Bandung, Info Burinyay – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI. Ia menilai program ini mampu menurunkan angka stunting sekaligus melahirkan generasi cerdas yang berdaya saing.
Kang DS, sapaan akrabnya, menjabarkan rencana pembangunan 361 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung. Pemerintah daerah tidak membangunnya sekaligus. Sebagian titik digarap bertahap, dengan dukungan mitra dan pihak swasta.
“Di Kabupaten Bandung rencananya ada 361 titik SPPG. Tapi pembangunannya tidak bisa sekaligus. Kami juga berkolaborasi dengan mitra dan pihak swasta,” jelas Kang DS.
Hingga September 2025, pemerintah daerah sudah mengoperasikan 147 titik SPPG. Sekitar 200 titik lain masih berada dalam tahap persiapan. Kang DS optimistis program ini akan memberi hasil nyata.
“Program ini diyakini mampu menyelesaikan persoalan, terutama stunting. Melalui MBG, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui bisa menerima asupan nutrisi secara rutin,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengakui masih ada keraguan masyarakat. Karena itu, ia mengajak publik menilik praktik negara lain.
“Padahal di negara-negara lain program serupa sudah berjalan. Program ini hadir untuk membangun generasi cerdas sekaligus mengatasi kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Kabupaten Bandung memiliki penduduk sekitar 3,8 juta jiwa. Dari jumlah itu, target penerima manfaat MBG mencapai 1,63 juta jiwa. Sasaran mencakup anak TK/PAUD hingga SMA, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Kang DS menegaskan bahwa angka penerima bersifat dinamis. Pemerintah mendistribusikan makanan berbasis wilayah. “Distribusi dilakukan melalui kecamatan. Karena itu, kami melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Anak,” terangnya.
Dalam urusan standar gizi, Kang DS mengambil sikap tegas. Ia memerintahkan seluruh dapur SPPG mengantongi sertifikat laik hygiene sebelum beroperasi.
“Saya tugaskan Dinkes mempercepat proses sertifikasi. Mulai dari kondisi bangunan, peralatan, pengolahan limbah, air minum, hingga penyajian makanan harus sesuai standar,” ungkapnya.
Ia juga membentuk Tim Satgas MBG yang beranggotakan lintas OPD. Tim ini bertugas mengawasi pelaksanaan program di lapangan.
“Setiap SPPG harus memiliki tenaga gizi, akuntan, dan tim pengawas. Semua wajib disiplin SOP dari hulu sampai hilir. Kalau disiplin, kita bisa menghindari potensi keracunan,” tegas Kang DS.
Selain memperbaiki gizi masyarakat, Kang DS menilai program ini juga menggerakkan ekonomi daerah. Menurut perhitungannya, perputaran ekonomi bisa menembus Rp5 miliar per hari jika program berjalan optimal.
“Karena itu, saya minta RT, RW, kepala sekolah, hingga masyarakat luas ikut menyosialisasikan MBG. Dengan pemahaman yang baik, keraguan akan hilang dan program berjalan maksimal,” ujarnya.
Kang DS menutup paparannya dengan janji untuk terus mengawal MBG. Menurutnya, keberhasilan program ini akan berdampak langsung pada masa depan generasi penerus bangsa.
“Implementasi MBG akan terus saya kawal bersama program lain, termasuk Sekolah Rakyat. Semua langkah ini demi anak-anak yang cerdas menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.