Soreang, Info Burinyay – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Ciwidey. Penegasan itu ia sampaikan usai menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Bisma Staniarto, di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (1/10/2025).
Kunjungan ini menjadi tindak lanjut dari agenda Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Sebelumnya, ia meninjau langsung kegiatan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung. Melalui pertemuan baru ini, Pemkab Bandung dan Kemensos menyatukan langkah untuk mewujudkan sekolah yang lebih representatif.
“Setelah pertemuan itu, saya langsung audiensi dengan Menteri Sosial. Saya juga mengirim surat susulan kepada Kementerian PUPR terkait lokasi dan alat berat. Dari diskusi tadi, kami sepakat untuk mengawal pembangunan Sekolah Rakyat di Ciwidey,” tegas Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung.
Kang DS menuturkan, Pemkab Bandung sudah menyiapkan lahan seluas delapan hektare di kawasan Ciwidey. Lahan itu akan menjadi lokasi pembangunan sekolah. Ia menekankan pentingnya percepatan, sebab sekolah perintis sudah menampung 150 siswa dengan empat kelas.
Menurutnya, pembangunan harus dimulai sebelum akhir 2025. Ia menargetkan proyek selesai pada Juni 2026.
“Kalau kita tidak mulai sekarang, jumlah siswa akan membludak. Karena itu, saya minta Kadis PUTR dan satuan kerja terkait mengawal pembangunan bersama dukungan kementerian,” ujarnya.
Selain proyek di Ciwidey, Kang DS juga menyiapkan rencana jangka panjang. Ia berharap pemerintah pusat bersama Pemkab bisa membangun sekolah serupa di kawasan timur Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Nagreg.
“Saya ingin Kabupaten Bandung memiliki dua Sekolah Rakyat. Karena wilayah kita luas. Satu di Ciwidey dan satu lagi di Nagreg,” jelasnya.
Dirjen Prasarana Strategis Kemensos, Bisma Staniarto, mendukung penuh langkah tersebut. Ia menyebut, Sekolah Rakyat dapat menampung hingga 1.000 siswa.
“Kami akan merekrut siswa baru setiap tahun untuk kelas satu. Kami juga sudah menyiapkan tenaga pengajar melalui kerja sama dengan Kemenpan-RB dan Kemendikdasmen,” ungkapnya.
Bisma menambahkan, kolaborasi lintas kementerian akan mempercepat realisasi sekolah ini. Menurutnya, sinergi Pemkab Bandung, Kemensos, Kementerian PUPR, dan lembaga lain dapat menciptakan sarana pendidikan yang inklusif. Ia optimistis fasilitas itu mampu membuka akses belajar yang lebih merata untuk masyarakat.
Dengan langkah konkret ini, pembangunan Sekolah Rakyat di Ciwidey diharapkan menjadi model baru dalam memperluas akses pendidikan. Proyek tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua kalangan.