Katapang, Info Burinyay – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung menegaskan tidak menerapkan diskriminasi dalam pengelolaan relasi media. Klarifikasi tersebut muncul menyusul adanya aspirasi dari sejumlah pihak terkait pola kemitraan publikasi.
Melalui pernyataan resminya, Diskominfo menyatakan seluruh kebijakan relasi media berjalan dengan prinsip proporsionalitas. Prinsip tersebut menyesuaikan kondisi anggaran daerah yang tengah mengalami penyesuaian.
Dalam forum diskusi bersama Persatuan Wartawan Kabupaten Bandung, Kepala Bidang Persandian Diskominfo, Sandi Apriatna, S.TP., menekankan pentingnya komunikasi terbuka. Ia menilai kritik konstruktif sebagai bagian dari peningkatan kinerja institusi.
“Diskominfo membuka ruang dialog secara luas. Setiap masukan kami jadikan bahan evaluasi pengelolaan relasi media,” ujar Sandi Apriatna, di Katapang, Rabu (14/1/2026).
Menanggapi persepsi diskriminatif, ia menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah memengaruhi skema kemitraan media. Penyesuaian tersebut berdampak langsung pada alokasi anggaran publikasi.
Menurutnya, sebagian pihak menilai Diskominfo lebih memprioritaskan media arus utama. Namun, ia menegaskan bahwa proporsi anggaran tetap sebanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Kami menerima pandangan tersebut. Namun, data anggaran menunjukkan pola kemitraan relatif konsisten,” katanya.
Pada tahun anggaran 2025, Diskominfo mencatat penurunan signifikan dana kemitraan media. Penurunan itu terjadi secara menyeluruh tanpa membedakan kategori media.
Selain itu, kebijakan fiskal nasional turut mengurangi dana transfer pusat ke daerah. Kondisi tersebut berdampak langsung pada ruang fiskal Kabupaten Bandung.
“Pengurangan anggaran tidak menyasar kelompok tertentu. Semua mitra merasakan dampaknya,” tegasnya.
Sejak 2017, Diskominfo Kabupaten Bandung melakukan pembenahan administrasi kemitraan media secara berkelanjutan. Langkah ini bertujuan menciptakan tata kelola yang tertib dan terukur.
Saat ini, pengelolaan relasi media berjalan melalui tiga pendekatan utama. Pendekatan tersebut mencakup komunikasi personal, kerja sama formal perusahaan media, serta sinergi organisasi profesi.
Melalui jalur organisasi, Diskominfo menjalin kemitraan dengan PWI, IJTI, serta berbagai forum wartawan. Upaya ini bertujuan menjaga soliditas dan mencegah polarisasi.
“Kami ingin relasi media berjalan seimbang dan profesional,” ujarnya.
Menghadapi tahun kerja 2026, Diskominfo telah merumuskan pola kemitraan baru bersama Kepala Dinas. Pembahasan ini fokus pada efektivitas publikasi dan kebutuhan strategis daerah.
Selain publikasi rutin, Diskominfo juga menyiapkan dukungan untuk publikasi tematik. Skema tersebut mengikuti arahan pimpinan daerah.
“Prinsip kami jelas, merangkul semua pihak. Keterbatasan anggaran tidak boleh memicu pengelompokan,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Diskominfo akan mengonsultasikan rencana pengembangan relasi media kepada Bupati Bandung. Harapannya, kebijakan ke depan memperkuat keterbukaan informasi publik.
“Kami ingin hubungan dengan insan pers tetap harmonis dan produktif,” pungkasnya.