Jakarta, Info Burinyay – Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menegaskan komitmennya untuk maju dalam Kongres Persatuan PWI. Agenda penting ini akan digelar di Cikarang, Bekasi, pada 29-30 Agustus 2025.
Dalam rapat bersama 20-an pengurus PWI provinsi, Hendry langsung menerima dukungan pencalonan. Pertemuan itu berlangsung di Jakarta, Rabu malam (7/8).
“Saya sudah berdiskusi langsung dengan mereka. Semua sepakat mendukung saya kembali maju. Dukungan tertulis akan segera menyusul,” ujar Hendry kepada media.
Steering Committee Kongres telah menetapkan syarat dukungan pencalonan. Setiap calon wajib mengantongi dukungan tertulis dari minimal 20 persen pengurus provinsi.
Jika dihitung, jumlah itu setara dengan delapan provinsi. Saat ini, dukungan untuk Hendry telah melebihi angka tersebut.
Seiring waktu, sejumlah nama lain muncul sebagai bakal calon. Namun belum ada satu pun yang mengonfirmasi secara resmi.
Melihat perkembangan ini, Hendry merasa perlu menyampaikan niatnya kepada publik. Ia ingin anggota PWI di 38 provinsi mengetahui sikap dan posisinya secara terbuka.
Sebelumnya, konflik internal sempat memicu dualisme kepemimpinan di tubuh PWI. Hendry memenangkan Kongres Bandung 2023 dan memperoleh SK Kemenkumham Nomor 0000946.AH.-01.08 Tahun 2024.
Namun, kubu lain di bawah pimpinan Zulmansyah menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB). Ketegangan meningkat karena kedua belah pihak saling melapor ke polisi.
Pihak Hendry dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan jabatan. Sementara kubu KLB mendapat tuduhan terkait akta notaris palsu.
Polda Metro Jaya telah menyatakan laporan terhadap Hendry tidak mengandung unsur pidana. Surat penghentian penyelidikan keluar pada 10 Juni 2024. Sedangkan laporan terhadap Zulmansyah masih berproses di Mabes Polri.
Alih-alih melanjutkan konflik, Hendry memilih jalan tengah. Ia memutuskan untuk mempercepat kongres, meskipun masa jabatannya masih berlaku hingga 2028.
“Saya rela memangkas masa jabatan demi kepentingan organisasi. Dualisme ini membuat banyak pihak bingung. Pemerintah dan mitra swasta menjadi enggan bekerja sama,” jelasnya.
Hendry mengungkapkan dampak serius akibat konflik kepengurusan. Banyak program terhenti, termasuk Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Sekolah Jurnalisme Indonesia, dan Safari Jurnalistik.
Beberapa agenda penting gagal terlaksana karena lembaga negara dan mitra swasta mengambil sikap menunggu. Mereka tak ingin terlihat memihak salah satu kubu.
“Situasi ini harus kita akhiri. Satu-satunya jalan keluar adalah kongres. Kita harus kembali bersatu,” ucap Hendry dengan tegas.
Untuk memperkuat komunikasi, Hendry melakukan safari ke berbagai daerah. Ia telah menyambangi Sumatera Utara, Bali, dan Jawa Barat.
Dalam setiap kunjungan, Hendry mengajak pengurus provinsi untuk berpikir jauh ke depan. Ia menekankan pentingnya rekonsiliasi demi masa depan PWI.
“Saya ajak semua pihak untuk mengesampingkan ego. Kita harus pulihkan organisasi ini dan layani anggota sebaik mungkin,” katanya.
Steering Committee dan Organizing Committee terdiri dari gabungan pengurus PWI pusat dan daerah. Mereka telah menyusun rencana dan membangun komunikasi dengan semua pihak terkait.
Hendry memastikan tim pelaksana bekerja dengan profesional. Mereka rutin berkoordinasi dengan lembaga pemerintah, mitra kerja, dan stakeholder lain.
“Kami semua ingin PWI kembali kuat. Kongres ini bukan sekadar memilih ketua. Ini tentang menyatukan kembali keluarga besar PWI,” ucap Hendry.
Menjelang kongres, Hendry terus mengajak semua pengurus dan anggota untuk menyambut agenda ini dengan semangat positif. Ia berharap tak ada lagi blok-blokan yang merugikan organisasi.
“Kita semua wartawan. Kita butuh rumah bersama yang solid, legal, dan kredibel. PWI harus bangkit dan menjadi organisasi yang dihormati,” tuturnya.
Dengan dukungan meluas, semangat rekonsiliasi, dan fokus pada kepentingan anggota, Kongres Persatuan PWI diharapkan menjadi momen penting. Hendry yakin bahwa kongres ini akan memulihkan nama baik dan posisi strategis PWI di mata publik.