Info Burinyay
Pemerintahan

Kang DS Ajak LBH MUI Wujudkan Layanan Hukum dan Sertifikasi Masjid yang Berkeadilan

Suasana Grand Launching dan Pengukuhan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung di Gedung Mohamad Toha, Soreang, pada Jumat 17 Oktober 2025, dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna memberikan sambutan di hadapan peserta dan tamu undangan.
Suasana Grand Launching dan Pengukuhan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung di Gedung Mohamad Toha, Soreang, pada Jumat 17 Oktober 2025, dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna memberikan sambutan di hadapan peserta dan tamu undangan. (photo-denjaya-ib)

Soreang, Info BurinyayBupati Bandung Dadang Supriatna menghadiri kegiatan Grand Launching, Pengukuhan, dan Stadium Generale Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung. Acara berlangsung di Gedung Mohamad Toha, Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung, Soreang, pada Jumat pagi (17/10/2025).

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Republik Indonesia, Prof. Atip Latipulhayat, Ketua Umum MUI Kabupaten Bandung KH. Yayan Hasuna Hudaya, jajaran pengurus MUI Kabupaten Bandung, serta para tokoh masyarakat dan undangan lainnya. Kegiatan tersebut menandai langkah baru MUI dalam memperluas peran kelembagaannya, terutama di bidang bantuan hukum bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan bahwa kehadiran LBH MUI memiliki nilai strategis dalam memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat. Ia menilai, lembaga ini akan membantu masyarakat yang masih awam terhadap persoalan hukum.

“Pembentukan LBH MUI Kabupaten Bandung bertujuan memberikan pendampingan, edukasi, dan pengawalan kepada masyarakat yang belum memahami hukum. Melalui LBH, masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan serta bantuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” kata Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung.

Ia menegaskan, Pemkab Bandung siap berkolaborasi dengan LBH MUI untuk memperkuat berbagai program pelayanan publik, terutama di sektor keagamaan.

“Kami akan menggandeng LBH MUI dalam program sertifikasi masjid dan pesantren. Termasuk juga dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan berbagai hal teknis lainnya,” ujarnya.

Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk mendukung percepatan program tersebut.

“Kami sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agama, serta Asosiasi Arsitektur. Kolaborasi ini memudahkan proses sertifikasi dan perizinan sarana keagamaan,” terang Kang DS.

Menurutnya, upaya itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh rumah ibadah, masjid, dan pesantren memiliki legalitas yang jelas. Dengan begitu, masyarakat dapat beribadah dengan nyaman dan tenang,” lanjutnya.

Kang DS menyampaikan apresiasi atas inisiatif MUI Kabupaten Bandung dalam membentuk LBH. Ia memandang langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian MUI terhadap keadilan dan kemanusiaan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada MUI Kabupaten Bandung. Dengan adanya LBH ini, MUI tidak hanya menjadi lembaga dakwah dan pembimbing umat, tetapi juga penegak keadilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam,” tuturnya.

Bupati Bandung menambahkan, masyarakat sering kali berada dalam posisi lemah ketika menghadapi persoalan hukum. Oleh karena itu, LBH MUI perlu hadir untuk menjadi pendamping dan pembela masyarakat kecil.

“Saya berharap LBH MUI mampu menjadi penyuluh dan pembela bagi umat agar hak-hak mereka terpenuhi dengan adil dan bermartabat,” ucapnya.

Ia menilai, kerja sama antara pemerintah, ulama, dan lembaga hukum akan menjadi kekuatan besar dalam membangun masyarakat yang taat hukum dan berkeadilan.

“Kolaborasi ini sangat penting untuk menumbuhkan masyarakat yang berakhlak, beriman, dan memahami hukum. Dengan sinergi itu, kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis dan bermartabat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kang DS juga mengutip sebuah pesan moral yang ia jadikan renungan. “Hukum yang adil adalah hukum yang memuliakan manusia. Keadilan sejati merupakan bagian dari takwa kepada Allah SWT,” katanya.

Ia berharap LBH MUI Kabupaten Bandung dapat menjadi wadah yang melahirkan keadilan yang menyejukkan serta hukum yang memanusiakan.

“Saya yakin LBH ini akan menjadi ladang amal bagi para pengabdi hukum yang berjuang atas nama kemanusiaan dan keadilan,” tambahnya.

Selain membahas penguatan layanan hukum, Bupati Bandung juga menyinggung masalah pendidikan tingkat menengah di wilayahnya. Menurutnya, sejak awal menjabat, pemerintah daerah telah menyusun grand design untuk menambah jumlah sekolah menengah atas (SLTA).

“Ketika saya baru dilantik, saya melihat Kabupaten Bandung masih kekurangan 50 unit sekolah menengah atas. Kami kemudian membuka kesempatan bagi yayasan swasta untuk mendirikan 28 unit sekolah baru, sedangkan 22 unit sekolah negeri kami ajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena itu kewenangan provinsi,” jelasnya.

Saat ini, dari 22 sekolah negeri yang diajukan, baru tiga unit yang terealisasi. “Insyaallah, tahun depan akan ada tambahan tiga sekolah lagi. Namun Kabupaten Bandung masih memerlukan 16 sekolah negeri agar pemerataan pendidikan bisa tercapai,” ujar Kang DS.

Ia mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan memberikan tanggapan positif terhadap rencana tersebut.

“Wakil Menteri Dikdasmen sudah menyampaikan bahwa usulan pembangunan sekolah akan diproses jika masuk sebelum November 2025. Programnya akan dijadwalkan pada tahun 2026,” paparnya.

Bupati Bandung memastikan, Pemkab Bandung siap menyiapkan lahan hibah untuk pembangunan sekolah-sekolah baru itu. “Kami akan menyediakan lahan hibah sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Tujuannya agar rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung terus meningkat,” ungkapnya.

Ia menilai pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga pendidikan dalam memperluas akses belajar.

“Semakin banyak sekolah berdiri, semakin besar peluang anak-anak kita memperoleh masa depan yang lebih baik,” kata Kang DS.

Melalui kegiatan pengukuhan LBH MUI ini, Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya dalam membangun kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama membentuk tatanan sosial yang berkeadilan dan berakhlak.

Bupati Bandung menutup sambutannya dengan ajakan untuk memperkuat sinergi. “Mari kita bersama-sama menghadirkan hukum yang menentramkan dan keadilan yang memuliakan. Dengan kerja sama semua pihak, saya yakin Kabupaten Bandung bisa menjadi daerah yang religius, sejahtera, dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya.

Related posts

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.