Soreang, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat fokus pada stabilitas fiskal dan peningkatan pendapatan daerah. Bupati Bandung, Dadang Supriatna menekankan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi Bulanan di Rumah Dinas Bupati Bandung pada Kamis (20/11). Seluruh pimpinan perangkat daerah, para camat, serta direktur RSUD se-Kabupaten Bandung mengikuti agenda strategis tersebut.
Sejak awal rapat, Kang DS langsung menyoroti performa pendapatan tahun 2025. Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Bandung mematok target pendapatan Rp7,3 triliun. Hingga hari ini, realisasinya sudah menembus Rp6,08 triliun atau sekitar 83 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa tren tersebut menandai potensi pengurangan APBD 2026 karena arah pendanaan sudah terlihat sejak 2025.
“Ini menandakan bahwa pengurangan APBD 2026 berawal dari tahun 2025. Ada proyeksi pengurangan meski sudah menggabungkan PAD dan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat,” tutur Kang DS.
Setelah itu, ia mengulas kondisi pendapatan asli daerah. Dari target Rp2,2 triliun, realisasinya baru mencapai Rp1,5 triliun sehingga masih terdapat selisih sekitar Rp700 miliar. Ia menyampaikan alasan penurunan tersebut berdasarkan hasil analisis pemerintah daerah.
“Setelah kita bedah, kenapa PAD tidak begitu menggembirakan karena ada perubahan beberapa regulasi. MBR atau rumah subsidi bebas PPB, padahal itu berpotensi menghasilkan Rp27 miliar. Akibatnya, terjadi penyesuaian tunjangan kinerja bagi ASN Kabupaten Bandung,” jelasnya.
Karena itu, Kang DS meminta seluruh kepala perangkat daerah mengajukan kebutuhan anggaran secara realistis. Ia menginstruksikan agar tidak ada pengajuan anggaran ke DPRD tanpa dukungan inovasi pencarian potensi pendapatan baru.
“Saya titip jangan menjanjikan atau memaksakan permohonan anggaran, kecuali para kepala dinas bisa mencari potensi baru PAD,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong OPD memperluas pemetaan potensi fiskal. Ia menilai sektor pariwisata di wilayah Pacira menyimpan peluang besar setelah terbitnya RDTR. Dengan demikian, pemerintah dapat menyiapkan desain pembangunan berbasis kebutuhan nyata masyarakat dan peluang pengembangan ekonomi.
Pada agenda tersebut, Bupati Bandung turut menyinggung insentif fiskal sebesar Rp6,5 miliar yang diterima Kabupaten Bandung dari pemerintah pusat. Ia menginginkan pemanfaatan dana tersebut untuk program lintas sektor yang berdampak langsung pada ketahanan pangan masyarakat.
“Kita nilai, silakan Dinas Pertanian saya kasih uang ini, tapi saya ingin ada gerakan menanami halaman rumah. Buktikan hasilnya. Lalu saya ingin masyarakat bisa memelihara ayam petelur sebagai cadangan pangan di tingkat rumah tangga,” ungkapnya.
Selanjutnya, Kang DS menegaskan perhatian khusus pada sanitasi sekolah. Sebagai Ketua AKKOPSI, ia menilai masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar sanitasi.
“Dinas Pendidikan, terutama kebutuhan air di sekolah tolong diperbaiki. Saya lihat masih banyak sekolah yang sanitasinya tidak layak,” ucapnya.
Tidak berhenti di sana, ia juga menindak lanjutan keluhan warga yang muncul di media sosial. Ia menyebut banjir di Tegalluar dan kabel listrik semrawut sebagai dua contoh persoalan yang membutuhkan respons cepat. Ia meminta camat dan dinas terkait bertindak tanpa menunggu aduan kedua.
“Jangan sampai masyarakat terus mengeluh di media sosial tapi tidak ada solusi,” tegasnya.
Menutup rapat, ia memerintahkan seluruh OPD menyiapkan program kerja 2026 yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk masyarakat.