Bandung, Info Burinyay – Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Jabatan Manajerial di Pusdikajen Lembang, Jumat (19/9/2025). Kegiatan tersebut melibatkan pejabat JPT Pratama, administrator, camat, kepala bagian, hingga direktur rumah sakit.
Acara ini memperlihatkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Dalam sambutannya, Bupati Dadang Supriatna menegaskan bahwa pelatihan tidak boleh berhenti pada satu momentum. Ia menekankan bahwa program peningkatan kapasitas harus berlanjut secara konsisten agar kualitas birokrasi semakin profesional.
“Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menjembatani program nasional. Saya ingin setiap pejabat mampu mengimplementasikan kebijakan pusat dengan tepat di Kabupaten Bandung,” ujar Kang DS, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, Kang DS mengajak pejabat untuk menghadirkan inovasi nyata di lingkungan kerja. Ia menyebut bahwa Kabupaten Bandung siap tampil sebagai contoh dengan melahirkan pilot project yang kreatif dan aplikatif.
“Kompetisi sehat sangat penting. Kita harus menunjukkan kapasitas, kapabilitas, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya integritas pejabat publik. Ia menyatakan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, tetapi amanah yang membutuhkan dedikasi penuh.
“Setiap pejabat wajib menjalankan jabatan dengan niat tulus, semangat pengabdian, dan orientasi pelayanan. Hanya dengan itu masyarakat bisa merasakan manfaat nyata,” tegas Kang Haji Cucun.
Selain itu, ia juga menyoroti tantangan birokrasi di era digital. Ia mendorong pejabat daerah untuk bersikap adaptif, humanis, dan kolaboratif.
“Gunakan teknologi digital termasuk kecerdasan buatan (AI) untuk mempermudah birokrasi. Dengan cara itu, pelayanan publik bisa lebih cepat dan efisien,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat terus menyalurkan program strategis melalui APBN. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Sekolah Rakyat.
“Pak Presiden sudah menegaskan pentingnya akselerasi kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah daerah harus aktif sebagai jantung dan tulang punggung dalam menjalankan kebijakan nasional,” ungkapnya.
Dengan demikian, kegiatan peningkatan kapasitas ini tidak sekadar agenda seremonial. Acara tersebut menegaskan arah baru birokrasi yang lebih responsif, inovatif, dan berpihak pada masyarakat.