Soreang, Info Burinyay — Penjabat (Pjs.) Bupati Bandung, Dikky Achmad Sidik, mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Ia memberikan apresiasi atas inisiatif BPKP yang menyelenggarakan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2024 di Gedung Mohamad Toha Pemkab Bandung, Soreang. Workshop tersebut mengusung tema, “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Percepatan Transformasi Keuangan yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Pada kesempatan ini, workshop dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan kepala desa di Kabupaten Bandung. Tema yang diangkat sangat sesuai dengan tantangan yang dihadapi desa-desa dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, Dikky Achmad Sidik menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa untuk memastikan pembangunan yang efektif.
Kabupaten Bandung memiliki 270 desa yang tersebar di 31 kecamatan. Setiap desa berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan demikian, Dikky menyatakan, “Pengelolaan keuangan desa yang baik menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.”
Selanjutnya, Dikky membahas perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang berlaku sejak April. Masa jabatan kepala desa kini diperpanjang menjadi delapan tahun, dengan batas maksimal dua periode. Dengan perpanjangan ini, kepala desa mendapatkan waktu lebih untuk merencanakan dan mengevaluasi pembangunan secara menyeluruh.
Namun, Dikky mengingatkan bahwa kepala desa harus terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan komitmen dalam mengelola keuangan desa. “Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa harus mampu mengoptimalkan potensi desa secara berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, Dikky menyoroti bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk memastikan penggunaan dana desa yang tepat. Ia yakin workshop ini akan memberi kepala desa bekal penting mengenai tata kelola keuangan yang baik. “Transparansi menjadi fondasi utama dalam memaksimalkan manfaat dana desa bagi masyarakat,” kata Dikky.
Oleh karena itu, ia berharap para peserta workshop mampu menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan dana dan pembangunan desa yang inklusif. Menurutnya, pembelajaran dari acara ini bisa memperkuat kemampuan kepala desa dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Lebih jauh lagi, Dikky menyebut desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Ia meyakini bahwa pengelolaan keuangan yang baik di tingkat desa bisa mempercepat transformasi ekonomi yang merata dan adil. Desa yang dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
Selain itu, “Kepala desa harus memegang teguh prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk memastikan pembangunan desa berjalan efektif,” ujarnya. Ia menegaskan pentingnya peran kepala desa dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dikky berharap workshop ini bisa menjadi ruang evaluasi yang jujur dan konstruktif. Evaluasi yang terbuka sangat penting untuk melihat capaian dan menemukan area yang perlu diperbaiki. “Kita perlu bersama-sama melihat apa yang sudah berhasil dan apa yang masih perlu kita tingkatkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkab Bandung berkomitmen mendukung pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam hal pengelolaan keuangan yang transparan dan pembangunan yang efektif. Dengan demikian, sinergi antara Pemkab Bandung dan BPKP sangat krusial untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang berdampak positif.
Dikky juga menyampaikan terima kasih kepada BPKP atas perannya dalam memastikan anggaran desa digunakan secara optimal. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
“Dukungan BPKP menjadi kunci dalam memastikan setiap anggaran desa dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan yang inklusif,” ujarnya. Ia percaya bahwa sinergi ini akan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan.
Dengan demikian, Dikky menutup dengan optimisme bahwa melalui workshop ini, kepala desa di Kabupaten Bandung semakin memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Ia percaya bahwa dengan pengelolaan yang baik, desa-desa di Kabupaten Bandung akan mampu mendukung pembangunan yang lebih merata, berkelanjutan, dan inklusif.