Soreang, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Gerakan Nasional Pembinaan Laik Higiene Sanitasi (LHS) serta Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji. Acara berlangsung di Gedung Moh Toha, Soreang, Selasa (21/10/2025).
Sebanyak 7.000 tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hadir dari berbagai wilayah di Kabupaten Bandung. Kehadiran mereka menandai semangat baru dalam memperkuat sistem keamanan pangan nasional.
Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus, anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, dan Bupati Bandung Dadang Supriatna turut hadir dalam kegiatan tersebut. Suasana acara berlangsung semarak dan penuh optimisme.
Wamenkes Benjamin menilai kegiatan ini menjadi langkah nyata pemerintah untuk memastikan makanan siap saji aman dan higienis. Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga SPPG sangat penting agar mereka mampu mencegah risiko keracunan di lapangan.
“Kegiatan ini bukti komitmen menuju zero accident. Kita ingin kejadian keracunan tidak lagi terulang di masa depan,” ujar Benjamin usai kegiatan.
Ia menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo sudah berjalan baik di seluruh Indonesia. Program tersebut kini menjangkau lebih dari 30 juta penerima manfaat.
“Dulu kita mengejar kuantitas. Dari dua ribu naik jadi sembilan ribu SPPG. Sebagian berpengalaman di dunia katering, sebagian lagi baru belajar. Jadi kalau masih ada kekurangan, itu hal wajar yang sedang kita perbaiki,” ungkapnya.
Pemerintah kini berfokus pada peningkatan kualitas layanan. Karena itu, setiap SPPG harus memenuhi standar Laik Higiene Sanitasi. Benjamin menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan tenaga ahli kesehatan lingkungan untuk mengawal seluruh prosesnya.
“Mulai sekarang, setiap SPPG wajib memiliki pendamping ahli sanitasi. Mereka akan mengecek kebersihan dan keamanan makanan setiap hari. Semua harus melalui pelatihan dulu sebelum bertugas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para tenaga ahli agar berani bersuara jika menemukan kondisi tidak layak. Menurutnya, keberanian dan tanggung jawab moral menjadi kunci menjaga kesehatan masyarakat.
“Sampaikan ke pemilik jika ada yang tidak sesuai standar. Jangan takut menegur, karena keselamatan masyarakat jauh lebih penting,” ujarnya.
Benjamin kemudian menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna. Ia menilai Kang DS berhasil menunjukkan kepemimpinan kuat dalam memastikan seluruh SPPG di daerahnya berjalan sesuai standar kesehatan.
“Saya kagum dengan komitmen Bupati Bandung. Beliau mendorong penggunaan tenaga ahli sanitasi di setiap dapur layanan. Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Saat ini sudah ada 155 SPPG yang melayani lebih dari 500 ribu warga dari target 1,2 juta penerima manfaat,” jelas Benjamin.
Menurutnya, sinergi antara Kemenkes, BGN, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan menuju target zero accident. Ia juga menegaskan bahwa kasus keracunan sebenarnya hanya terjadi di sebagian kecil wilayah.
“Lebih dari 400 kabupaten dan kota tidak mengalami masalah. Jadi fokus kita sekarang memperkuat yang masih lemah,” katanya.
Saat ini, seluruh SPPG sedang menjalani proses Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sebanyak 428 SPPG telah lulus dan menerima sertifikat, sementara sekitar 3.500 lainnya masih menunggu hasil laboratorium.
“Di Kabupaten Bandung, sejauh ini tidak ada kendala serius. Apalagi Bupatinya juga menjabat Ketua AKKOPSI, organisasi kabupaten/kota peduli sanitasi. Terima kasih Pak Bupati yang terus memperjuangkan kesehatan lingkungan,” ujar Benjamin sambil tersenyum.
Di sisi lain, Bupati Bandung Dadang Supriatna menilai tantangan utama program MBG bukan hanya pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pada jaminan kebersihan dan keamanan pangan. Ia menegaskan, setiap makanan harus diolah secara higienis agar aman dikonsumsi masyarakat.
“Kami tidak hanya fokus pada gizi, tapi juga pada proses pengolahan. Semua makanan harus memenuhi standar laik higiene sanitasi,” tegas Kang DS.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang menyehatkan dan menyejahterakan. Melalui penerapan LHS, seluruh pengelola pangan siap saji di sekolah, pesantren, maupun lembaga sosial diharapkan mampu menjaga standar kebersihan.
“Pelatihan ini menjadi langkah penting agar para pengelola memahami tanggung jawabnya. Kita ingin setiap dapur penyelenggara makanan memenuhi kriteria LHS, bukan hanya di atas kertas, tapi di lapangan,” ungkapnya.
Kang DS berharap gerakan ini menjadi awal transformasi besar dalam penyediaan pangan bergizi dan aman di Kabupaten Bandung. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menciptakan generasi emas yang sehat.
“Semoga gerakan ini membawa perubahan besar bagi bangsa. Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan kuat dengan pangan yang aman, higienis, dan bergizi,” tuturnya menutup kegiatan.
Melalui gerakan pembinaan LHS dan pelatihan keamanan pangan siap saji ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin nyata. Upaya bersama tersebut membuka jalan menuju sistem pangan nasional yang aman, profesional, dan berkelanjutan.