara itu, Pemkab Bandung berkomitmen membuka jalur kolaborasi dengan dunia usaha dan industri. Program ini diharapkan mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya saing lulusan SMK.
Audiensi tersebut memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan sekolah swasta. Dengan komunikasi terbuka, berbagai persoalan pendidikan dapat segera menemukan jalan keluar.
Dukungan nyata terhadap sekolah swasta akan memperkuat fondasi pendidikan di Kabupaten Bandung. Dengan begitu, generasi muda siap menghadapi tantangan global sekaligus menjadi motor pembangunan daerah.