Soreang, Info Burinyay – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, memaparkan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (29/9/2025).
Dalam pemaparannya, bupati yang akrab disapa Kang DS itu menegaskan bahwa RAPBD 2026 lahir dari Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). DPRD Kabupaten Bandung dan pemerintah daerah sebelumnya sudah menyepakati dokumen tersebut pada 11 Agustus 2025.
“RAPBD ini merupakan wujud komitmen kita bersama. Angka-angka di dalamnya menunjukkan kesepakatan eksekutif dan legislatif untuk membangun Kabupaten Bandung,” ujar Kang DS.
Kang DS merinci, RAPBD 2026 menargetkan pendapatan daerah Rp6,06 triliun. Pada sisi belanja, pemerintah menetapkan anggaran Rp6,18 triliun. Dengan demikian, muncul defisit Rp114 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah berasal dari PAD Rp2,05 triliun, transfer pemerintah pusat dan antardaerah Rp3,98 triliun, serta pendapatan sah lainnya Rp35 miliar.
Untuk belanja daerah, pemerintah mengalokasikan Rp4,48 triliun untuk belanja operasi, Rp746,19 miliar untuk belanja modal, Rp50 miliar untuk belanja tidak terduga, dan Rp897,90 miliar untuk belanja transfer.
Belanja operasi mencakup Rp2,51 triliun belanja pegawai, Rp1,60 triliun belanja barang dan jasa, serta Rp360 miliar hibah dan bantuan sosial.
“Belanja modal kita arahkan pada pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi senilai Rp366,02 miliar, serta pembangunan gedung dan bangunan Rp254,71 miliar,” jelas Kang DS.
Kang DS juga menyoroti tantangan serius terkait Transfer ke Daerah (TKD). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S/62/PK/2025, Kabupaten Bandung hanya menerima Rp2,6 triliun. Jumlah ini berkurang Rp935 miliar dari rencana awal Rp3,6 triliun.
“Kita menyadari TKD berkurang cukup besar. Sementara kebutuhan gaji pegawai saja mencapai Rp2,5 triliun. Karena itu, kalau ingin balance maka ada program yang terpaksa kita coret. Situasi ini perlu kita bahas secara komprehensif dengan DPRD,” tegasnya.
Meski menghadapi pengurangan, Kang DS tetap menunjukkan sikap optimistis.
“Saya selalu optimistis menghadapi penyesuaian. Yang terpenting, belanja harus berpihak pada masyarakat. Itu menjadi komitmen kita semua,” ucapnya.
Kang DS menekankan bahwa tiga program prioritas Presiden hadir sebagai pengganti sebagian TKD. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Memang ada pengurangan TKD, tapi pemerintah pusat mengganti dengan program prioritas. Jika program berjalan baik, maka uang yang berputar di Kabupaten Bandung pada 2026 bisa mencapai Rp15 triliun. Dengan multiplier effect, perputaran itu berpotensi melompat hingga Rp150 triliun. Maka, kita harus bisa menangkap peluang di tengah efisiensi,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan agar semua pihak mengedepankan diskusi sehat dan kebersamaan.
“Kita perlu pikiran terbuka. Jangan merasa paling benar. Semua program harus kita bahas bersama,” katanya.
Selain itu, Kang DS memastikan pembahasan RAPBD 2026 berlangsung transparan. Ia berjanji mengawal proses agar akuntabel hingga tahap penetapan.
“Insyaallah kita akan membahasnya secara komprehensif dan transparan. Hasil akhir akan kita sampaikan pada penetapan APBD 2026,” tambahnya.
Selain RAPBD, Kang DS juga mengajukan dua Raperda lain untuk dibahas DPRD. Pertama, perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2020 mengenai prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. Kedua, Raperda Rencana Pembangunan Industri Tahun 2025–2045.
Rapat paripurna tersebut tidak hanya fokus pada APBD, tetapi juga memperkuat arah pembangunan Kabupaten Bandung dalam jangka panjang.