H. Endang Sebut Kabupaten Bandung Butuh Perubahan Radikal

Kab. Bandung, Info Burinyay – Debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung berlangsung di Hotel Sutan Raja pada pukul 20.30 WIB. Debat ini mengusung tema “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih untuk Menyelesaikan Persoalan Daerah, serta Menjawab Tantangan Global dalam Rangka Memperkokoh NKRI” .

Ajang ini menjadi kesempatan penting bagi pasangan calon untuk memaparkan gagasan mengenai upaya menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Para kandidat perlu menghadirkan solusi nyata untuk menjawab permasalahan daerah yang kompleks sekaligus memenuhi kebutuhan zaman.

Dr. H. Endang,S.H.,M. H. pengurus DPP Partai Demokrat, menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Beberapa indikator penting meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, keadilan, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin, terpinggirkan, dan kelompok yang menghadapi masalah sosial lainnya. “Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (IGI) dapat mengukur efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan,” ujarnya.

Namun, ia mengakui bahwa Kabupaten Bandung menghadapi tantangan besar dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Budaya kerja, sistem yang kaku, dan paradigma lama sering kali menghambat perubahan.

Dr. H. Endang,S.H.,M. H., menyoroti banyak masalah yang masih terjadi di Kabupaten Bandung. Layanan dasar seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, hingga distribusi bantuan sosial belum terkelola dengan baik. Banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan ini karena sistem pelayanan publik yang tidak efektif.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa pungli masih marak terjadi. Ia juga menyoroti kurangnya SDM yang berkualitas akibat pengaruh nepotisme dan KKN. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Bandung perlu melakukan perombakan besar-besaran agar dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas sesuai dengan Undang-Undang Anti-KKN.

Program-program yang dijalankan oleh OPD juga dinilai kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa anggaran sering kali tidak digunakan secara maksimal, bahkan bocor karena pengelolaan yang tidak akurat.

“Kabupaten Bandung membutuhkan perubahan radikal agar dapat mencapai kemajuan yang signifikan,” tambahnya.

Pasangan calon nomor urut 1 yang dikenal dengan slogan Alus Pisan , optimis mampu membawa perubahan besar di Kabupaten Bandung. Mereka berjanji menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas dari KKN.

Sahrul Gunawan, kandidat bupati dari pasangan ini, lahir di Cedok, Margahayu. Sebagai putra daerah, ia mengaku memahami kondisi sosial dan ekonomi Kabupaten Bandung dengan baik. Dengan latar belakang Sarjana Ekonomi dan Magister Agama, Sahrul menyatakan siap menghadirkan solusi nyata untuk masyarakat.

Gun Gun Gunawan, pasangannya, memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Seni dan gelar Magister. Sebagai mantan wakil bupati, ia memahami sistem pemerintahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Bandung. Pengalaman dan kompetensi keduanya menjadi modal penting untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Dalam debat malam nanti, pasangan Alus Pisan akan memaparkan strategi untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan RPJPD, RPJMD Provinsi, serta RPJMN. Sinkronisasi ini bertujuan memastikan pembangunan di Kabupaten Bandung sejalan dengan visi nasional sekaligus menjaga keutuhan NKRI.

Selain itu, mereka berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pasangan ini akan memperbaiki sistem layanan masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan hingga distribusi bantuan sosial. Mereka juga berjanji menghadirkan pelayanan yang lebih transparan dan ramah kepada masyarakat.

Debat kedua ini memberikan peluang besar bagi masyarakat Kabupaten Bandung untuk menilai visi dan misi para kandidat. Melalui tema yang relevan, masyarakat berharap mendapatkan gambaran jelas tentang arah pembangunan lima tahun ke depan.

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya memperbaiki sistem birokrasi tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hasil debat ini akan menjadi pertimbangan penting bagi pemilih untuk menentukan pasangan calon yang dianggap paling mampu membawa perubahan.